Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBAYARAN BPHTB TERHADAP JUAL BELI TANAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN SORONG Naim, Abdul Haris; Latif, Moh Abdul
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i2.23012

Abstract

Kabupaten sorong memberlakukan secara khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berbasis kearifan lokal cenderung tidak sama dengan umumnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang memiliki standart minimal. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis bagaimana Penerapan Pajak BPHTB berbasis maqashid syariah dan berimplikasi pada kehidupan rumah tangga serta masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga merumuskan solusi bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat yang tergolong pendapatan asli daerah yang relative rendah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,dan studi pustaka. Hasil penelitian memperlihatkan ternyata kabupaten sorong memili pandangan yang berbeda pada aspek penetapan pajak BPHTB bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah tetap memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan nilai-nilai kemasalahatan yang di bangun dengan tujuan program pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Interconnection Systems as An Alternative Fulfillment of Women and Children Right Post Court Verdict Naim, Abdul Haris
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v15i2.29597

Abstract

After the divorce decision was made by the court, the problem of difficult execution regarding the fulfillment of women's and children's rights arose. This research discusses alternatives after the decision of the Religious Court in adjudicating divorce cases to ensure the fulfillment of women's rights after divorce. The method in this research was carried out using a type of literature. The data was collected through an inventory of related laws and regulations, and through books, journals and other secondary materials related to the research focus.  The results of this research offer an alternative interconnection system between institutions that is solution-oriented by utilizing and improving existing cooperation in the Religious Courts to optimize mut'ah (contract) and hadlanah (children fulfillment) payments from ex-husbands to ex-wives after divorce.  In this way, the implementation of religious court decisions regarding women's rights after divorce can be carried out effectively.