Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)
Andin Rusmini
UNMER MALANG
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
BATAS KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH: ANTARA KEBUTUHAN KEAMANAN DAN PRINSIP SUPREMASI SIPIL Satria Yudha Pamungkas; Andin Rusmini
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.413

Abstract

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menunjukkan kecenderungan yang semakin intensif, terutama dalam konteks penanganan konflik sosial, stabilitas keamanan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun, praktik tersebut memunculkan persoalan yuridis yang mendasar, yaitu kaburnya batas kewenangan antara TNI sebagai alat pertahanan negara dengan pemerintah daerah sebagai subjek otonomi yang tunduk pada prinsip supremasi sipil. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perluasan peran militer di ranah sipil, serta melemahkan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis pengaturan kewenangan TNI dalam kerangka otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni pengaturan antara peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan pemerintahan daerah, yang membuka ruang interpretasi luas terhadap pelibatan TNI dalam urusan sipil. Kondisi tersebut berisiko mengikis prinsip supremasi sipil dan mekanisme kontrol demokratis terhadap militer. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penegasan batas kewenangan TNI secara normatif dan institusional guna memastikan pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI DI INDONESIA Fahmi Fidmatan; Arel Setiawan; Asy Syifa Silvia; Andin Rusmini
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.415

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fokus pada dimensi kelembagaan, fiskal, dan pelayanan publik pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Empiris (Socio-Legal Research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia secara formal sudah berjalan baik, namun secara substantif masih menghadapi tantangan serius. Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, di mana rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah banyak yang masih berada dalam kategori "Kurang" atau "Sangat Kurang" (di bawah 20%), mengindikasikan bahwa desentralisasi yang berjalan didominasi aspek administratif dan politik, tetapi belum mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Diperlukan reformasi kebijakan transfer dana dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan merata.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DALAM HUKUM OTONOMI DAERAH (ANALISIS NORMATIF DAN EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA BLITAR) Rendra Bhaktie Kusuma; Andin Rusmini
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.417

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh peran urusan pemerintahan konkuren sebagai inti pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kaitannya dengan kapasitas fiskal dan capaian pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren dan relevansinya terhadap kondisi fiskal serta kinerja pembangunan daerah melalui studi empiris di Pemerintah Kota Blitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pengaturan pembagian urusan pemerintahan, yang diperkaya dengan analisis deskriptif kuantitatif atas data APBD dari DJPK Kementerian Keuangan dan indikator pembangunan daerah dari BPS Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta memerlukan dukungan NSPK untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pada tahun 2024, porsi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar sekitar 20,74 persen dari total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer masih tinggi. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan pengurangan kemiskinan dan penguatan kemandirian fiskal masih dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan keselarasan prinsip money follows function melalui perbaikan desain pendanaan, optimalisasi PAD, dan penganggaran berbasis kinerja.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP OTONOMI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Ardila Anjar Sari; Andin Rusmini
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.418

Abstract

Kebijakan publik dan regulasi pemerintahan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum administrasi negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui pendekatan omnibus law, khususnya dalam penataan kewenangan administratif pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dan regulasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara serta implikasinya terhadap kewenangan administratif dan otonomi daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyeragaman regulasi dan penguatan peran pemerintah pusat mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi pemerintahan. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kecenderungan sentralisasi kewenangan yang berpotensi membatasi diskresi pemerintah daerah dan melemahkan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik pasca UU Cipta Kerja perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan kewenangan administratif pemerintah daerah.
OTONOMI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRATISASI LOKAL TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA Navis Sri Handayani; Andin Rusmini
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.420

Abstract

Otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk mendukung demokratisasi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara serta menelaah tantangan yuridis dan empiris yang memengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif otonomi daerah telah memiliki landasan konstitusional yang kuat, namun dalam praktik masih dihadapkan pada dominasi elite lokal, lemahnya akuntabilitas, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum tata negara yang menegaskan mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar otonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokratisasi lokal.
Co-Authors Ardila Anjar Sari Arel Setiawan Asy Syifa Silvia Fahmi Fidmatan Navis Sri Handayani Rendra Bhaktie Kusuma Satria Yudha Pamungkas