<![CDATA[Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan dan untuk mengetahui hambatan penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian mendapati bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hambatan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yaitu faktor administrasi disebabkan keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana. Faktorkelembagaan disebabkan pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi, serta faktor sarana dan prasarana yang mana ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi.]]>
