Rifka Amalia
Universitas Jenderal Soedirman

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI PROGRAM BANYUMAS SEJAHTERA SEBAGAI BENTUK LOKALISASI NORMA GLOBAL DALAM REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN Fitri Adi Setyorini; Rifka Amalia; M. Aris Pujiyanto
HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 18 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM UNISDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/humanis.v18i1.10982

Abstract

Mobilitas pekerja migran merupakan fenomena global yang tidak hanya berdampak pada negara penerima, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi negara asal, terutama dalam hal reintegrasi sosial dan ekonomi pasca-kepulangan. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kantong migran asal Indonesia yang menghadapi problematika serupa. Program Banyumas Sejahtera hadir sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk mendukung reintegrasi pekerja migran melalui pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan pendampingan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Banyumas Sejahtera sebagai bentuk lokalisasi norma global dalam kebijakan reintegrasi pekerja migran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau sebagian besar pekerja migran yang kembali, terutama kelompok prosedural, melalui intervensi sosial-ekonomi berbasis komunitas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi migran non-prosedural, dan kurangnya kerangka evaluasi berbasis norma internasional. Secara konseptual, program ini mencerminkan proses lokalisasi norma global seperti safe and dignified return dan reintegrasi berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Global Compact for Migration dan SDG 10.7. Studi ini berkontribusi pada kajian Hubungan Internasional dengan menyoroti dinamika penerjemahan norma global ke dalam praktik kebijakan lokal, serta pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam tata kelola migrasi transnasional.
ASEAN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME SEBAGAI MANIFESTASI REGIONALISME BARU DALAM INTEGRASI KAWASAN YANG INKLUSIF Rifka Amalia
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v9i2.6819

Abstract

Penelitian ini menganalisis ASEAN Social Enterprise Development Programme (ASEAN SEDP) sebagai manifestasi dari pendekatan Regionalisme Baru dalam kerangka integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara. ASEAN SEDP merupakan program berbasis kemitraan multi-pihak (Multi-Stakeholder Partnerships/MSPs) yang dirancang untuk memberdayakan wirausaha sosial muda melalui pelatihan, pendampingan bisnis, akses pembiayaan, serta jejaring lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder. Temuan utama menunjukkan bahwa ASEAN SEDP mencerminkan prinsip-prinsip Regionalisme Baru, seperti keterlibatan aktor plural lintas sektor, pendekatan dari bawah (bottom-up), serta orientasi multidimensional yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemberdayaan komunitas akar rumput. Berbeda dengan ASEAN-BAC dan ACCMSME yang cenderung elitis dan teknokratik, ASEAN SEDP berhasil membangun model integrasi kawasan yang lebih inklusif dan kontekstual melalui wirausaha sosial (social entrepreneurship). Studi kasus dari peserta ASEAN SEDP menunjukkan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja bagi kelompok rentan, peningkatan kapasitas wirausaha, serta perluasan solidaritas sosial antarwarga ASEAN. Penelitian ini merekomendasikan agar model kolaboratif seperti ASEAN SEDP direplikasi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan regional ASEAN secara lebih sistematis sebagai pelengkap inisiatif ekonomi formal, demi memperkuat integrasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di kawasan.