Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANGPEMAHAMAN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Junaidi Sholat; Julpan Hartono SM Manurung; Sumantri Sumantri; Karina Putri Maharani; Kiki Adha Sirait
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5349

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata Kunci: Agraia, Sengketa
RUMAH AMAN ANAK ASAHAN (RAAA) DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL Asri Vivi Yanti Sinurat; Febby Madonna Yuma; Abdul Karim Syahputra; Kiki Adha Sirait
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3978

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to examine how the Asahan Children's Safe House (RAAA) assists the local government and law enforcement in protecting children in Asahan Regency from sexual violence. In-depth interviews with RAAA administrators, social services officials, police officers from the Women and Children Protection Unit (UPA), psychosocial support officers, and direct observation of RAAA services were used to collect data using qualitative and descriptive approaches. The study findings indicate that RAAA is an important integrated service center and has successfully enhanced inter-agency collaboration while offering temporary protection, legal assistance, and psychological recovery for victims. Operational budget constraints, public stigma, lengthy legal procedures, and a lack of skilled human resources are some of the challenges faced by RAAA. Other challenges include an unintegrated data management system and a lack of supporting infrastructure. In conclusion, RAAA has had a substantial positive impact, but requires better coordination with the local government and community to overcome these challenges and ensure optimal and sustainable fulfillment of the rights of child victims of sexual violence. Keyword: Asahan Children's Safe House; Sexual Violence Against Children; Local Government; Law Enforcement Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Asahan dari kekerasan seksual. Wawancara mendalam dengan pengurus RAAA, dinas sosial, petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA), petugas pendukung psikososial, dan observasi langsung terhadap layanan RAAA digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RAAA merupakan pusat layanan terpadu yang penting dan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antarlembaga sekaligus menawarkan perlindungan sementara, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Anggaran operasional, stigma publik, prosedur hukum yang panjang, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi RAAA. Tantangan lainnya meliputi sistem manajemen data yang belum terintegrasi dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, RAAA telah memberikan dampak positif yang substansial, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang optimal dan berkelanjutan. Kata kunci: Rumah Aman Anak Asahan; Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Pemerintah Daerah; Penegak Hukum
PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Junaidi Sholat; Babby Apriandani; Julpan Hartono SM Manurung; Karina Putri Maharani; Kiki Adha Sirait
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5497

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata kunci: Agraia, Sengketa
RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN TRAUMA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA Kiki Adha Sirait; Asri Vivi Yanti Sinurat; Syahrani Lailati Br Damanik
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.5514

Abstract

Abstract: Sexual violence against children constitutes a serious crime that results in multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, and social harm. Within the Indonesian criminal justice system, the handling of child sexual violence cases remains predominantly oriented toward a retributive approach that emphasizes the punishment of offenders. Such an approach often fails to fully consider the best interests of the child as a victim, particularly with regard to psychological recovery and the traumatic effects arising from lengthy and confrontational judicial processes. Repeated examinations, the obligation to recount traumatic experiences, and direct or indirect confrontation with perpetrators may exacerbate the victim’s trauma. Restorative justice has emerged as an alternative approach to criminal case resolution by prioritizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. However, the application of restorative justice in cases of sexual violence against children remains controversial due to the serious nature of the offense and the vulnerable position of child victims. This article aims to analyze the challenges and prospects of implementing restorative justice in the resolution of child sexual violence cases in Indonesia by examining legal protection mechanisms, the principle of the best interests of the child, and the traumatic impacts experienced by victims within the criminal justice process. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although restorative justice has been accommodated within various legal policies in Indonesia, its implementation in child sexual violence cases continues to face juridical, sociological, and psychological challenges. Nevertheless, restorative justice still holds prospects for limited and selective application, provided that it prioritizes victim protection, ensures strict supervision, and involves professional assistance to safeguard the recovery and well-being of child victims. Keyword: restorative justice, sexual violence against children, legal protection, best interests of the child, psychological trauma. Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Pendekatan tersebut sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, khususnya terkait pemulihan psikologis dan dampak traumatis yang timbul akibat proses peradilan pidana yang panjang dan konfrontatif. Proses pemeriksaan yang berulang, kewajiban memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum, serta kemungkinan berhadapan langsung dengan pelaku dapat memperparah trauma yang dialami anak. Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan perdebatan karena karakteristik tindak pidana yang serius dan posisi anak sebagai korban yang sangat rentan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan prospek penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menelaah aspek perlindungan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi korban, serta dampak traumatis dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi kendala yuridis, sosiologis, dan psikologis. Namun demikian, restorative justice tetap memiliki prospek untuk diterapkan secara terbatas dan selektif dengan pengawasan ketat serta pendampingan profesional guna menjamin perlindungan maksimal bagi korban. . Kata kunci: restorative justice, kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi korban, trauma psikologis.