Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cakrawala Hukum AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman
Latif, Moh Abdul
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis Moh. Abdul Latif
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.6390

Abstract

Business practices in the era of disruption are apparently very many who practice less ethical or even totally unethical so that of course it leads to criminal acts such as fraud and loss. The particular business practice of the seminar that promises great benefits for consumers, but the fact that it causes unrest among the people of Indonesia, The purpose of this paper is to analyze the form of Consumer Protection for victims of Business Practices that contain Criminal Elements Based on the Law of the Unitary Republic of Indonesia Number 8 years 1999 concerning Consumer Protection. This type of research that will be used is in the form of juridical-normative research which covers the systematic of a law. From this study it can be concluded that consumer protection against business practices is very important to be implemented in cases of fraudulent business practices under the guise of seeking profit. AbstrakPraktik bisnis di era disrupsi ternyata banyak sekali yang berpraktik kurang beretika atau bahkan sama sekali tidak beretika sehingga tentunya dalam praktik tersebut mengarah kepada tindak pidana seperti penipuan dan kerugian. Khsususnya praktik bisnis seminar yang menjanjkan keuntungan yang besar bagi konsumen, namun faktanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia.Tujuan dalam penulisan ini untuk menganalisis bentuk Perlindungan Konsumen terhadap korban Praktik Bisnis yang mengandung Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Jenis penelitian yang akan digunakan adalah berupa penelitian yuridis-normatif yang mencakup tentang sistematika suatu hukum.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis sangat penting di implementasikan terhadap kasus-kasus penipuan praktik bisnis yang berkedok untuk mencari keuntungan.
KARAKTERISTIK ISLAMIC BANKING DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA Muhammad Abdul Lathif
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 8, No 1 (2017): June 2017
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v8i1.1725

Abstract

The purpose of this study is to examine, describe and analyze holistically, comprehensively on the characteristics of Islamic Banking in Indonesian Banking Law. This research is normative juridical. The result of the research: Islamic banking has the main character that becomes the principle of Islamic Banking system in Indonesia that is the universal view that Islamic banking is applicable to every person regardless of religious difference and economic ability. Variations that the product varies from hajj and umrah savings, general savings, demand deposits, time deposits, profit sharing, buying, and selling. Facilitate that the acceptance and distribution of zakat, infaq, alms, wakaf of virtue fund have ATM facility, mobile banking, internet banking and interconnection among Islamic Banking. It is fair that Islamic banking gives something only to the right and treats something according to its portion. Maslahah Islamic banking is useful and brings virtue to all aspects of life. Transparent Islamic banking activities are very open to all people. as well as honest transactions in executing a contract/ contract. Looking at some of these characteristics, we can understand that Islamic Banking in Indonesia already has a solid initial foundation as an implementation of the Islamic Economic Philosophy.
PEMBAYARAN BPHTB TERHADAP JUAL BELI TANAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN SORONG Naim, Abdul Haris; Latif, Moh Abdul
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i2.23012

Abstract

Kabupaten sorong memberlakukan secara khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berbasis kearifan lokal cenderung tidak sama dengan umumnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang memiliki standart minimal. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis bagaimana Penerapan Pajak BPHTB berbasis maqashid syariah dan berimplikasi pada kehidupan rumah tangga serta masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga merumuskan solusi bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat yang tergolong pendapatan asli daerah yang relative rendah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,dan studi pustaka. Hasil penelitian memperlihatkan ternyata kabupaten sorong memili pandangan yang berbeda pada aspek penetapan pajak BPHTB bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah tetap memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan nilai-nilai kemasalahatan yang di bangun dengan tujuan program pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas.
IBU PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hamidi; Moh Abdul Latif
AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Pendidikan Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/al-fikrah.v4i2.147

Abstract

Ibu pengganti adalah perjanjian antara suami istri dan wanita lain untuk hamil dengan hasil pembuahan yang ditanamkan ke dalam rahimnya, setelah melahirkan bayi wajib menyerahkan bayinya kepada suami istri berdasarkan kesepakatan yang dibuat (gestational agreement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sewa rahim dalam perspektif hukum Islam, dan garis keturunan antara anak dan ibu yang melahirkan (ibu pengganti). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif. Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dan memanfaatkan beberapa buku yang berkaitan dengan masalah, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif yaitu menyajikan data secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa akad sewa rahim dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan dan diharamkan untuk dilakukan. Sedangkan anak yang lahir dari ibu pengganti tidak memiliki nasab dengannya dan tidak berhak menjadi ahli waris dan ahli waris.
Co-Authors Hamidi Hamidi Naim, Abdul Haris Pusaka, Semerdanta