Wijayono Hadi Sukrisno
Fakultas Hukum, Universitas Pertiba

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Perlindungan Hukum Pencipta-Penampil dalam Royalti dan Lisensi Konser Komersial: Legal Protection of Creator-Performers in Commercial Concert Royalty and Licensing Rendy Setyo Prakoso; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14421

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing licensing and royalty arrangements for songs created and performed by creator-performers in commercial concerts, as well as to examine the forms of legal protection afforded to creator-performers under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research is motivated by the increasing number of copyright disputes in commercial performances, which reveal normative ambiguities between the obligation to obtain direct authorization from creators and the royalty payment mechanism administered through Collective Management Organizations (CMOs). This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and contemporary practices within the Indonesian music industry. The findings demonstrate that the Copyright Law and Government Regulation Number 56 of 2021 have not explicitly differentiated the legal position of creator-performers from non-performing creators, thereby creating legal uncertainty in the practice of commercial concerts. The novelty of this research lies in its normative argument concerning the necessity of differentiated legal protection between creator-performers and non-performing creators based on their moral, artistic, and economic attachment to musical works. The theoretical contribution of this study strengthens the development of copyright law discourse based on the characteristics of creators within the modern music industry, while its practical contribution provides recommendations for regulatory reform concerning licensing mechanisms, royalty management, and the exclusive rights of creator-performers in order to establish greater legal certainty and more proportionate legal protection within Indonesia’s music industry.   Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu yang diciptakan sekaligus dibawakan oleh penampil dalam konser komersial serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta-penampil berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang menunjukkan adanya ambiguitas norma antara kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berkembang dalam industri musik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum secara tegas membedakan kedudukan pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil dengan pencipta non-penampil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik konser komersial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan argumentasi normatif mengenai perlunya diferensiasi perlindungan hukum antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil berdasarkan keterikatan moral, artistik, dan ekonomi terhadap karya yang dipertunjukkan. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat pengembangan kajian hukum hak cipta berbasis karakteristik subjek pencipta dalam industri musik modern, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi reformulasi regulasi mengenai mekanisme lisensi, royalti, dan hak eksklusif pencipta-penampil guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih proporsional dalam industri musik Indonesia.
Meninjau Kembali Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Musik pada Platform Streaming Digital di Indonesia Ade Irma Srimurni Ati; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Arifin Arifin; Endang Setyowati
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital serta efektivitas sanksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui penggunaan, pengunggahan ulang, dan pendistribusian karya tanpa izin pencipta. Kehadiran platform streaming digital telah memperluas distribusi dan konsumsi karya musik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi penggunaan karya tanpa izin yang berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta. Perkembangan praktik digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kemampuan hukum dalam menangani pelanggaran pada platform streaming digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hak cipta dalam lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, pengaturan lisensi dan royalti, serta pemberian sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun, perlindungan hukum belum mampu memberikan hasil yang optimal ketika pihak lain menggunakan atau mendistribusikan karya musik tanpa izin melalui platform streaming digital. Keterbatasan pengawasan dan penindakan menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran digital, atau sanksi hukum secara terpisah sehingga belum mengkaji hubungan antara bentuk pelanggaran, perlindungan hukum, dan efektivitas sanksi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta pada platform streaming digital memerlukan mekanisme penegakan hukum yang mampu mendeteksi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta, selain memberikan sanksi terhadap pelaku. Penguatan pengawasan digital dan penyesuaian mekanisme penegakan hukum dengan karakteristik platform streaming diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya musik.   This study aims to analyze the legal protection of musical works on digital streaming platforms and the effectiveness of sanctions for copyright infringement involving unauthorized use, re-uploading, and distribution. Digital streaming platforms have expanded the distribution and consumption of musical works while creating opportunities for unauthorized use that may undermine creators’ economic rights. This development reveals a gap between the copyright protection provided under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the capacity of the existing legal framework to address infringement in digital environments. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis examines legislation, legal doctrines, judicial decisions, and previous studies concerning copyright protection and enforcement. The findings demonstrate that Law Number 28 of 2014 protects creators through moral and economic rights, licensing and royalty mechanisms, and civil, criminal, and administrative sanctions. However, protection remains suboptimal because monitoring and enforcement mechanisms face difficulties in identifying infringements, preventing unauthorized use, and ensuring the fulfillment of creators’ economic rights. Previous studies have predominantly examined copyright protection, digital infringement, or legal sanctions separately, leaving insufficient analysis of the relationship between infringement patterns, legal protection, and sanction effectiveness on digital streaming platforms. This study argues that effective copyright protection requires enforcement mechanisms capable of detecting infringement, preventing unauthorized use, ensuring creators’ economic rights, and imposing appropriate sanctions on infringers. Strengthening digital monitoring and adapting enforcement mechanisms to the characteristics of streaming platforms are necessary to enhance legal certainty and provide effective protection for musical creators.
Pelanggaran Implementasi AMDAL Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Air di Pulau Jawa: AMDAL Implementation Violations and Their Impact on Water Pollution in Java Island Nabila Najwa Arifiani; Wijayono Hadi Sukrisno; Syafran Sofyan
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12292

Abstract

This study examines the implementation of legal protection against water pollution caused by violations of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) requirements within the environmental licensing process in Java. The urgency of this research arises from the increasing degradation of water quality resulting from business actors’ non-compliance with ecological management commitments, weak governmental oversight, and inadequate enforcement of environmental regulations. Using a socio-legal research method with a descriptive-analytical approach, data were collected through field observations, interviews with governmental officials and affected communities, and a review of statutory regulations and AMDAL documents. The findings reveal that AMDAL preparation and implementation are frequently treated as mere administrative formalities, undermining their preventive function in environmental protection. Violations of AMDAL obligations significantly contribute to water pollution in industrial regions across Java. The novelty of this research lies in its comprehensive mapping of factors contributing to AMDAL implementation violations, their legal implications, and the proposed framework for strengthening AMDAL as a substantive environmental protection instrument.   Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencemaran air yang timbul akibat pelanggaran implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses perizinan lingkungan di Pulau Jawa. Urgensi penelitian muncul dari meningkatnya pencemaran air yang bersumber dari ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap komitmen pengelolaan lingkungan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat pemerintah dan masyarakat terdampak, serta kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen AMDAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dan implementasi AMDAL seringkali diperlakukan sebagai formalitas administratif, sehingga tidak mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Pelanggaran implementasi AMDAL terbukti menjadi faktor signifikan meningkatnya pencemaran air di beberapa daerah industri. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif faktor penyebab pelanggaran implementasi AMDAL beserta analisis akibat hukumnya, serta rekomendasi penguatan instrumen AMDAL sebagai alat perlindungan lingkungan yang substantif.
Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges’ Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations Khaerul Umam; Alwan Hadiyanto; Wijayono Hadi Sukrisno
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.12865

Abstract

This study examines the scope of judicial authority in adjudicating pretrial motions, the underlying judicial reasoning concerning the validity of suspect determinations, and the ensuing legal implications, with a specific focus on Decision No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. The urgency of this inquiry emerges from the imperative to safeguard human rights and prevent the misuse of state power in law enforcement, particularly after Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 broadened the jurisdiction of pretrial mechanisms. Employing a normative juridical method combined with statutory and case approaches, the analysis adopts a qualitative lens to assess judicial interpretations and practices. The findings reveal that the pretrial judge upheld the legality of the suspect determination on the basis of adequate preliminary evidence and the circumstance of being caught in flagrante delicto. The study underscores that judicial reasoning in such cases remains predominantly formalistic, often neglecting substantive justice and thereby generating inconsistencies in legal standards. Within this context, pretrial proceedings are positioned as a vital judicial safeguard against investigative arbitrariness, yet they continue to face the complex task of reconciling legal certainty with equitable justice. By engaging Hans Kelsen’s theory of legal certainty and Gustav Radbruch’s concept of justice, this research offers a critical reflection on the philosophical underpinnings of pretrial review. It calls for the establishment of standardized judicial guidelines, clearer jurisprudential direction from the Supreme Court, and enhanced integrity among law enforcement agencies to ensure that pretrial institutions genuinely function as instruments of justice and human rights protection.   Penelitian ini mengkaji kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan praperadilan, pertimbangan yuridis terhadap keabsahan penetapan tersangka, serta akibat hukum dari putusan tersebut, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. Urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas ruang lingkup kewenangan praperadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah dengan alasan adanya bukti permulaan yang cukup serta kondisi tertangkap tangan (in flagrante delicto). Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam standar objektif penilaian. Dalam konteks ini, praperadilan memiliki posisi strategis sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan yang substansial. Dengan merujuk pada teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori keadilan Gustav Radbruch, penelitian ini memberikan refleksi kritis atas fondasi filosofis praperadilan di Indonesia. Ditekankan perlunya pedoman peradilan yang terstandardisasi, penguatan arah yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum agar lembaga praperadilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Adaptabilitas Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia dan Singapura: The Adaptability of International Arbitration in Investment Disputes: A Comparative Study of Indonesia and Singapore Mariani Agnestasia Soeitoe; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Putri Haliza Yuniar; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13406

Abstract

This study examines the adaptability of international arbitration in resolving cross-border investment disputes between Indonesia and Singapore, focusing on Investor–State Dispute Settlement (ISDS) and investment agreement design. Using a qualitative normative juridical approach with comparative analysis of treaties, arbitral awards, regulations, and academic literature, the study identifies contrasting policy orientations. Indonesia demonstrates institutional adaptability through BIT termination and renegotiation, selective application of Fair and Equitable Treatment (FET), and gradual integration of investor due diligence obligations to safeguard regulatory sovereignty. In contrast, Singapore reflects normative adaptability by consistently applying FET, recognizing implied consent, and aligning remedial practices—such as interest awards—with international standards. The findings reveal two distinct yet complementary models of legal adaptability in international investment arbitration. This study contributes by offering a comparative and integrative framework linking normative, institutional, and remedial dimensions, providing insights for balancing investor protection, legal certainty, and state regulatory space in ASEAN investment governance.     Penelitian ini mengkaji adaptabilitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas antara Indonesia dan Singapura dengan fokus pada Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif terhadap perjanjian investasi, putusan arbitrase, regulasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menampilkan adaptabilitas institusional melalui pembatalan dan renegosiasi BIT, penerapan selektif prinsip Fair and Equitable Treatment (FET), serta integrasi bertahap kewajiban uji tuntas investor guna menjaga kedaulatan regulasi. Sebaliknya, Singapura menunjukkan adaptabilitas normatif melalui konsistensi penerapan FET, pengakuan implied consent, serta harmonisasi praktik remedial dengan standar internasional. Penelitian ini menegaskan adanya dua model adaptabilitas hukum yang berbeda namun saling melengkapi, serta menawarkan kerangka komparatif integratif yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, dan remedial untuk menyeimbangkan perlindungan investor, kepastian hukum, dan ruang kebijakan negara.