Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.63

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pranata Hukum FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Jurnal Pengabdian Sosial

Sutan Siregar

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Author-ID : 3915674

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakahPenyebab terjadinya korban kekerasan dalam keluarga? Kedua, apakah aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa penyebab terjadinya korban kekerasan dalam keluarga, memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, agama, rasisme, perbedaan gender. Sedangkan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya, baik hipotesa pertama maupun hipotesa kedua

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilann Negeri Padangsidimpuan) Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

The acts of violence in the family will have a negative impact on children and even families. Factors that cause domestic violence internally are 1) jealousy, 2) problems of children, 3) problems of courtesy, 4) problems of the past, 5) problems of misunderstanding, 6) problems of not cooking, 7) husbands want to win themselves. External factors are 1) financial problems, 2) parents' problems, 3) your problems. Penal sanctions, the application of penel sanctions are the application of criminal sanctions as regulated in Act Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Non-penal sanctions, non-penal policies are entitled to: a) protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions or other parties both temporarily and based on the stipulation of protection orders from the court; b) health services according to medical needs; c) handling specifically related to each inspection process in accordance with statutory provisions; and e) spiritual guidance services.Key words: Application of Law; Perpetrators; Domestic Violence

EKSISTENSI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak?, Kedua, bagaimanakah eksistensi Hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002? Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan terhadap anak faktor religius, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kemudian eksistensi Hukum Islam dalam perlindungan anak dimulai masa pra kelahiran dan sesudah kelahiran dan setelah anak dua tahun sampai dewasa

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR, 473/PID.B/2008/PN.PSP TENTANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Indra Purba Harahap; Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Research on the verdict issued or handed down by the Judge of Padangsidimpuan District Court against the perpetrator with the title of the study then the formulation of this research problem is, how does the Judge impose the penalty on the perpetrator of the crime participating in the theft by ballast according to the Verdict of padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp? and what is the dominant factor why a person wants to participate in helping to commit a crime of theft by ballast in the District Court area of Padangsidimpuan? The research method that the authors used in the writing of this study is descriptive research and normative research which is the study that is done with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research and also through a ruling of the Padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp which has legal force fixed by doing Field Research and Field Research. The judge sentenced the perpetrator of the crime of participating in the theft by ballast according to the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp where the sentence was handed down and based on Article 363 paragraph (1) to 3, 4 and 5 with a sentence of one year and cut with during the period of detention both against the person who participated in committing the crime of theft with a ballast and that is the dominant factor because a person wants to do the role of helping to commit a crime of theft in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court is due to the fact that poverty expects rewards and the resentment

Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? 2) Bagaimana kedudukan anak adopsi dalam ahli waris? Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya.Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Kata kunci: Pelaksanaan Adopsi, PP No. 54 Tahun 2007.

HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDIDI KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN)” Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Hambatan dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Padangsidimpuan. Dalam membahas mengenai Hambatan dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Padangsidimpuan, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normative yaitu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan secara jelas dan rinci untuk mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan data lapang. data dianalisis secara deskripif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Hambatan dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Padangsidimpuan adalah melakukan kerja sama dengan Psikiater atau Psikolog, untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah mereka, edukasi pendidikan Gender bagi Aparat Polresta padangsidimpuan, Mengirim Aparat Polres Padangsidimpuan untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT, serta Meningkatkan Profesionalisme kerja Aparat Polres Padangsidimpuan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Indra Purba hrp; Sutan Siregar; Zulkarnain Hasibuan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.64 KB)

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Studi Kasus Nomor, 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp) dan seterusnya di dalam abstrak ini akan diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara). Selanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan bahwa proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktek di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada dasarnya belum sesuai dengan Undang-undang

Eksistensi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Perampokan Marwan Busyro; Sutan Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Setelah data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif dan metode presentase rata. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Eksistensi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan sangat lah penting sebab sidik jari sangat akurat dalam pembuktian. Juga dijelaskan bahwa sidik jari merupakan barang bukti untuk memastika tersangkanya.Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lebih di titik beratkan pada kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Padangsidimpuan yaitu Laboratorium Forensik dimana kegunaan laboratorium forensik ini adalah memeriksa jelas sidik jari yang ditemukan sama persi dengan sidik jari tersangka, namun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada tehknik dan cara ilmiah, ini hambatan secara tekhnis, kemudian pada bagian lapangan yaitu jenjang waktu antara kejadian dengan pemeriksaan begitu lama mengakibatkan sidik jari tersebut hilang. Juga disebabkan faktor lingkungan sehingga sidik jari bisa hilang. Pintarnya tersangka sehingga tersangka tidak meninggalkan jejak sidik jari dengan cara tersangka menggunakan sarung tangan. Kata Kunci : Eksistensi Sidik Jari, Tindak Pidana, Perampokan

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASINOAL (BNN) DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN) Marwan Busyro; Sutan Siregar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Latar belakang masalah penelitian ini adalah, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana narkotika sudah sering kita dengar apalagi dikalangan anak-anak, dewasa dan juga di Negara kita Republik Indonesia dimana kejahatan terhadap narkotika ini sudah merajalela dan juga dapat dikatakan bahwa Negara kita darurat narkotika berdasarkan itulah kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana narkotika yang dilihat dari peranan badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan badan narkotika Nasional menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tapanuli Selatan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research) Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Narkotika, Hukum Pidana

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI Sutan Siregar; Pranjono Pranjono
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana khususya KDRT, Salah satu contohnya yaitu Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Suami isteri seharusnya wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang–Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana tujuan dari pembetukan Undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya tindak KDRT di dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Rumah tangga merupakan ranah yang sangat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia. Kata kunci : Hukum, Korban, Tindak Pidana, KDRT

Co-Authors Abidan, Abdul Azis Abidan, Abdul Aziz Adi, Rahmat Agustina Lubis, Fitri Anwar Sulaiman Nasution Dedy Suhendra Fitri Agustina Fitri Agustina Lubis Hasayangan, Angkasa Putra Indra Purba Harahap Indra Purba hrp Irman Puansah Iskandar Safri Hasibuan Lubis, Mutiara Marwan Busyro Miranda, Najwa Rosepty Muhammad Faisal Mutiara Lubis Nasution, Irwan Syah Nurmeliani Nurmeliani Nurmeliani, Nurmeliani Padly, Fajar Pranjono Pranjono Rahmat Adi Sarmadan Pohan Simatupang, Nuratika Triswidodo Trisidodo Zulkarnain Hasibuan

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search