Rizqiyatu Zuthfiyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT RT/RW (Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang) Eva Nur Habibah; Rizqiyatu Zuthfiyah; Fitriyati Fitriyati; Fajar Rachmad; Arini Listianingrum
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI NEGARA
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v4i1.881

Abstract

Perencanaan Pembangunan berkaitan erat dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat menentukan tepat atau tidaknya perencanaan yang dibuat. Karena perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan di RW 2 Tidar Selatan yang berada didekat lingkungan kelurahan Tidar Selatan akan tetapi masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan di RW 2 Tidar Selatan dan partisipasi masyarakatnya dalam musrenbang yang diadakan setiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari hasil studi literatur dengan menelaah beberapa jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan musrenbang.. Hasil dari penelitian ini Collaborative governance dalam musyawarah pembangunan belum terjadi di RT/RW 2 kelurahan Tidar Selatan, hal ini karena berdasarkan hasil penelitian, masih kurangnya partisipasi warga secara menyeluruh, usulan pembangunan masih berupa pembangunan fisik, kurangnya komitmen dan semangat dari para pemimpin (pemerintah, Ketua RW, Ketua RT) dalam merencanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, mengatasi kemiskinan, dan pemberdayaan warga. Selain itu partisipasi warga yang rendah juga menjadikan perencanaan pembangunan hanya sebatas pelaksanaan program dari pemerintah karena warga menganggap bahwa perencanaan pembangunan adalah tugas dari para pengurus RT dan RW. Perlu adanya perbaikan pada struktur dan pengembangan lembaga yang sudah ada (PKK dan Karang Taruna), serta sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah/kota. Kata kunci: Perencanaan pembangunan; Collaborative governance; Partisipasi Masyarakat
DEMOKRASI DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Postingan di Twitter Tentang Anggaran Lem Aibon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Khusnul Fatmawati; Rizqiyatu Zuthfiyah; Rima Atikal Kafa
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI NEGARA
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v4i1.883

Abstract

Penggunaan media sosial yang setiap tahunnya meningkat membuat publik bebas menyampaikan pendapat mereka tentang apapun melalui media online. Jika tidak puas terhadap suatu kondisi seperti masalah politik dan pemerintahan maka dengan mudah disampaikan melalui media sosial. Hal ini menumbuhkan demokrasi di ranah virtual. Media sosial dapat menjadi media demokrasi yang efektif. Salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia yaitu Twitter. Dengan adanya fenomena masalah anggaran lem aibon terkait rencana anggaran APBD di DKI Jakarta yang tidak realistis, dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini. Melalui studi kasus anggaran lem aibon, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang demokrasi yang terjadi melalui partisipasi masyarakat di Twitter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif dan dengan bantuan perangkat lunak TweetReach. Hasil penelitian menujukkan bahwa media sosial memiliki peran aktif dalam menyerap partisipasi masyarakat. Partisipasi yang diberikan masyarakat diantaranya meningkatkan arus informasi mengenai fenomena di publik (34%), sarana masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutan (24%), dan masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluahan masyarakat secara universal (21%) sehingga melalui media sosial transparansi dapat tercapai dan kinerja pemerintah lebih dapat ditingkatkan, serta media sosial juga dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Sebanyak 21 % yang tersisa mengunggah hal yang di luar konteks atau tidak terkait dengan kasus. Sehingga dapat disimpulkan media Twitter merupakan sarana demokrasi yang  bersifat universal bagi masyarakat yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keywords: e-governance, demokrasi, media sosial