Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Irwan Irwan; Abd. Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Irwan Irwan; Abd. Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI EMIS 4.0 BAGI OPERATOR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR Nur Inayah Rauf; Andi Ade Ula Saswini; Irwan Irwan; Qamal Qamal; Ismail Ismail
GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Mei 2026, GLOBAL ABDIMAS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/globalabdimas.v6i1.1048

Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal yang wajib melaporkan datanya melalui Education Management Information System (EMIS) 4.0, namun sebagian besar operator LPQ di Kecamatan Tamalate Kota Makassar belum menguasai pengoperasian aplikasi tersebut sehingga pelaporan data kerap terlambat dan tidak valid. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan operator LPQ dalam menggunakan aplikasi EMIS 4.0 guna mendukung pengelolaan data pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Mei 2026 di Rumah Tahfidz Husnuddin Wal Amien, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan diikuti oleh 30 operator LPQ. Metode pelaksanaan terdiri atas empat tahap, yaitu identifikasi kebutuhan melalui survei awal, perencanaan materi dan perangkat, pelaksanaan pendampingan melalui pemaparan materi, simulasi, praktik langsung, dan diskusi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Hasil kegiatan pada setiap tahapan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh materi inti, meliputi konsep dan manfaat EMIS 4.0, registrasi dan hak akses, pengelolaan serta validasi data lembaga, manajemen data peserta didik dan tenaga pendidik, hingga pelaporan dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Kendala yang teridentifikasi berupa ketidakstabilan jaringan internet, ketidaksertaan sebagian operator, dan keterbatasan keterampilan pengoperasian laptop pada sebagian pimpinan LPQ. Disimpulkan bahwa pendampingan berlangsung efektif dalam meningkatkan kompetensi operator, dan direkomendasikan pendampingan teknis lanjutan yang berkelanjutan serta penyediaan modul dan video tutorial luring.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search