Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal De Recht (Journal of Police and Law Enforcement) Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Oktavio Siwi Nagari
Universitas Bhayangkara Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Penegakan Hukum atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis ETLE di Wilayah Jawa Timur Oktavio Siwi Nagari; Juli Nurani
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 4 Issue 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v4i1.405

Abstract

Traffic violations remain a serious challenge in East Java, the region with the highest violation rate in Indonesia. This study aims to analyze the legal basis for traffic violation enforcement using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as well as legal protections for road users in the region, using a normative legal research method. The results of the study indicate that the ETLE system is supported by a robust regulatory framework, including Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, Government Regulation No. 80 of 2012, and National Police Regulation No. 2 of 2025, which collectively provide legal certainty for law enforcement officials and the general public. Legal protection for road users is realized through the objectivity of electronic evidence, the mechanism for sending confirmation letters to violators, and the transparency of online fine payments. Nevertheless, several challenges remain, including the uneven distribution of camera infrastructure across various regions, weak data synchronization among relevant agencies, and the lack of an explicit appeal mechanism for members of the public who feel aggrieved. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, these challenges reflect weaknesses in the components of legal structure and legal culture that need to be systematically strengthened to achieve effective, transparent, and fair traffic law enforcement.
OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 3/2020: KAJIAN YURIDIS NORMATIF Oktavio Siwi Nagari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.251

Abstract

Aktivitas pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial apabila pengawasannya tidak berjalan optimal. Pengalihan sebagian besar kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan kekaburan mengenai batas peran pemerintah daerah dalam pengawasan pertambangan pasca perubahan tersebut, sementara kajian yuridis yang secara khusus memetakan peran residual pemerintah daerah sekaligus merumuskan strategi optimalisasi pengawasannya masih terbatas jumlahnya. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengawasan aktivitas pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan bagaimana strategi optimalisasi pengawasan tersebut dapat dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan lima peran utama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yaitu sebagai pengawas kegiatan pertambangan, pengelola lingkungan, pengembang infrastruktur wilayah pertambangan, pemberdaya masyarakat, dan mitra koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat. Optimalisasi pengawasan memerlukan kombinasi tujuh langkah strategis, yang keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kepastian kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di Jawa Tengah dan Bengkulu.
Co-Authors Juli Nurani