Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Strategis Akses Pasar dalam Memediasi Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Luas Lahan terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Yudika Ester Kejutini Sigiro; M. Farandika Akbar; Muhammad Abdurrokhim; Puja Triandini; S. Bherliana Maharani Setiawati
JASc (Journal of Agribusiness Sciences) Vol 10, No 1 (2026): "JASc" JOURNAL OF AGRIBUSINESS SCIENCES
Publisher : JASc (Journal of Agribusiness Sciences)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jasc.v10i1.29804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis akses pasar dalam memediasi pengaruh kebijakan pemerintah dan luas lahan terhadap pendapatan petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap 100 responden, data dianalisis menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM).Hasil evaluasi model menunjukkan daya prediksi yang sangat kuat terhadap pendapatan (R2 = 0,884). Secara langsung, luas lahan ditemukan sebagai faktor paling dominan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan (f2 = 5,420), diikuti oleh akses pasar yang juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Namun, kebijakan pemerintah, partisipasi keluarga, pendidikan, dan pengalaman tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pendapatan petani. Secara tidak langsung, kebijakan pemerintah dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan melalui mediasi akses pasar. Kebijakan pemerintah menjadi variabel paling berpengaruh dalam membentuk akses pasar (f2 = 0,680), yang mengindikasikan fungsinya sebagai fasilitator struktural daripada pemberi pendapatan langsung. Sebaliknya, pendidikan formal dan pengalaman berusahatani menunjukkan pengaruh negatif terhadap akses pasar, yang mencerminkan adanya resistensi terhadap inovasi pemasaran modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akses pasar merupakan prasyarat mutlak untuk mentransformasikan kebijakan pemerintah menjadi peningkatan kesejahteraan nyata bagi petani swadaya.
Pola Hubungan Kausalitas Variabel Penentu Partisipasi Petani Terhadap Efektivitas Program AUTP di Kabupaten Lampung Selatan Siti Bherliana Maharani Setiawati; Muhammad Abdurrokhim; Muhammad Farandika Akbar; Puja Triandini; Yudika Ester Kejutini Sigiro
Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Vol 12, No 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ma.v12i2.25355

Abstract

This study aimed to (1) analyze the factors influencing farmers' participation in the Rice Farming Insurance Program (AUTP) and (2) examine the causal relationships between participation determinants and the effectiveness of the AUTP program in South Lampung Regency, Indonesia. The research employed a quantitative explanatory approach using path analysis on data collected from 85 rice farmers in Palas District. The results revealed that program knowledge (β = 0.145) and the intensity of extension assistance (β = 0.077) were the primary drivers of farmers' participation. In contrast, physical characteristics, such as farm size and farming experience, had no significant effect on participation. A key finding showed that the level of participation (β = 0.186) acted as an intervening variable, mediating the influence of antecedent factors on program effectiveness. In addition, program effectiveness was significantly influenced by the adequacy of insurance coverage (β = 0.258) and program knowledge (β = 0.247). These findings suggest that the effectiveness of the AUTP in disaster-prone areas depends not only on financial subsidies but also on farmers' insurance literacy and the quality of extension support. However, program sustainability remains challenged by the complexity of digital registration procedures and delays in claim verification, highlighting the need for better policy synchronization and administrative improvements.