Rismanto J. Purba
Universitas Darma Agung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi Hakim Lubis; Rismanto J. Purba; Muazzul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai strategi alternatif dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Praktik korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, sementara mekanisme pemulihan yang tersedia seperti pidana penjara dan pembayaran uang penggantibelum sepenuhnya efektif dalam menjamin pengembalian aset negara secara maksimal. Dwangsom, sebagai sanksi yang bersifat accessoir dan subsidair, dapat digunakan sebagai alat tekanan hukum terhadap terpidana yang tidak mematuhi putusan pengadilan, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan pengembalian aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dwangsom dapat berfungsi sebagai tekanan psikologis yang mendorong pelaksanaan putusan secara sukarela melalui ancaman kewajiban membayar sejumlah uang setiap hari keterlambatan. Dengan sifatnya yang fleksibel dan efisien, dwangsom berpotensi menjadi solusi dalam mempercepat pemulihan aset tanpa melalui proses eksekusi yang panjang.
PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN Andi Hakim Lubis; Fahrizal S. Siagian; Windy Sri Wahyuni; Rismanto J. Purba
Jurnal Yuridis Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.12277

Abstract

Corporate activities often cause widespread ecological and social damage to the environment, while existing legal instruments have not been effective in ensuring the implementation of environmental restoration obligations. Therefore, the application of dwangsom (coercive fines) through court rulings can be a progressive legal breakthrough. This study analyses the role of dwangsom as a legal instrument in encouraging corporate compliance with environmental restoration obligations and assesses its compatibility with the principles of justice, legal certainty, and benefit. The method used is a normative juridical approach through a review of legislation, jurisprudence, and legal literature. The results of the study show that dwangsom plays a strategic role as a means of coercion to increase corporate compliance with court rulings. However, its effectiveness still faces normative and practical obstacles, such as regulatory limitations, differences in judicial interpretation, and weak enforcement mechanisms. Therefore, regulatory strengthening and consistency in judicial practice are needed.