Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis JUDGE: Jurnal Hukum
Ilham Adhyatma
Universitas Islam Riau
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DOMINASI OLIGARKI PARTAI POLITIK TERHADAP DIHAPUSNYA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA Nur Hidayat; Ilham Adhyatma; Desi Apriani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi oligarki partai politik terhadap dihapusnya sistem Presidential Threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan analisis kualitatif menjadi pilahan untuk mendapatkan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan teori oligarki sipil, sistem kekuasaan elit politik interdepedensi terhadap partai politik di Indonesia sehingga merusak sistem demokrasi yang adil dan berkualitas. Fakta ini dapat dibuktikan kemampuan oligarki untuk menentukan keputusan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap jalannya demokrasi pemilihan presiden di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan teori oligarki penguasa yang memegang kendali kekuasaan politik yang memiliki implikasi kecenderungan untuk menyalah gunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat. Dihapusnya Presidential Threshold dalam pemilihan presiden merupakan langkah progresif demokratisasi di Indonesia karena tidak ada lagi diskriminasi terhadap partai-partai kecil yang tidak mencukupi ambang batas untuk mengusung calon Presidennya. Dalam perspektif lain, tanpa adanya ketentuan Threshold negara Indonesia harus siap dengan pembenahan pembaharuan regulasi untuk mencegah terjadinya implikasi negatif seperti dominasi oligarki partai politik yang akan semakin menguat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dominasi oligarki partai politik sama sekali tidak menutup rapat pergerakan oligarki dalam pergelaran demokrasi. Oligarki partai politik akan mendominasi karena tidak adanya pengaturan Threshold. Implikasi positif yang dapat menjadi pegangan adalah menghadirkan pemilihan umum presiden yang lebih inklusif dan kompetitif. Implikasi negatif yang menjadi perhatian khusus terletak pada potensi terganggunya stabilitas pemerintahan apabila partai minoritas mampu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden serta terjadinya polarisasi yang akan menjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2029.
Telaah Kritis Konfigurasi Koalisi Partai Politik dengan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Ilham Adhyatma
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.3720

Abstract

This study examines the configuration of political party coalitions within a presidential system following the Constitutional Court’s abolition of the presidential nomination threshold and it offers a conceptual framework for addressing political fragmentation in Indonesia. The research employs a normative legal methodology, utilizing statutory, conceptual and case-based approaches. The findings indicate that the implementation of presidential elections characterized by political party coalitions is synonymous with elite agreements; these often carry a negative connotation, as they tend to be transactional in nature rather than rooted in shared ideologies or visions. Consequently, this study posits a mechanism for presidential elections that operates without political party coalitions, aiming to foster greater transparency and democratic accountability. However, such a mechanism also presents challenges once a president has been elected, as political fragmentation remains an inevitable reality that must be confronted. Addressing this issue effectively would require constitutional amendments to establish a new, independent body tasked with overseeing presidential policies in Indonesia.
Co-Authors DESI APRIANI, DESI NUR HIDAYAT