Garuda - Garba Rujukan Digital

Tantangan Penerapan Alokasi Anggaran Biaya SMK3 pada Kontrak Konstruksi Proyek Berisiko Tinggi -, Meifrinaldi -; Wirahadikusumah, Reini D; Adhiwira, Felix -; Catri, Putra Ramadhana; Pradoto, Rani Gayatri Kusumawardhani
Jurnal Teknik Sipil Vol 26, No 1 (2019)
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan regulasi yang mewajibkan implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dalam semua fase pekerjaan konstruksi. Ketentuan tersebut tercantum dalam PermenPUPR 5/2014 yang kemudian diperbarui menjadi PermenPUPR 2/2018 mewajibkan adanya alokasi biaya yang secara spesifik digunakan untuk pengadaan SMK3 dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ketentuan ini dilengkapi dengan adanya pedoman bagi Proyek manager untuk mengestimasi alokasi biaya SMK3. Meskipun begitu, pada praktiknya di lapangan dirasakan masih belum berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menkaji masalah penerapan aturan tersebut yang mencakup perhitungan biaya yang harus dialokasikan oleh kontraktor untuk pengadaan seluruh komponen SMK3, serta menggali pendapat responden mengenai tantangan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei terhadap lima belas proyek konstruksi gedung high-rise di wilayah Jakarta dan Bandung. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini kemudian disimulasikan dan diestimasi berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, serta pengumpulan data-data serta dokumen pendukung dari narasumber. Didapatkan bahwa biaya yang harus dialokasikan berkisar antara 1,37% sampai 3,84%. dari total nilai kontrak. Komponen biaya yang paling siginfikan adalah yang berkaitan dengan premi untuk asuransi dan perizinan, serta pembayaran gaji untuk petugas pengawas K3. Sedangkan kendala utama dalam pelaksanaan program SMK3 adalah faktor pekerja, yaitu turnover pekerja yang tinggi sehingga program yang telah disusun menjadi kurang efektif. Responden mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan petunjuk teknis yang lebih komprehensif terkait dengan penganggaran SMK3, agar terdapat kesamaan presepsi pada saat pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Tantangan Penerapan Alokasi Anggaran Biaya SMK3 pada Kontrak Konstruksi Proyek Berisiko Tinggi Reini D Wirahadikusumah; Felix - Adhiwira; Putra Ramadhana Catri; Rani Gayatri Kusumawardhani Pradoto; Meifrinaldi -
Jurnal Teknik Sipil Vol 26 No 1 (2019)
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2019.26.1.9

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diamanatkan melalui PP 50/2012. Dalam konteks pekerjaan konstruksi, KemenPUPR telah menerbitkan PerMenPUPR 5/2014 yang kemudian diperbarui menjadi PerMenPUPR 2/2018. Pedoman ini mengatur pengalokasian biaya penerapan SMK3 oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Pedoman ini telah mengatur komponen-komponen biaya SMK3 yang harus diperhitungkan dan dilaksanakan di proyek-proyek berisiko tinggi. Namun penerapannya belum berdampak pada peningkatan kinerja K3 konstruksi, dengan demikian digali potensi penerapan pangalokasian anggaran SMK3 dalam kontrak konstruksi secara terpisah dari biaya umum/overhead, yaitu sebagai suatu "line-item" yang khusus dalam kontrak konstruksi. Studi dilakukan pada lima belas proyek konstruksi gedung bertingkat tinggi di wilayah Jakarta dan Bandung. Data diambil berdasarkan wawancara, kuesioner, serta dokumen pendukung. Biaya aktual SMK3 yang dikeluarkan berkisar antara 0,3-2,0%. Sedangkan anggaran yang dihitung berdasarkan pedoman adalah 1,37-3,84% dari total nilai kontrak. Komponen biaya yang paling signifikan adalah premi untuk asuransi, perizinan, serta gaji pengawas K3. Responden sebagai pihak kontraktor juga memberi masukan dari sudut pandang penyedia jasa terkait pendetilan perhitungan komponen biaya SMK3 yang tertuang dalam pedoman. Responden setuju pemisahan perhitungan biaya SMK3 dalam kontrak, namun pedoman dapat digunakan di luar lingkungan KemenPUPR apabila disusun penajaman perhitungannya sehingga terdapat kesamaan persepsi perhitungan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Occupational Safety and Health Management (OSHM) is compulsary stated in Government Regulation 50/2012. For construction sector, OSHM has been regulated by Ministry of Public Works and Housing Regulation 5/2014 and later updated in 2/2018. This serves as guidelines for construction projects within the ministry and includes guidelines on cost allocation for OSHM. The objective of this study was to explore the possibility of separating OSHM related costs as a "line-item" in the bill of quantity, in order to be assigned specifically for OSHM purposes, not to be compromised with other indirect costs. First the actual costs allocated for OSHM were investigated in fifteen high-rise building projects in the vicinity of Jakarta and Bandung areas. These actual allocations were then compared to the "ideal" costs simulated based on the guidelines. The actual costs were 0,3- 2,0%, while the simulated costs were 1,37-3,84% of the contract values. The most significant components of OSHM costs were for insurance, licenses, and safety supervisors/officers. Respondents agreed with the benefits of separating OSHM costs as a "line-item" in the BoQ. The existing guidelines which were developed by the government could be used in the private sector, however, more detailed estimating procedure is needed. Both contractors and owners should give inputs to the revised standard guidelines.

PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PAVING BLOCK BERBAHAN LIMBAH PLASTIK NON EKONOMIS PADA BANK SAMPAH INDUK KABUPATEN KARAWANG Fransisca Debora; Eka Oktariyanto Nugroho; Fatma Nurkhaerani; Amalia Rizka Sugiarto; Rani Gayatri Kusumawardhani; Nadia Fasa
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 5 (2023): martabe : jurnal pengabdian kepada masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v%vi%i.%p

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Karawang. Permasalahan sampah yang menumpuk dan tidak tertampung pada TPA Jalupang membuat perlunya dikembangkan inovasi pemanfaatan ulang sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pihak dosen Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang dan Institut Teknologi Bandung. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan mengolah sampah plastic non ekonomis untuk dimanfaatkan menjadi bahan campuran pembuatan paving block. Peningkatkan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat ini telah mengolah minimal 100 gram sampah menjadi bahan campuran paving yang juga telah dilakukan penentuan harga pokok produksinya. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan dosen diberikan kepada BSI Karawang dalam menghitung biaya HPP Paving Block untuk setiap bentuk persegi, hexagonal, dan grassblock. Perhitungan bahan, peralatan, overhead dan profit ditentukan dalam menghitung HPP. Sehingga, melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan diberikan rekomendasi HPP Paving Block per satuan pada bentuk persegi sebesar Rp. 2.134,-. , bentuk hexagonal sebesar Rp. 6.870,- dan bentuk grassblock sebesar Rp. 29.284,-. Harga ini masih dapat bersaing dengan harga paving block pada umumnya dan juga didukung dengan keunggulan ramah lingkungan.

PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PAVING BLOCK BERBAHAN LIMBAH PLASTIK NON EKONOMIS PADA BANK SAMPAH INDUK KABUPATEN KARAWANG Fransisca Debora; Eka Oktariyanto Nugroho; Fatma Nurkhaerani; Amalia Rizka Sugiarto; Rani Gayatri Kusumawardhani; Nadia Fasa
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 5 (2023): martabe : jurnal pengabdian kepada masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v%vi%i.%p

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Karawang. Permasalahan sampah yang menumpuk dan tidak tertampung pada TPA Jalupang membuat perlunya dikembangkan inovasi pemanfaatan ulang sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pihak dosen Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang dan Institut Teknologi Bandung. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan mengolah sampah plastic non ekonomis untuk dimanfaatkan menjadi bahan campuran pembuatan paving block. Peningkatkan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat ini telah mengolah minimal 100 gram sampah menjadi bahan campuran paving yang juga telah dilakukan penentuan harga pokok produksinya. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan dosen diberikan kepada BSI Karawang dalam menghitung biaya HPP Paving Block untuk setiap bentuk persegi, hexagonal, dan grassblock. Perhitungan bahan, peralatan, overhead dan profit ditentukan dalam menghitung HPP. Sehingga, melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan diberikan rekomendasi HPP Paving Block per satuan pada bentuk persegi sebesar Rp. 2.134,-. , bentuk hexagonal sebesar Rp. 6.870,- dan bentuk grassblock sebesar Rp. 29.284,-. Harga ini masih dapat bersaing dengan harga paving block pada umumnya dan juga didukung dengan keunggulan ramah lingkungan.

Analysis of Government Construction Tender Process Failures (Case Study: X Regency) Shalahuddin Akmal; Rani Gayatri Kusumawardhani P
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i2.1717

Indonesia, as a developing archipelagic country, emphasizes infrastructure development to boost the economy and enhance inter-island connectivity. Significant state budget allocations for construction annually underscore the sector's importance. However, in X Regency, many construction tenders have failed, leading to unabsorbed budgets and wasted resources. This study aims to identify factors causing tender failures and develop strategies to minimize them. Utilizing quantitative methods, the research includes questionnaire surveys and secondary data analysis from literature studies. The Relative Importance Index (RII) is employed to identify tender failure factors, and Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) is used to develop strategy implementations. The findings reveal ten critical factors contributing to tender failures: insufficient time for bidding document preparation, incomplete documents, failure to upload documents, unawareness of schedules, bidders' technical specifications not meeting requirements, Service User setting HPS too low, personnel qualifications not matching selection criteria, non-compliance with legal requirements, insufficient information causing multiple interpretations, and delayed learning of bid announcements. Consequently, 46 strategic implementations are recommended. The top five strategies include: optimizing personnel rotation with appropriate qualifications for different projects, adding an article in the Regent Regulation regarding an Electronic Procurement Service hotline for system errors, recommending Service Providers re-examine auction activity requirements before registering, including an article in the Regent Regulation for evaluating tender processes to identify and address participant constraints, and advising Service Users to conduct thorough market price surveys. These strategies aim to enhance tender processes, ensuring better absorption of allocated budgets and effective project execution.

Evaluation Of The Implementation Environmentally Friendly Material Management In The Green Construction Concept Muhammad Kaisar Diandra; Rani Gayatri Kusumawardhani
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 11 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i11.51629

The rapid growth of Indonesia's construction industry has led to increased construction waste, excessive material consumption, and significant carbon emissions. Construction waste alone contributes up to 40% of total global waste, which, if not managed effectively, results in resource wastage, increased project costs, and environmental harm. This research evaluates the implementation of Green Construction principles during the construction phase of building projects in Indonesia, identifies factors hindering its implementation, and formulates strategic recommendations for improvement. The study adopts a mixed-method approach, combining quantitative analysis (Likert scale questionnaires of 1–4 based on indicators from the Ministry of Public Works and Housing Circular No. 1 of 2022 and the PUSKIM 2016 rating system) with qualitative analysis through in- depth interviews with project stakeholders. Three building projects with varying certification levels were analyzed: RS Harapan Kita–Tokushukai (LEED Platinum), RS Kanker Dharmais (Greenship Gold), and Labtek XV ITB (non-certified). Evaluation results indicated that RS Harapan Kita achieved the highest implementation level (average indicator score 3.4/4 or 85%), followed by RS Dharmais (2.8/4 or 70%), and Labtek XV ITB (2.2/4 or 55%). Major implementation barriers identified include weak governmental regulations, insufficient project management commitment, limited availability of certified green materials, and low adoption of digital monitoring technologies on-site. The study recommends strategies to strengthen regulations and government incentives, enhance digital technology utilization (such as BIM), optimize green supply chains, and increase human resource capacity. These findings provide practical input for improving sustainable construction practices in Indonesian building projects.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search