Endang Setyowati
Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DOKTRIN MODERN PERSEROAN TERBATAS DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG Endang Setyowati
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.513

Abstract

ABSTRAKInkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, hasil penelitian ini menjelaskan Kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 sejatinya tidak menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan policy rules atau regels sesuai dengan prinsip freies ermessen dalam rangka menjalankan Undang-Undang. instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat. Kata kunci : inkonsistensi, perjanjian, perdagangan, internasional
Meninjau Kembali Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Musik pada Platform Streaming Digital di Indonesia Ade Irma Srimurni Ati; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Arifin Arifin; Endang Setyowati
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital serta efektivitas sanksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui penggunaan, pengunggahan ulang, dan pendistribusian karya tanpa izin pencipta. Kehadiran platform streaming digital telah memperluas distribusi dan konsumsi karya musik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi penggunaan karya tanpa izin yang berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta. Perkembangan praktik digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kemampuan hukum dalam menangani pelanggaran pada platform streaming digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hak cipta dalam lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, pengaturan lisensi dan royalti, serta pemberian sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun, perlindungan hukum belum mampu memberikan hasil yang optimal ketika pihak lain menggunakan atau mendistribusikan karya musik tanpa izin melalui platform streaming digital. Keterbatasan pengawasan dan penindakan menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran digital, atau sanksi hukum secara terpisah sehingga belum mengkaji hubungan antara bentuk pelanggaran, perlindungan hukum, dan efektivitas sanksi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta pada platform streaming digital memerlukan mekanisme penegakan hukum yang mampu mendeteksi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta, selain memberikan sanksi terhadap pelaku. Penguatan pengawasan digital dan penyesuaian mekanisme penegakan hukum dengan karakteristik platform streaming diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya musik.   This study aims to analyze the legal protection of musical works on digital streaming platforms and the effectiveness of sanctions for copyright infringement involving unauthorized use, re-uploading, and distribution. Digital streaming platforms have expanded the distribution and consumption of musical works while creating opportunities for unauthorized use that may undermine creators’ economic rights. This development reveals a gap between the copyright protection provided under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the capacity of the existing legal framework to address infringement in digital environments. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis examines legislation, legal doctrines, judicial decisions, and previous studies concerning copyright protection and enforcement. The findings demonstrate that Law Number 28 of 2014 protects creators through moral and economic rights, licensing and royalty mechanisms, and civil, criminal, and administrative sanctions. However, protection remains suboptimal because monitoring and enforcement mechanisms face difficulties in identifying infringements, preventing unauthorized use, and ensuring the fulfillment of creators’ economic rights. Previous studies have predominantly examined copyright protection, digital infringement, or legal sanctions separately, leaving insufficient analysis of the relationship between infringement patterns, legal protection, and sanction effectiveness on digital streaming platforms. This study argues that effective copyright protection requires enforcement mechanisms capable of detecting infringement, preventing unauthorized use, ensuring creators’ economic rights, and imposing appropriate sanctions on infringers. Strengthening digital monitoring and adapting enforcement mechanisms to the characteristics of streaming platforms are necessary to enhance legal certainty and provide effective protection for musical creators.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KONTRAK FRANCHISE PRODUK CHEMICAL JOSS CLEAN Di Angelo Fellest Hyaning Sabda; Zaenal Arifin; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11583

Abstract

This study aims to determine the application of Intellectual Property Rights in the franchise agreement on the Chemical Joss Clean Product Franchise contract and the legal consequences if there is a breach of contract on the Chemical Joss Clean Product Franchise. The innovative and environmentally friendly "Chemical Joss Clean" product is highly dependent on the protection of intellectual property rights (IPR) such as copyright, trademarks, patents, and trade secrets. To prevent unauthorized use, this study highlights the importance of the franchise agreement as a legal protection tool for the parties involved, and can sue legally if there is a violation, thus providing a sense of security and legal certainty between PT. Muhandas Citra Cemerlang as the franchisor and Franchisee CV. Damar Luhur Abadi as the recipient of the Franchise regarding the implementation of the franchise agreement. The urgency of the research is to ensure the success and sustainability of the franchise business. The research method uses juridical law with qualitative data analysis. The results of this study are the Franchise Agreement between PT. Muhandas Citra Cemerlang and CV. Damar Luhur Abadi has fulfilled the elements contained in Article 1320 of the Civil Code so that the agreement that has been established will bind both parties and become law for both parties. Points concerning IPR are regulated in Article 12 of Intellectual Property Rights in the Joss Clean product business partner agreement letter. The supervision mechanism from the franchisor to ensure that franchisees comply with the provisions related to the IPR of Joss Clean products, both PT. Muhandas Citra Cemerlang and CV. Damar Luhur Abadi have committed to jointly maintaining and supervising the use of the Joss Clean brand in accordance with the applicable agreement.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hak Kekayaan Intelektual dalam perjanjian waralaba pada kontrak waralaba (Franchise) Produk Chemical Joss Clean dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada kontrak Franchise Produk Chemical Joss Clean. Produk "Chemical Joss Clean" yang inovatif dan ramah lingkungan sangat tergantung pada perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, penelitian ini menyoroti pentingnya perjanjian franchise sebagai alat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, dan dapat menuntut secara hukum jika terjadi pelanggaran, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum antara PT. Muhandas Citra Cemerlang selaku franchisor dan Franchisee CV. Damar Luhur Abadi selaku penerima Franchise mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (Franchise). Urgensi penelitian untuk menjamin keberhasilan dan kelangsungan bisnis franchise. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Waralaba antara PT. Muhandas Citra Cemerlang dan CV. Damar Luhur Abadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata sehingga kesepatakan yang telah terjalin akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Poin-poin yang menyangkut HKI diatur dalam Pasal 12 Hak Kekayaan Intelektual pada surat perjanjian mitra bisnis produk Joss Clean. Mekanisme pengawasan dari pihak franchisor untuk memastikan penerima waralaba mematuhi ketentuan terkait HKI produk Joss Clean baik pihak PT. Muhandas Citra Cemerlang dan CV. Damar Luhur Abadi sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melakukan pengawasan penggunaan merek Joss Clean sesuai perjanjian yang berlakuCemerlang dan CV. Damar Luhur Abadi sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melakukan pengawasan penggunaan merek Joss Clean sesuai perjanjian yang berlaku.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Cover Lagu K-Pop Berbasis AI di YouTube dalam Perspektif Hukum Hak Cipta: Legal Protection of Copyright Holders for AI-Based K-Pop Song Covers on YouTube from a Copyright Law Perspective Novelia Christina Nugroho; Zaenal Arifin; Ahmad Dwi Nuryanto; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13421

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of K-Pop songs that are covered using Artificial Intelligence (AI) illegally on the YouTube platform, as well as to examine the legal consequences for perpetrators under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The background of this research is the growing use of AI to reproduce musical works without authorization, which may violate creators' moral and economic rights, thereby highlighting a gap between technological advancement and existing legal regulations. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and conceptual approaches, and analyzes legal materials such as legislation, scholarly literature, and legal doctrines qualitatively. The results show that unauthorized AI-generated covers constitute a violation of the creator’s economic rights, particularly the rights of reproduction and public communication, thereby entitling copyright holders to legal protection both preventively, through increased legal awareness, strengthening digital licensing systems, and optimizing protection mechanisms on digital platforms, and repressively, through law enforcement measures including claims for damages, cessation of infringement through provisional court orders, and the imposition of criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The novelty of this research lies in its focus on copyright infringement involving AI-based K-Pop song covers on digital platforms, a topic that remains relatively underexplored in Indonesian legal scholarship, and in its emphasis on the need for adaptive copyright regulations in response to the development of AI technology. In conclusion, strengthening adaptive legal frameworks and enforcement mechanisms is essential to ensure effective protection for copyright holders while maintaining a balance between technological innovation and intellectual property rights.   AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu K-Pop yang di-cover menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara ilegal melalui platform YouTube, serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peningkatan penggunaan teknologi AI dalam mereproduksi karya musik tanpa izin yang berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan regulasi hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik AI-generated cover tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, khususnya terkait hak reproduksi dan hak pengumuman, sehingga pemegang hak cipta berhak memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan sistem lisensi digital, dan optimalisasi mekanisme perlindungan pada platform digital, maupun secara represif melalui penegakan hukum berupa gugatan ganti rugi, penghentian pelanggaran melalui penetapan sementara pengadilan, serta penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan fokus pada kajian terhadap pelanggaran hak cipta berbasis teknologi AI dalam praktik cover lagu K-Pop di platform digital yang masih terbatas dalam literatur hukum di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya adaptasi regulasi hak cipta terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif guna menjamin perlindungan efektif bagi pemegang hak cipta serta menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.