Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.728

P-Index

This Author published in this journals

All Journal UIR LAW REVIEW Jurnal Panorama Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JOURNAL EQUITABLE Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Indonesian Community Journal Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Conference on Malay Identity Jurnal Legislasi Indonesia

DESI APRIANI, DESI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Author-ID : 3645391

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Arifin Bur; Desi Apriani
UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

The assurance of legal certainty over the control of land rights is very urgent, especially in the current state of the state. For this reason the government regulates the registration of land in the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. With the registration of land rights, the right holder obtains the certificate as a strong evidence. In this regard, the negative publication system is embraced in a land registration system that aims to protect the true rights holder. However, on the other hand the land registration publication system in Indonesia also contains positive elements as seen in the provisions of Article 32 paragraph (2) PP. No. 24 of 1997 on Land Registry.

Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila) NUR HIDAYAT; Desi Apriani
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i1.1985

The state’s ideology as the fundamental norm must be coherent with the legal system that is built because ideology is the beginning and the end that must be achieved in a state. In fact, in Indonesia, the formation, implementation, and enforcement of the law is not based on Pancasila but is based on and aims at the ideals of liberalism law. This paper aims to analyze the Pancasila legal system with the framework of the Pancasila ideological reasoning method. The author uses a systems approach, semiotics, history, and concepts, using secondary data. Qualitative data analysis was built with analysis-synthetic arguments to conclude. The analysis results show that the reasoning method symbolized on the Garuda Pancasila mandala shield is a form of the concept of balance and pyramidal compounds. The current structure of the Pancasila Law System reasoning method, which is prismatic, is not coherent with the Pancasila method of reasoning, which is actually a pyramidal shape. As a philosophy and State Basic Norms, Pancasila must be derived from the state legal system, so that the Pancasila legal system must be in a pyramidal shape, which places Pancasila as the pinnacle of the formation, implementation, and enforcement of state law. Therefore, the reasoning method of Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution needs to be amended so that the editorial of the basic legal idea that “Indonesia is a State of Law” will change to “Indonesia is a State of Law of Pancasila”. This change will build a legal paradigm that is genuinely based on Pancasila. AbstrakIdeologi Negara sebagai fundamentalnorm harus koheren dengan Sistem Hukum yang dibangun, karena ideologi merupakan awal dan akhir yang harus dicapai dalam bernegara. Pada kenyataannya, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia tidak berdasarkan Pancasila, tetapi berpijak dan bertujuan pada cita hukum liberalisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum Pancasila dengan kerangka metode penalaran ideologi Pancasila, dengan menggunakan pendekatan sistem, semiotik, sejarah, dan konsep, dengan menggunakan data sekunder. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen analisis-sintetik, sehingga mendapat sebuah kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode penalaran yang disimbolkan pada perisai mandala Garuda Pancasila merupakan suatu bentuk konsep keseimbangan dan persenyawaan yang berbentuk piramidal. Namun, bentuk metode penalaran Sistem Hukum Pancasila saat ini yang berbentuk prismatik, tidak koheren dengan metode penalaran Pancasila yang sebenarnya berbentuk piramidal. Pancasila sebagai falsafah dan Norma Dasar Negara, harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, sistem hukum Pancasila harus berbentuk piramidal, yang menempatkan Pancasila sebagai puncak pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum bernegara. Oleh karena itu, metode penalaran Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen, agar redaksi gagasan hukum dasar yang berbunyi ‘Indonesia adalah Negara Hukum’ akan berubah menjadi ‘Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila’. Perubahan ini akan membangun paradigma berhukum yang benar-benar berdasarkan Pancasila.

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Desi Apriani; Arifin Bur
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.11

ABSTRAK Indonesia menganut sistem publikasi negatif dalam kegiatan pendaftaran tanah, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat. Hal ini sekilas menggambarkan kondisi tidak dijaminnya kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah, sehingga banyak pihak yang menginginkan agar pemerintah mengganti kebijakan pendaftaran tanah kearah Stelsel Positif. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan tujuan agar didapatkan pemahaman secara filosofis tentang sistem publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem publikasi negatif yang dianut Indonesia bukanlah sistem publikasi yang tidak menjamin kepastian hukum. Hal ini karena sistem publikasi negatif tersebut tidak berlaku untuk selamanya, tetapi hanya berlaku selama 5 tahun. Sistem publikasi negatif di Indonesia tetap menganut unsur positif, dimana pemerintah akan menjamin kebenaran data yang disajikan setelah 5 tahun tanah didaftarakan. Pembatasan tersebut justru bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sejati, sehingga dimungkinkan adanya gugatan oleh pihak yang merasa berhak dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkanya sertipikat secara sah. Secara filosofis, system ini sangat sesuai dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana tanah harus diperoleh dengan itikad baik, diduduki secara nyata dan memeliharanya. Lebih lanjut ketentuan tersebut disempurnakan oleh hukum pertanahan nasional yaitu dengan mendaftarakan hak, untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Sebaiknya pihak yang merasa berhak atas tanah, benar-benar menguasai tanahnya secara nyata, menjaga dan melakukan pendaftaran hak, sehingga perlindungan dan kepastian hukum diperoleh meskipun dengan stelsel negatif. Kata kunci: kepastian hukum; pendaftaran tanah; perlindungan hukum; sistem publikasi. ABSTRACT Indonesia adheres to a negative publication system in land registration activities, where the state does not guarantee the accuracy of the data presented in the certificate. This at first glance illustrates the condition where legal certainty is not guaranteed in land registration activities, so that many parties want the government to change the land registration policy towards a positive system. The author is interested in further research with the aim of obtaining a philosophical understanding of the land registration publication system prevailing in Indonesia. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that basically the negative publication system adopted by Indonesia is not a publication system that does not guarantee legal certainty. This is because the negative publication system is not valid forever, but is only valid for 5 years. The negative publication system in Indonesia still adheres to a positive element, where the government will guarantee the correctness of the data presented after 5 years of registration of the land. This restriction aims to provide legal protection for the true land owner, so that it is possible for a claim by parties who feel they are entitled to within 5 years of the legally issued certificate. In this way, legal certainty as the objective of land registration is achieved. Philosophically, this system is in accordance with the legal values that live in society, where land must be obtained in good faith, occupy it in real terms and maintain it. This provision is further enhanced by the national land law, namely by registering rights to obtain legal certainty and protection. It is better if those who feel entitled to land really control their land in real terms and register the rights, so that protection and legal certainty are obtained even with a negative system. Keywords: land registration; legal certainty; legal protection; publication system.

Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen Desi Apriani; Syafrinaldi Syafrinaldi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i1.14-33

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualikan pelaku usaha kecil yang berarti larangan menurut undang-undang tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil. Larangan ini menimbulkan pro-kontra sejak pembahasan RUU di tahun 1998. Di sisi lain Hukum perlindungan konsumen hadir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perilaku pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen, dimana kerugian konsumen salah satunya disebabkan oleh persaingan usaha tidak sehat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha Indonesia dengan upaya melindungi konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil dari hukum persaingan usaha di Indonesia, berakibat pelaku usaha kecil dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tidak sehat, seperti melakukan perjanjian penetapan harga, pembagian wilayah, dan bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Benturan antara upaya melindungi pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha dengan upaya melindungi konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Ketentuan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil perlu mendapat perhatian lebih mendalam, dalam rangka membangun dan menuju hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DESI APRIANI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Long before the various forms oflegal entry into the archipelago,people who lived since thebeginning of civilization in thisarchipelago (Indonesia) have hadas a regulator kehidupan.Hal lawis in line with the expression ofCicero, Ubi Societas ibi originalius.Hukum as a regulator of thelife that is born from an idea(thought), the heart and soul ofthe people who later termed byexperts with state law Lifeadat.Dalam customary law cannot be separated from theestablishment and development ofnational law, including criminallaw pidana.Hukum Dutchheritage which is not inaccordance with the culturalvalues and personality societymust be renewed by taking thematerial of customary law thatcriminal law can be effective andideal, because the ideal of nationallaw is a national law thatresponsive.

Perkembangan Perkawinan Adat pada Perkumpulan Marga Nasution di Kabupaten Rokan Hulu Riau Musdalipah Musdalipah; Zulherman Idris; Desi Apriani; Bujang Rapani; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Along with the times, now the indigenous Mandailing people can be found in various regions throughout Indonesia. One of the areas where the Mandailing indigenous people can be found is in the Rokan Hulu Regency of Riau. The Mandailing indigenous people in the area live by customary values ??brought from their place of origin, including in the field of marriage. The author is interested in researching how traditional marriages are carried out in the Mandailing community, especially nasution in the current era of globalization. This research was conducted using empirical methods, using primary data, and inductively concluded. The results of the study show that in the development of people's lives, especially in the current era of globalization, some members of the community do not practice it due to economic factors that make it difficult to make honest money payments to women, there are changes in people's thinking that are influenced by modernization or also influenced by foreign cultures. Keywords: Traditional marriage; Development Marga nasution Abstrak: Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang masyarakat adat Mandailing dapat ditemui di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satu daerah dimana dapat ditemui masyarakat adat Mandailing adalah di daerah Kabupaten Rokan Hulu Riau. Masyarakat adat mandailing di daerah tersebut hidup dengan nilai-nilai adat yang dibawa dari daerah asal, termasuk di bidang perkawinan. Penulis tertarik meneliti bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di lingkungan masyarkat Mandailing khususnya nasution di era globalisasi saat ini. Penelitian ini dilakukan dnegan metode empiris, menggunakan data primer dan menyimpulkan secara induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dalam perkembangan kehidupan masyarakat, terutama di era globalisisasi saat ini, sebahagian anggota masyarakat tidak menjalankannya dikarenakan faktor ekonomi yang sulit untuk melakukan pembayaran uang jujur kepada pihak perempuan, adanya perubahan pemikiran masyarakat yang dipengaruhi oleh modernisasi atau dipengaruhi juga oleh budaya asing. Kata Kunci: Perkawinan Adat; Perkembangan; Marga nasution

Tinjauan Kedudukan Janda dalam Sistem Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba Leli Veronica Lumban Gaol; Desi Apriani; Esy Kurniasih; Lidia Febrianti; Ketut Peter; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Researchers conducted research on the Review of the Position of Widows in the Traditional Inheritance System in the Batak Toba Society Study in Sitapongan Village, Sijama Polang District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province. Most of the Batak people who live in Sitapongan Village still adhere to a patrilineal kinship system which does not allow widows as heirs and does not recognize the division of inheritance/inheritance. The purpose of this study was to determine the position of widows in the customary inheritance system, in the Toba Batak community, especially in Sitapongan Village, Sijama Polang District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province. The type of research used in this research is observational research by means of a survey, meaning that a research conducted by the author directly goes down to the field to obtain information and data related to the author's research. The results of the study concluded that the position of the widow in the customary inheritance system in the Batak Toba Community due to the death of her husband has 2 options, namely the widow can remain under power and in the circle of relatives of her late husband and not remarry and the widow can return to her relatives (parboru). Settlement of disputes that occurred against widows who were abandoned in Batak custom in Sitapongan village, ended in marhata settlements or family settlements, there was no effort by the widows who were sampled to carry out settlements through the courts. Keywords: position of widow; traditional inheritance Abstrak: Peneliti melakukan penelitian tentang Tinjauan Kedudukan Janda Dalam Sistem Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Studi Di Desa Sitapongan Kecamatan Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar masyarakat Batak yang hidup di Desa Sitapongan masih menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tidak memperbolehkan janda sebagai ahli waris dan tidak mengenal adanya pembagian harta peninggalan/ warisan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan janda dalam sistem waris adat,pada masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sitapongan Kecamatan Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observational research dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian yang disimpulkan ialah kedudukan janda dalam sistem waris adat pada Masyarakat Batak Toba karena kematian suami memiliki 2 pilihan yaitu janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi dan janda dapat Kembali ke kerabatnya (parboru). Penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap janda yang ditinggalkan dalam adat batak di desa Sitapongan, berakhir dalam penyelesaian marhata atau penyelesesaian secara keluarga, tidak adanya upaya janda yang menjadi sampel untuk melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Kata Kunci: kedudukan janda; waris; adat; batak; toba

Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu antara Bergelar Raja dengan tidak Bergelar Raja Rhezky Putra Dinata; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Umi Muslikhah; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Customary law is an unwritten law that is recognized in the 1945 Constitution. One of the indigenous peoples in Indonesia who still practice their customary law is the indigenous Malay community, especially in the city of Pekanbaru. The law of marriage for the Malay customary community must be carried out in stages and irrationally in accordance with the stages of the implementation of marriage and Malay teachings with Islamic nuances, especially in marriages between people with the title of King and people who do not have the title of King that occur among the Malay community which will also affect the children, assets, and the position of husband and wife. The main problem in this research is how the implementation of traditional Malay marriages between those with the title of King and those who do not have the title of King in Pekanbaru, and what are the legal consequences for the occurrence of marriages between those with the title of King and those who do not have the title of King for children, assets, and the position of husband and wife in the indigenous Malay community in Pekanbaru.The method used in this study when viewed from its kind is using observational research methods using survey methods. From the results of the research it is known that currently there are still many children from parents from among people with titles of Kings or nobles in Pekanbaru who carry out marriage customs, but many of these traditional marriage processions have been abandoned and keep up with the times which of course are no longer appropriate. with the authenticity of the marriage customs of the Malay community. Keywords: Marriage, Custom, Original, Titled King. Abstrak: Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan hukum adatnya adalah masyarakat adat Melayu terkhususnya di Kota Pekanbaru. Hukum nikah kawin bagi masyarakat adat Melayu harus dilaksanakan secara bertahap dan irasional sesuai dengan tahapan pelaksanan kawin kawin dan tunjuk ajar Melayu yang bernuansa Islam, terutama dalam perkawinan antara orang bergelar Raja dengan orang yang tidak bergelar Raja yang terjadi dikalangan masyarakat Melayu yang juga akan berpengaruh pada anak, harta, dan kedudukan suami istri.Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru, serta bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap anak, harta, dan kedudukan suami istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya yaitu menggunakan metode observasional researchdengan menggunakan cara survey. Dari hasil penelitian diketahui bahwa saat ini masih banyak anak dari para orangtua dari kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan di Pekanbaru yang melangsungkan adat nikah kawin namun beberapa dari prosesi adat nikah kawin tersebut sudah banyak yang ditinggalkan dan mengkuti perkembangan zaman yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keaslian adat nikah kawin masyarakat Melayu. Kata kunci :Perkawinan, Adat, Asli, Bergelar Raja

Legal Review of the Existence of Customary Land of the Sakai Tribe in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency Based on the Basic Agrarian Law Ulva Dina; Moza Dela Fudika; Ellydar Chaidir; Desi Apriani; Asri Muhammad Saleh; Syafrinaldi Syafrinaldi; Sri Murtini
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The problem of land ownership in Indonesia in general and in the Kesumbo Ampai Village area has complex problems. Among them, the government takes over land from the people, to be developed in accordance with the plans that have been set to continue economic modernization or the creation of oil palm fields for investors, both inside and outside the State. This land problem shows a conflict of interest between the government, which sees land as capital for national development, and local residents who see land as a source of income. Based on the above problems, the formulation of the problem is how is the legal review of the existence of customary land in the Sakai Tribe Village based on the UUPA. The research method uses observation research. The result of the research is that the existence of the Sakai tribe community has been based on the conditions of existence determined by law so that the Sakai tribe is still truly a customary law community, as well as the land or land on which they live is land belonging to their ancestors for generations which is still jointly owned, which in terms of management and control and use of the land still follows the rules of customary law that apply in their environment, supervised by the customary leader they have.

Custom Sanctions for Sanctions on Same Marriage in Petalangan Malay Community Viewed from Islamic Law M Rivaldo; Desi Apriani; Selvi Harvia Santri; Rosyidi Hamzah; Syafrinaldi Syafrinaldi; Heni Susanti; Irwanto Irwanto
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Same-tribal marriages are common nowadays, because men and women love each other. However, this research focuses on the customary sanctions for same-ethnic marriages carried out by the Petalangan Malay indigenous people. Same-tribal marriage in Islam has no rules, but in customary law, same-tribal marriage will result in the consequences of customary law that applies in the Petalangan Malay indigenous people. Based on the background of the problem, the formulation of the problem raised is, what is the history of the Prohibition of Same-ethnic Marriage in the Petalangan Malay Indigenous Community in the Perbatinan Bunut Region. The research method is sociological law which is research that goes directly to the field. This research was conducted in the Balam Merah Spiritual Area, Pelalawan Regency. From this research, it is known that historically the prohibition on same-ethnic marriages for ninik mamak testifies that one person or one ethnic group is brother and sister. Therefore, if a person or group of people is prohibited from marrying, the prohibition is highly trusted and if it is carried out, bad things will happen to the couple and they are afraid of sanctions

Co-Authors Adam, Devid Admiral Admiral Adrian Nugraha, Adrian Afrinald Rizhan Anggraini Dwi Milandry Anggraini Dwi Milandry Aprinelita Aprinelita Arifin Bur Arifin Bur Arifin Bur, Arifin Asri Muhammad Saleh Bujang Rapani Ellydar Chaidir Erlina Erlina Esy Kurniasih Esy Kurniasih Esy Kurniasih Evi Yanti Halmadi Asmara Hardianti, Fitri Hendry Andry Heni Susanti Heni Susanti Hidayatullah, Fadli Idris, Zulherman Irwanto Irwanto Ita Iryanti Ketut Peter Kurniasih, Esy Leli Veronica Lumban Gaol Lidia Febrianti M Rivaldo M. Musa M.Musa M.Musa Miftahur Rachman Milandry, Anggraini Dwi Moza Dela Fudika Moza Dela Fudika Muhammad Iqbal Musdalipah Musdalipah NUR HIDAYAT Pandu Sinaga Rhezky Putra Dinata Rismahayani Rismahayani Rojja Febrian Rosyidi Hamzah Selvi Harvia Santri Selvi Harviasantri Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Sri Arlina Sri Murtini Surizki Febrianto Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Teguh Rama Prasja Ulva Dina Umi Muslikhah Zulherman Idris Zulherman Idris Zulherman Idris

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search