Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JUDGE: Jurnal Hukum
Muhammad Afdhal Askar
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sifat Final dan Mengikat pada Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Muhammad Afdhal Askar; Faturrazi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya terkait ketentuan pembatalan putusan arbitrase yang justru bertentangan dengan sifat final dan mengikat yang menjadi ciri utama lembaga arbitrase. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dasar perlunya perubahan terhadap syarat menjadi arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 12, khususnya poin e, yang dinilai terlalu luas dan tidak menjamin penguasaan hukum oleh arbiter. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 70 justru melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang bagi upaya pengguguran putusan secara substantif, sehingga mengancam integritas sifat final dan mengikat arbitrase. Untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem ini, putusan harus dihasilkan oleh arbiter yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki latar belakang pendidikan dan penguasaan di bidang hukum. Dengan demikian, Pasal 12 perlu direvisi untuk menegaskan syarat kompetensi hukum bagi arbiter. Di samping itu, para pihak wajib memperjuangkan hak mereka secara maksimal selama proses arbitrase, karena tidak adanya upaya banding menuntut kecermatan dalam penyampaian bukti dan argumen sejak awal, guna mencegah kesalahan pertimbangan dalam putusan.
Urgency and Civil Claims for Violation Of Environmental, Social, and Governance Clauses in Business Contracts Muhammad Afdhal Askar; Yuni Dhea Utari
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 13, No 2 (2026): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v13i2.53542

Abstract

This research is driven by the aspiration to promote sustainable business practices through the adoption of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. The study aims to examine the significance of ESG clauses in business contracts and the legal recourse available to aggrieved parties in cases of non-compliance. Utilizing a normative juridical approach, this research analyzes legal norms, doctrines, and theories relevant to the subject matter, employing both statutory and conceptual frameworks. Primary legal sources include the Indonesian Civil Code and other relevant legislation, while secondary sources consist of academic literature, journal articles, and previous studies on the topic. Data were collected through library research. The findings indicate that the principle of freedom of contract underpins the inclusion of ESG clauses in business agreements as a preventive measure against risks arising from environmental, social, and governance failures. By virtue of the pacta sunt servanda principle, ESG clauses are contractually binding and must be observed to preclude legal claims from counterparties. Consequently, ESG clauses serve as a risk management tool and a protective legal mechanism in the event of contractual breaches by any party to the business contract.
Co-Authors Faturrazi Yuni Dhea Utari