Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kekaburan Norma Perlindungan Hukum Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ria Maulana Rajagukguk; Yeni Triana; Miftahul Haq
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2524

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni menelaah bentuk kekaburan norma perlindungan hukum pekerja yang berlangsung tanpa perjanjian kerja tertulis serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Penelitian hukum normatif ialah metode yang diaplikasikan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan analisis memperlihatkan kekaburan norma dimuat melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakui perjanjian kerja lisan, namun belum mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis. Kekaburan norma ini tercermin dari tidak adanya pengaturan perlindungan khusus, mekanisme pembuktian yang jelas, termasuk sanksi tegas untuk pengusaha. Implikasi yang timbul meliputi ketidakpastian status hubungan kerja, kesulitan memperoleh hak-hak normatif, lemahnya posisi pembuktian pekerja, dan meningkatnya potensi pelanggaran hak-hak pekerja. Dengan demikian, dibutuhkan aturan yang lebih komprehensif agar kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja mampu berlangsung optimal.
ANALISA YURIDIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SALING TUMPANG TINDIH Mussen Aldrin Hasugian; Yetti Yetti; Yeni Triana
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i1.2429

Abstract

Abstract: Certificate of Ownership Rights (SHM) is proof of land ownership. The method used in this research is Normative Legal Research. The overlap in the issuance of Land Ownership Certificates is contrary to the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and General Principles of Good Governance as stated in the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 12/G/2023/PTUN.Pbr , the decision of the Medan State Administrative Court Number 107/G/2022/PTUN.Mdn, and the Decision of the Jambi State Administrative Court Number 13/G/2024/PTUN.Jbi. The overlapping legal consequences of the issuance of Certificates of Ownership Rights for land are based on the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 12/G/2023/PTUN.Pbr, the decision of the Medan State Administrative Court Number 107/G/2022/PTUN.Mdn, and the Court Decision Jambi State Administration Number 13/G/2024/PTUN.Jbi The Panel of Judges granted the Plaintiff's lawsuit and canceled the Certificate of Ownership of the Intervening Defendant which was the object of the dispute and ordered the Head of the Land Office (National Land Agency) to revoke the Certificate of Ownership.Keywords: Land, Certificate, Overlap.