Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legal Reasoning Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Iman Jalaludin Rifa’i
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DISHARMONI KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA Iman Jalaludin Rifa’i; Suwari Akhmadhian; Erga Yuhandra
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin supremasi konstitusi di wilayah konflik. Permasalahan utama yang dikaji mencakup dua hal: (1) deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) rekonstruksi politik hukum konstitusional untuk memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan hasil kajian lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan prinsip constitutional supremacy akibat pendekatan keamanan yang dominan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi politik hukum konstitusional berbasis constitutional ex-ante review, penguatan lembaga pengawas independen, dan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum konstitusional kritis (Critical Constitutional Discourse) yang menempatkan hukum sebagai instrumen emansipatoris dalam pemulihan keadilan substantif di Papua.
PENATAAN KEMBALI LEMBAGA EKSEKUTIF: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES Erga Yuhandra; I. Gde Pantja Astawa; Iman Jalaludin Rifa’i
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2025.v10.i1.p137-160

Abstract

Executive institutional restructuring is a crucial issue in constitutional law because it determines governmental effectiveness, institutional certainty, and the balance of power. This study analyses executive institutional arrangements in Indonesia and the United States and compares the application of the checks and balances principle in executive restructuring. It employs normative legal research with a comparative legal approach, analysing legislation, legal doctrines, and scholarly literature. The findings show that Indonesia grants the President broad authority to establish, modify, and dissolve executive institutions, whereas the United States designates Congress as the key actor in restructuring institutions. The study finds that the main difference lies in controlling presidential authority rather than the presidential system itself. Therefore, Indonesia needs a comprehensive legal framework for executive restructuring, clear criteria for institutional formation and evaluation, and stronger parliamentary oversight to achieve effective, accountable governance under the rule of law.
Co-Authors Erga Yuhandra I. Gde Pantja Astawa Suwari Akhmadhian