Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Tri Cahyo Nugroho
Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Abstract

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal.    Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.
Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Abstract

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Abstract

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal.    Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.
Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Abstract

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
Co-Authors Anirwan Anirwan Erwing Yanto Irwan Irwan