Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Ragam Pengabdian
Samsul Huda
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Perempuan dalam Kasus Cerai Talak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Probolinggo Samiatul Khusni; Khusnul Hitaminah; Mohammad Hendra; Samsul Huda
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/5vsspb35

Abstract

Permasalahan perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik penyelesaiannya di pengadilan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bentuk perlindungan hak perempuan yang diberikan dalam perkara tersebut serta hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hak perempuan pada kasus cerai talak dan kekerasan dalam rumah tangga di peradilan agama Probolinggo. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sociolegal untuk mengkaji implementasi aturan hukum dalam konteks faktual. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan aparatur pengadilan, pengamatan langsung terhadap proses persidangan, serta penelaahan dokumen putusan cerai talak yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengelompokan, penafsiran, dan penarikan makna berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan diwujudkan dalam bentuk pemberian hak ekonomi, penetapan kewajiban nafkah, serta penerapan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian dan struktur kewenangan peradilan yang membatasi integrasi aspek kekerasan secara menyeluruh dalam pertimbangan putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak telah dijalankan secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo Anis Fitria; Mohammad Hendra; Samsul Huda
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/4qzmzf68

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian serta hambatan dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Probolinggo. Permasalahan muncul ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban sehingga hak nafkah anak tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal yang memadukan kajian normatif hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparatur Pengadilan Agama Probolinggo serta studi literatur dari jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nafkah anak secara formal berakhir pada putusan hakim, sedangkan pelaksanaannya bergantung pada permohonan eksekusi dari pihak yang berhak. Hambatan utama meliputi rendahnya kepatuhan pihak ayah, kesulitan pemanggilan akibat alamat yang tidak diketahui, serta keterbatasan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat terlaksana secara efektif.
Studi Penanganan Tindak Pidana Hukum Di Kantor Advokat Agung Choirul Muzaky; Syahrul Hafidul Anwar; Samsul Huda
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v4i4.2201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana yang dilakukan di kantor advokat serta peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan pendampingan hukum, perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan praktik penanganan perkara pidana di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana di kantor advokat meliputi beberapa tahapan, yaitu konsultasi hukum dengan klien, pengumpulan dan analisis bukti, pendampingan pada tahap penyidikan di kepolisian, hingga proses persidangan di pengadilan. Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan strategi pembelaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak klien serta memperoleh putusan yang adil. Dengan demikian, keberadaan advokat sangat penting dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum
Kejahatan Seksual dan Paradigma Victim-Centered Justice dalam Hukum Pidana Indonesia Kholidazia El Hamzah F.; Hasan Basri; Samsul Huda; Abdur Rohim
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3849

Abstract

Sexual crimes inflict prolonged physical, psychological and social impacts on victims. Indonesia's criminal law reform through the Law on Sexual Violence Crimes and the National Criminal Code (KUHP) demonstrates a paradigm shift toward victim protection through a victim-centered justice approach. This article analyzes the implementation of this paradigm in handling sexual crimes in Indonesia. The findings indicate that although the normative framework has accommodated the victims' interests and rights, judicial practices still face challenges in the form of secondary victimization. Furthermore, a gap remains between statutory regulations and their enforcement by law enforcement authorities in providing effective protection to victims. Therefore, it is necessary to formulate and implement standard operating procedures (SOPs) oriented toward victim protection and recovery at every stage of the criminal justice process.
TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PELANGGARAN HAK ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM Samsul Huda; Muhamad Dluha; Achmad Syamsul Askandar; fathul Qorib
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3135

Abstract

ABSTRACTThe rapid development of information technology and digital transformation has significantly increased the risk of personal data rights violations, resulting in substantial harm to individuals, while the legal construction of civil liability for such violations remains insufficiently developed within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal construction of civil liability for violations of personal data rights from the perspective of tort law and to examine the forms and scope of civil liability that may be imposed on perpetrators under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive analysis. The findings reveal that violations of personal data rights satisfy the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Civil liability may include compensation for material and immaterial damages, cessation of unlawful data processing, deletion of personal data, restoration of data subjects' rights, and other legal remedies corresponding to the nature of the harm suffered. This study concludes that strengthening the legal framework of civil liability is essential to ensuring legal certainty, justice, and effective legal protection for personal data rights in Indonesia. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sementara konstruksi tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran tersebut masih memerlukan penguatan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum serta mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipadukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung gugat perdata dapat berupa ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, penghentian pemrosesan data, penghapusan data pribadi, pemulihan hak subjek data, serta bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai karakteristik kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan konstruksi tanggung gugat perdata diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas data pribadi di Indonesia.
Co-Authors Abdur Rohim Achmad Syamsul Askandar Agung Choirul Muzaky Anis Fitria Fathul Qorib Hasan Basri Kholidazia El Hamzah F. Khusnul Hitaminah Mohammad Hendra Muhamad Dluha Samiatul Khusni Syahrul Hafidul Anwar