Dodik Ridho Nurrochmat
Politeknik APP Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FORMULASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Siti Nurkomariyah; Muhammad Firdaus; Dodik Ridho Nurrochmat
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Industri dan Rantai Pasok Vol. 3 No. 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional Manajemen Industri dan Rantai Pasok 3rd, Jakarta 202
Publisher : Politeknik APP Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ditetapkan secara mandatory oleh pemerintah Indonesia sejak 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan merumuskan rekomendasi deregulasi untuk meningkatkan efektifitasnya dalam meningkatkan dayasaing industri furnitur Indonesia di pasar internasional. Evaluasi dilakukan dengan Importance-Performance Analysis (IPA) dan memetakannya dalam kuadran IPA. Narasumber penelitian ini meliputi industri yang tergabung dalam HImpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan perwakilan dari pemerintah yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,  serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasilnya menunjukkan bahwa legitimasi SVLK rendah. Pengakuan terhadap sertifikasi legalitas kayu yang diterbitkan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK) masih rendah, sehingga beberapa buyer tetap memberi syarat sertifikasi lainnya. Pemerintah perlu memperkuat legitimasi SVLK di pasar global dalam voluntary partnership agreement (VPA) dengan Uni Eropa dan perjanjian kerjasama dagang lainnya.  Kata Kunci: SVLK, legitimasi, IPA, VPA, industri furnitur  ABSTRACT  The Timber Legality Assurance System (SVLK) has been made mandatory by the Indonesian government since 2009. This study aims to evaluate this policy and formulate deregulation recommendations to increase its effectiveness in increasing the competitiveness of the Indonesian furniture industry in the international market. Evaluation is carried out by Importance-Performance Analysis (IPA) and mapping it in the IPA quadrant. The sources for this research include industries that are members of the Indonesian Furniture and Craft Industry Association (HIMKI) and representatives from the government, namely the Ministry of Industry, the Ministry of Trade, and the Ministry of Environment and Forestry. The results show that SVLK's legitimacy is low. Acknowledgment of timber legality certification issued by timber legality verification bodies (LVLK) is still low, so some buyers continue to provide other certification requirements. The government needs to strengthen the legitimacy of SVLK in the global market in a voluntary partnership agreement (VPA) with the European Union and other trade cooperation agreements. Keyword: SVLK, legitimation, IPA, VPA, furnitur industry
ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU BAGI INDUSTRI FURNITUR KAYU Siti Nurkomariyah; Dodik Ridho Nurrochmat; Muhammad Firdaus
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Industri dan Rantai Pasok Vol. 3 No. 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional Manajemen Industri dan Rantai Pasok 3rd, Jakarta 202
Publisher : Politeknik APP Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya dan manfaat sertifikasi legalitas kayu pada industri furnitur kayu. Pengambilan data primer melalui teknik wawancara dan pengisian kuesioner. Pemilihan responden dengan cara cluster sampling berdasarkan skala usaha: kecil, menengah dan besar.  Sumber data sekunder diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, artikel ilmiah dan referensi lainnya yang relevan. Identifikasi biaya meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Manfaat sertifikasi juga diklasifikasikan menjadi manfaat langsung dan tidak langsung. Kami membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh industri setelah memiliki sertifikat legalitas kayu (B/C ratio). Industri skala besar mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada industri skala kecil dan menengah. Kebijakan ini belum memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada produsen furnitur kayu. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengevaluasi implementasi kebijakan ini di setiap rantai pasok industri kehutanan serta dan meningkatkan proses pendampingan dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada industri skala kecil dan menengah. Kata Kunci: furniture kayu, sertifikasi legalitas kayu, B/C ratio, v-legal  ABSTRACT  This study analyzes the costs and benefits of timber legality certification in the wooden furniture industry. Primary data collects through interview techniques and questionnaires. We select the respondents using the cluster sampling method based on the small, medium, and extensive business scales. Secondary data sources were obtained from the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Trade, Ministry of Industry, Indonesian Bank, scientific articles, and other relevant references. Cost identification includes direct and indirect costs. The benefits of certification are also classified into direct and indirect benefits. We compare the costs incurred with the benefits obtained by the industry after obtaining a timber legality certificate (B/C ratio). Large-scale industries get more incredible benefits than small and medium-scale. This policy still needs to provide social and economic benefits to wood furniture producers. Therefore, the government needs to evaluate the implementation of this policy in every forestry industry supply chain and improve the process of mentoring and providing financing facilities to small and medium-scale industries. Keyword: wooden furniture, timber legality certification, B/C ratio, v-legal