Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelayanan Publik pada Penerapan Aplikasi SIAP di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba Erwing Yanto; A Fitriani; Sitti Mirsa Siradjuddin; Andi Risma Jaya; Iin Ismayanti
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1019

Pelayanan publik di Indonesia masih kerap dinilai lambat, berbelit-belit, dan kurang transparan, sehingga menuntut inovasi berbasis digital. Untuk menjawab tuntutan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bulukumba mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan (SIAP) pada pelayanan perizinan. Namun, dalam implementasinya aplikasi ini masih menghadapi gangguan teknis serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik pada penerapan aplikasi SIAP di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Efektivitas pelayanan dianalisis menggunakan konsep inovasi sektor publik Mulgan (2014) yang mencakup kreasi gagasan baru, implementasi, dan peningkatan kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIAP telah meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui empat aspek utama, yaitu kemudahan, kecepatan, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidakstabilan jaringan internet, gangguan teknis pada sistem, serta kesenjangan digital (digital divide) akibat rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Efektivitas aplikasi SIAP sangat ditopang oleh kesiapan infrastruktur, komitmen aparatur, serta pendampingan petugas di Mal Pelayanan Publik.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Blue Governance dan Tata Kelola Maritim Adaptif di Indonesia: Kajian Literatur Integrasi Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Ketahanan Pesisir Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Try Cahyo Nrugoho; Irfan Irfan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.960

Transformasi pembangunan kelautan di Indonesia mengalami pergeseran dari eksploitasi menuju pendekatan berkelanjutan melalui blue economy dan penguatan tata kelola (blue governance). Namun, tantangan utama masih mencakup fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, partisipasi publik yang cenderung formalistik, serta akuntabilitas yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep blue governance dan tata kelola maritim adaptif dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi maritim yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih didominasi pendekatan sektoral dan koordinasi yang belum terintegrasi. Partisipasi publik masih lebih sering ditempatkan sebagai prosedur administratif daripada mekanisme substantif dalam pembentukan kebijakan, sementara akuntabilitas maritim belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan pengawasan publik yang efektif. Kajian ini juga menegaskan bahwa ketahanan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola maritim, karena kapasitas adaptif wilayah pesisir sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, dan institusi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekologis. Dengan demikian, blue governance menjadi arah strategis bagi pembangunan maritim Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search