Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muhammadiyah Law Review Journal of Innovation Research and Knowledge
Ruli Purwanto
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Dark Pattern dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Muh Rizki; Sahril Fadli; Ruli Purwanto; Harti Winarni; Almi Jera
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5281

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah mendorong transformasi pola transaksi konsumen menjadi lebih cepat, mudah, dan berbasis teknologi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul praktik manipulatif dalam desain antarmuka digital yang dikenal sebagai dark pattern, yaitu strategi desain yang secara sengaja memengaruhi keputusan konsumen melalui teknik manipulasi psikologis, pengaburan informasi, tekanan visual, maupun persetujuan yang tidak sepenuhnya disadari oleh pengguna. Praktik ini berpotensi mereduksi kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan serta menimbulkan kerugian ekonomi maupun pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik dark pattern dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan kerangka hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif terhadap regulasi, doktrin hukum, dan perkembangan praktik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dark pattern memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, itikad baik, hak atas informasi, dan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam rezim perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia. Meskipun ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan dasar perlindungan secara umum, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur klasifikasi, indikator, serta mekanisme penegakan hukum terhadap praktik dark pattern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan standar desain digital yang berorientasi pada perlindungan konsumen, peningkatan tanggung jawab platform e-commerce, serta integrasi pengawasan terhadap praktik manipulatif berbasis teknologi.
URGENSI REGULASI TELEMEDICINE PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Ruli Purwanto
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 12: Mei 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i12.10197

Abstract

This study examines the urgency of telemedicine regulation in Indonesia after the COVID-19 pandemic against the backdrop of the rapid development of digital-based health services that have not been balanced by a comprehensive legal umbrella. Legal uncertainty, weak patient data protection, and the absence of a clear accountability mechanism are the main problems faced. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual regulatory approach, to analyze legal norms relevant to telemedicine practices. The results of the study show that the current regulations are partial and temporary, so that an ideal regulatory construction is needed that includes aspects of formal legal recognition, personal data protection, standardization of medical personnel competencies, and a legal accountability system. Thus, telemedicine in the future can function as a permanent part of a health service system that is equitable and based on patient rights
Co-Authors Almi Jera Harti Winarni Muh Rizki Sahril Fadli