Dewi Rostyaningsih
S1 Administrasi Publik Kampus Rembang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS CORE VALUE BERAKHLAK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG Yogi RahmatKurniawan; Dyah Lituhayu; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47185

Abstract

Perkembangan pelayanan publik yang menuntut seluruh ASN untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seluruh ASN baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk selalu berpedoman pada budaya kerja yang sejalan dengan Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan perilaku. Pada tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MENPAN dan RB) menetapkan kebijakan tentang Core Value BerAKHLAK dengan harapan dapat menjadi pegangan budaya kerja baik tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Core Value BerAKHLAK dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara sebagai instrumen penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang yang berjumlah 4 orang. Penelitian ini menggunakan fenomena berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Core Value BerAKHLAK dalam meningkatkan kinerja pegawai cukup baik, namun belum berjalan dengan maksimal. Faktor pendukungnya yaitu sub fenomena kepemimpinan, komunikasi, studi banding, penempatan pegawai. Faktor penghambatnya yaitu sub fenomena pengawasan, sarana prasarana dan kedisiplinan. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu meningkatkan sistem pengawasan dan sanksi yang ketat, edukasi terkait pentingnya kedisplinan, meningkatkan sarana dan prasarana.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK PADA KAFE DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG Muhammad Cesar Putra Chahyanto; Sri Suwitri; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47422

Abstract

Palstik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia pada abad ke-21 ini. Permasalahan sampah plastik secara global masih belum terselesaikan karena sifatnya yang sulit diurai. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis pelasanaan pengendalian penggunaan plastik pada kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaanya, tidak sedikit kafe yang masih dengan bebas menggunakan kantong plastik dan sedotan plastik. Penelitian ini berfokus pada kafe yang berada di Kecamatan Tembalang, mengingat Tembalang merupakan salah satu Kecamatan dengan populasi yang besar dan memiliki jumlah kafe yang tidak sedikit. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgmen Davis dan Daniel StuffleBeam (CIPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek. Peningkatan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh, khususnya kepada usaha kecil dan di daerah terpencil. Penegakan hukum harus diperkuat dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan merata, mencakup semua pelaku usaha, termasuk kafe. Dukungan pemerintah juga harus ditingkatkan dengan memberikan insentif dan penghargaan yang memotivasi. Selain itu, pendekatan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dan memperkenalkan serta mempromosikan alternatif ramah lingkungan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2020 DALAM APLIKASI SI D’nOK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Ahmad Biqnada; Dyah Lituhayu; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47453

Abstract

Aplikasi SI D’Nok diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dimana diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang berbasis digital, dapat diakses dengan cepat dan mudah. Penelitian ini menjelaskan dan mengalisis implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 dalam aplikasi SI D’nOK pada Disdukcapil Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya aplikasi SI D’Nok ini masih banyak masyarakat yang merasa kesusahan dan proses pengurusan dokumen berjalan lama. Penelitian ini berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang selaku pengelola dan pelaksana pada aplikasi SI D’Nok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah semaksimal mungkin melaksanakan kebijakan pada aplikasi SI D’Nok dengan selalu memonitoring aplikasi jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau gangguan agar dapat cepat ditangani, terlepas dari itu masih banyak masyarakat yang merasa kesusahan dalam menggunakan aplikasi SI D’Nok ini. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh khususnya kepada masyarakat yang sudah lanjut usia. Penambahan pegawai untuk mendukung pelaksanaan aplikasi SI D’Nok lebih efektif dan tidak terjadi penumpukan dokumen yang membuat pelayanan menjadi lama