Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)
Ardila Anjar Sari
UNMER MALANG
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP OTONOMI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Ardila Anjar Sari; Andin Rusmini
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.418

Abstract

Kebijakan publik dan regulasi pemerintahan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum administrasi negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui pendekatan omnibus law, khususnya dalam penataan kewenangan administratif pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dan regulasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara serta implikasinya terhadap kewenangan administratif dan otonomi daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyeragaman regulasi dan penguatan peran pemerintah pusat mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi pemerintahan. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kecenderungan sentralisasi kewenangan yang berpotensi membatasi diskresi pemerintah daerah dan melemahkan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik pasca UU Cipta Kerja perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan kewenangan administratif pemerintah daerah.
Co-Authors Andin Rusmini