Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Studi Penanganan Tindak Pidana Hukum Di Kantor Advokat Agung Choirul Muzaky; Syahrul Hafidul Anwar; Samsul Huda
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v4i4.2201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana yang dilakukan di kantor advokat serta peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan pendampingan hukum, perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan praktik penanganan perkara pidana di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana di kantor advokat meliputi beberapa tahapan, yaitu konsultasi hukum dengan klien, pengumpulan dan analisis bukti, pendampingan pada tahap penyidikan di kepolisian, hingga proses persidangan di pengadilan. Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan strategi pembelaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak klien serta memperoleh putusan yang adil. Dengan demikian, keberadaan advokat sangat penting dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum
Kewajiban Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan: Tinjauan Normatif atas Pasal 6 uu no. 30 tahun 1999 dan Perma Mediasi Ulfa Hidayatul Hasaniyah; Agung Choirul Muzaky; Kholidazia el Hamzah Fathullah
Reglementary : Journal Of Law Vol. 1 No. 1 (2026): Juli 2026
Publisher : LPPM STIH ZAINUL HASAN KRAKSAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/rjol.v1i1.218

Abstract

Mediation as an instrument for peaceful dispute resolution has undergone significant transformation in the Indonesian judicial system. Article 6 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution recognizes mediation as an alternative form of out-of-court dispute resolution, while the Supreme Court Regulation (PERMA) concerning Mediation Procedures in Court integrates the obligation of mediation into civil procedural law. This article analyzes the obligation of mediation as a peace effort in court through a normative review of Article 6 of Law Number 30 of 1999 and the PERMA Mediation, with a focus on synchronization, implementation, obstacles, and the dynamics surrounding it. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that although normatively the obligation of mediation has been comprehensively regulated, its implementation still faces various obstacles, including the low success rate of mediation in general courts, the limited number of certified mediators, and challenges to the good faith of the parties. The introduction of Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court is an adaptive response to modern dynamics, but it also presents new challenges in its implementation. Regulatory strengthening, mediator capacity building, and a shift in societal paradigms are needed to optimize mediation as a peacemaking effort in court.