Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Recital Review Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Jurnal Gagasan Hukum Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business ANDREW Law Journal Science: Indonesian Journal of Science Jotika Research in Business Law Jurnal Mitra Pengabdian Farmasi
Haq, Miftahul
Universitas Lancang Kuning
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Kepada Anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau Suhendro, Suhendro; Haq, Miftahul; Utama, Andrew Shandy
Jurnal ABDIMAS STMIK Dharmapala Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Abdimas STMIK DPR
Publisher : STMIK Dharmapala Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47927/jasd.v2i1.211

Abstract

The problem of partners in this community service activity is the lack of knowledge of members of Confederation of Prosperous Trade Union of Indonesia of Riau Province on protection of contract labor rights based on Law Number 13 of 2003 about Employment. The solutions offered in the public service activities are the improvement of K-SBSI members' knowledge of Riau province on the protection of the rights of labor contracts based on Law Number 13 of 2003 about Employment. The method of implementation of community service activities is by using lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling to partners. Participation of partners in community service activities is to provide time, provide a place with other supporting facilities, and present the community as participants of legal counseling. Output targets of community service activities are the publication of scientific articles in legal journals. The conclusion is that the community service has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, which is to increase the knowledge of K-SBSI members of Riau Province regarding the protection of contract labor rights based on Law Number 13 of 2003 about Employment. This can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activity. Of the 16 participants, 87.5% said they understood it.
Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional Yetti Yetti; Yelia Natassa Winstar; Miftahul Haq
Recital Review Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 2021
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research, how is the regulation, the selling price of goods in shock market in traditional markets, and the perspective of business competition law. and the legal consequences caused by these prices. The purpose of research on how the flight system, the sale price of goods in shock markets and traditional markets and the legal prices caused by these nationalities. The method to achieve the goal is to conduct sociological law research, which is to see the implementation of laws in society. The results of the national research that took place in Pasar Kaget with traditional markets on basic food items. Small entrepreneurs who are in traditional markets feel disadvantaged by market traders who are shocked because market traders are surprised to give cheaper prices to consumers for the same goods. Thus the traditional market has more consumers. This happens because the law of business competition gives privileges to small traders to exercise a monopoly, which in this case is an airline. The legal consequence of the existence of a shock market is that because its establishment is not in accordance with criteria such as traditional markets, it is difficult to carry out supervision by the relevant officials, even though between traders and the principles of symbiotic mutualism. It is recommended that the government amend this law because with the freedom of small entrepreneurs that are detrimental to other small rulers.
Peningkatan Pemahaman Perjanjian Jual Beli Online yang Dihadapi Bisnis Produk Aromaterapi Di Kota Pekanbaru Yetti Yetti; Dedy Felandry; Miftahul Haq
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): COMSEP : JUrnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.415 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v2i2.42

Abstract

This activity started from the needed of partners named Asosiasi Pebisnis & Praktisi Produk Aroma Terapi (APPPAT) Riau who do not understand about the aspects of online buying and selling agreement, and the experience that they found about legal issues. Based on description above, it can be concluded the partners can understand the material presented by the team. Some of the problems and couriousity by partner related to the legal issues of online buying and selling and legal issues that they faced can be solved well by the time that activity was held.
Analisis Hukum terhadap Daya Saing Produk Lokal Versus Impor Non Migas dari Tiongkok Yetti; Miftahul Haq; Dedy Felandry
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6273

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 terkait UU No 5 Tahun 1999 terhadap daya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok dan akibat hukum nya . Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa impilikasi Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk: setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan narang kiriman tidak melebihi USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) dan akibat hukum nya aya saing produk lokal versus impor non migas dari Tiongkok adalah tidak berlakunya asas lex Superior de Rogat Lex Imperiori yang artinya secara hirarkhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang mengalahkan undang-undang N0. 5 Tahun 1999.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis Anggie Johar, Olivia; Haq, Miftahul
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.504 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8905

Abstract

Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 Yetti; Miftahul Haq; Dedy Felandry
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.25

Abstract

Klausula baku yang disebut eksonerasi adalah klausula yang membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, yang pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku masih dipraktikkan di bank dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan yang memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akibat hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum.
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KERJASAMA ANTARA PT PERTAMINA HULU ROKAN DAN PT PATRA DRILLING CONTRACTOR DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU Dedy Felandry; Yetti; Miftahul Haq; Raihan Farras
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.51

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan, untuk dapat dijadikan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hasil dari penelitian tentang Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menjalankan roda perusahaan. Selain itu, rumusan tersebut dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya. Target khusus penelitian ini adalah terumuskannya bentuk Prinsip GCG dalam perusahaan terutama BUMN. Dan hasil penelitian yang didapat dijadikan sebagai evaluasi atas konsistensi antara idealisme peraturan perundang-undangan secara normatif dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yakni suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber data dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur, buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum, yang berkaitan dengan penelitian; Bahan Hukum Tertier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BERASAL DARI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) HAK CIPTA, HAK PATEN DAN HAK MEREK Haq, Miftahul; Akbarizan, Akbarizan
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta bersama salah satu berasal dari benda tidak berwujud, benda tidak berwujud tersebut ada yang berupa Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam praktik dilapangan adakalanya terdapat kekosongan hukum, tidak adanya sinergitas antara Undang-Undang, dalam hal ini Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rezim undang-undang yang mengatur perihal Hak Kekayaan Intelektual terkait pembahagian harta Bersama jika terjadinya perceraian. Merujuk pada problematika di atas, maka perlu mendudukkan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil Penelitian melihat bahwa Intellectual Property Rights merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan; Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Pengalihan HKI sebatas pada hak ekonomi dan tidak menyentuh hak moralnya si pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah ½ bagian. Berhubung obyek yang dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.
PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KAIDAH FIQHIYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Haq, Miftahul; Jumni Nelli; Erman Gani
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v2i2.93

Abstract

Masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa pentingnya melaksanakan Perjanjian Perkawinan dan apakah melaksanakan perjanjian perkawinan dibenarkan dalam islam Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan ushul fikih dan Hukum Positif. Hasil Penelitian melihat Perjanjian Perkawinan dalam persfektif Hukum Islam dan kaidah fiqhiyah terkait perjanjian perkawinan yang ada sedikit perbedaan dari isi perjanjian perkawinan antara regulasi hukum positif Indonesia dan Hukum Islam dan melihat apakah terdapat Kaidah fikih dalam perjanjian perkawinan, dimana kaidah fiqhiyah merupakan dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari al-Qur’an dan As-sunnah yang menjadi instrumen utama didalam pembentukan dan pengembangan hukum islam. Beberapa Kaidah Fiqhiyah Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut : a. Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat, b. Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan, c. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya, d. Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil, e. Kesulitan harus dihilangkan, juga kaidah yang berbunyi Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan, f. Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman, juga kaidah : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, g. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri, h. Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak, i. Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan, j. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan, k. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.
PENERAPAN DALIL MUTTAFAQ DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA Miftahul Haq; Mawardi M. Saleh; Zulfahmi Bustami
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i1.128

Abstract

The application of Positive Law in Indonesia, especially in the practice of Religious Courts, can legal discoveries still be carried out therein. The object of this research is related to the discovery of Islamic law in realizing justice based on the belief in the Almighty God, so the author uses a qualitative normative juridical research approach. The results of the research look at positive law in Indonesia, such as Law Number 7 of 1989 as most recently amended by Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, confirming that: Justice is carried out "FOR JUSTICE BASED ON BELIEF IN THE ALMIGHTY GOD, which can be interpreted as a judge must have the courage to interpret, create, shape and find the law as a solution to make justice based on the Almighty Godhead a reality, fair for justice seekers, especially for religious court judges in their decisions starting by saying Bismillah Hirokhman Hirokhim which is followed by the sentence "For the sake of justice based on belief in the Almighty God; Judges at Religious Courts are not only fixated on the regulatory texts contained in positive legal rules (laws), but judges at Religious Courts must also carry out legal discovery (rechtvinding), by way of Religious Court judges using methods of interpreting laws. laws such as interpretation according to language, historical interpretation, systematic interpretation, teleological/sociological interpretation, authentic interpretation, extensive interpretation, restrictive interpretation, analogous interpretation, argumentus a contrario interpretation, taking into account the rules in forming the discovery of Islamic law or Islamic fiqh which is based on the Al-Qur'an, Sunah Rasulullah, Al-Hadith, Ijma', Qiyas, Istishlal, ihtisan, and al-urfu and as a source in the method of discovering Islamic law, the first is the Istinbath method and the second The ijtihad method is inseparable from the process of determining texts (texts) both from the Al-Quran and from the Sunnah, where in determining these texts of course one must also pay attention to the application of the muttafaq propositions in them or the agreed source of Islamic law (Muttafaq), which comes from Al Qur'an, Al Hadith, Ijma', Qiyas.
Co-Authors Akbarizan Akbarizan Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Arisman Dedy Felandry Dedy Felandry Erman Gani Harahap, Irawan Johar, Olivia Anggie Jumni Nelli Magdalena Sihombing, Trina Mawardi M. Saleh Raihan Farras Suhendro Suhendro Suhendro Syamruddin, Syamruddin Yelia Natassa Winstar Yetti Yetti Yetti Yetti Zulfahmi Bustami