Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Dyah Lituhayu
S1 Administrasi Publik Kampus Rembang
Arts Humanities

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS CORE VALUE BERAKHLAK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG Yogi RahmatKurniawan; Dyah Lituhayu; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47185

Abstract

Perkembangan pelayanan publik yang menuntut seluruh ASN untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seluruh ASN baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk selalu berpedoman pada budaya kerja yang sejalan dengan Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan perilaku. Pada tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MENPAN dan RB) menetapkan kebijakan tentang Core Value BerAKHLAK dengan harapan dapat menjadi pegangan budaya kerja baik tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Core Value BerAKHLAK dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara sebagai instrumen penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang yang berjumlah 4 orang. Penelitian ini menggunakan fenomena berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Core Value BerAKHLAK dalam meningkatkan kinerja pegawai cukup baik, namun belum berjalan dengan maksimal. Faktor pendukungnya yaitu sub fenomena kepemimpinan, komunikasi, studi banding, penempatan pegawai. Faktor penghambatnya yaitu sub fenomena pengawasan, sarana prasarana dan kedisiplinan. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu meningkatkan sistem pengawasan dan sanksi yang ketat, edukasi terkait pentingnya kedisplinan, meningkatkan sarana dan prasarana.
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SLEMAN Donny Adhi Kusuma; Dyah Lituhayu; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47455

Abstract

Pengelolaan sampah yang tidak optimal akan mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan salah satunya degradasi kualitas lingkungan hidup. Permasalahan pengelolaan sampah dialami Kabupaten Sleman, potensi timbulan sampah yang tidak sebanding dengan jumlah yang saat ini bisa dikelola di dua tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Diperlukan adanya strategi baru pengelolaan sampah untuk segera mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini pada pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dan merumuskan strategi berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh John. M. Bryson dengan teknik analisis menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta uji litmus guna merumuskan strategi yang tepat. Hasil dari penelitian ini ditemukan 13 isu strategis yang kemudian dilakukan uji litmus dan mendapatkan 3 isu yang bersifat strategis. Isu yang bersifat strategis bisa menjadi strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah pembangunan TPST skala kecil yang lebih banyak, membentuk tim bagian sarana dan prasarana, dan menyusun standar operasional prosedur saat terjadi darurat sampah
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI FARLINDA KURNIA PUTRI; Dyah Lituhayu; Nina Widowati
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47493

Abstract

Pelayanan pembuatan KTP-el merupakan salah satu programyang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dalam pelaksanannya di Kota Pati masih terdapat hambatan yang terjadi. Disdukcapil Kabupaten Pati sebagai penyedia pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Pati menurut sidak dari Ombudsman memiliki banyak kekurangan di berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas pelayanan dalam pembuatan e- ktp disdukcapil dan faktor apa saja yang menjadi pendorong serta penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dan accidental sampling. Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan lima dimensi dari teori Zeithaml yaitu, tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh faktor pendorong/penghambat yang dikemukakan oleh Moenir. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari kelima dimensi tersebut ada empat dimensi tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), dan assurance (jaminan) yang belum berjalan dengan baik, sehingga hanya satu dimensi empathy (empati) yang sudah dijalankan dengan baik. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa ada empat dari enam faktor yang menjadi pendorong kualitas pelayanan publik (kesadaran, aturan/prosedur, organisasi, dan pendapatan). Berbanding terbalik dengan faktor penghambat seperti, faktor kemampuan/keteranpilan petugas yang masih kurang pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara berkala serta faktor sarana pelayanan penunjang utama sebuah pelayanan kependudukan yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SLEMAN Donny Adhi Kusuma; Dyah Lituhayu; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47456

Abstract

Pengelolaan sampah yang tidak optimal akan mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan salah satunya degradasi kualitas lingkungan hidup. Permasalahan pengelolaan sampah dialami Kabupaten Sleman, potensi timbulan sampah yang tidak sebanding dengan jumlah yang saat ini bisa dikelola di dua tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Diperlukan adanya strategi baru pengelolaan sampah untuk segera mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini pada pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dan merumuskan strategi berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh John. M. Bryson dengan teknik analisis menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta uji litmus guna merumuskan strategi yang tepat. Hasil dari penelitian ini ditemukan 13 isu strategis yang kemudian dilakukan uji litmus dan mendapatkan 3 isu yang bersifat strategis. Isu yang bersifat strategis bisa menjadi strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah pembangunan TPST skala kecil yang lebih banyak, membentuk tim bagian sarana dan prasarana, dan menyusun standar operasional prosedur saat terjadi darurat sampah
KINERJA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN REMBANG Vanni Melyiana; Dyah Lituhayu; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.46773

Abstract

Kabupaten Rembang dalam memenuhi hak kesehatan anak telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Masih adanya kasus kematian bayi, gizi buruk dan stuntig di Kabupaten Rembang mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggara atas hak kesehatan anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Rembang serta menganalisis penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, waaancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Peneliti menggunakan fenomena angaka kematian bayi, gizi, buruk dan stunting untuk melihat kinerja kebijakan perlindungan anak di bidang kesehatan Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor kinerja kebijakan perlindungan anak di bidang kesehatan Kabupaten Rembang peneliti menggunakan model implementasi kesijakan top down menurut Van Meter Van Horn, Merilee S. Grindle, dan Richard Matland. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kebijakan belum maksimal. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dukungan orang tua serta dukungan dari kelompok kepentingan. Saran yang direkomendasikan peneliti yaitu memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan polindes dan menggunakan alat sederhana seperti meteran kain dan timbangan dapur untuk kegiatan posyandu, mengoptimalkan peran kader kesehatan dengan melatih mereka menjalankan tugas dasar bidan dan ahli gizi, mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk kader kesehatan, melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin tentang kesehatan ibu hamil, nutrisi anak, dan pencegahan stunting, serta meningkatkan advokasi dan komunikasi dengan LSM untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah kesehatan anak.
KINERJA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN REMBANG Vanni Melyiana; Dyah Lituhayu; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.46775

Abstract

Kabupaten Rembang dalam memenuhi hak kesehatan anak telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Masih adanya kasus kematian bayi, gizi buruk dan stuntig di Kabupaten Rembang mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggara atas hak kesehatan anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Rembang serta menganalisis penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, waaancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Peneliti menggunakan fenomena angaka kematian bayi, gizi, buruk dan stunting untuk melihat kinerja kebijakan perlindungan anak di bidang kesehatan Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor kinerja kebijakan perlindungan anak di bidang kesehatan Kabupaten Rembang peneliti menggunakan model implementasi kesijakan top down menurut Van Meter Van Horn, Merilee S. Grindle, dan Richard Matland. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kebijakan belum maksimal. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dukungan orang tua serta dukungan dari kelompok kepentingan. Saran yang direkomendasikan peneliti yaitu memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan polindes dan menggunakan alat sederhana seperti meteran kain dan timbangan dapur untuk kegiatan posyandu, mengoptimalkan peran kader kesehatan dengan melatih mereka menjalankan tugas dasar bidan dan ahli gizi, mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk kader kesehatan, melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin tentang kesehatan ibu hamil, nutrisi anak, dan pencegahan stunting, serta meningkatkan advokasi dan komunikasi dengan LSM untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah kesehatan anak
Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2016 Kartu Identitas Anak) Maximilian Jeremia Atur Parsaoran Sitoha; Dyah Lituhayu; sri suwitri
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47184

Abstract

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam mendata,melindungi dan memantau masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan Permendagri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Program Kartu Identitas Anak dan mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.Dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program KIA masih kurang efektif karena belum tercapainya target capaian program dan tidak dilakukanya sosialisasi masyarakat secara langsung ketika akan mengambil produk,efisiensi dalam pelaksanan program sudah dapat dikatakan optimal,Kecukupan sudah baik dalam pelaksanaan program KIA,Perataan pelaksanaan program sudah tercapai,Responsivitas masyarakat masih rendah,Ketepatan sasaran program belum tercapai.Saran yang dapat diberikan oleh penelitia adalah untuk meningkatkan efektivitas KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu melakukan penambahan target dalam strategi jemput bola agar tidak hanya terpaku ke setiap sekolah sd dan SMP di kota Semarang dan mewajibkan kepada mitra KIA untuk memberitahu masyarakat atas manfaat penggunaan KIA di mitra tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2020 DALAM APLIKASI SI D’nOK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Ahmad Biqnada; Dyah Lituhayu; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47453

Abstract

Aplikasi SI D’Nok diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dimana diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang berbasis digital, dapat diakses dengan cepat dan mudah. Penelitian ini menjelaskan dan mengalisis implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 dalam aplikasi SI D’nOK pada Disdukcapil Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya aplikasi SI D’Nok ini masih banyak masyarakat yang merasa kesusahan dan proses pengurusan dokumen berjalan lama. Penelitian ini berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang selaku pengelola dan pelaksana pada aplikasi SI D’Nok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah semaksimal mungkin melaksanakan kebijakan pada aplikasi SI D’Nok dengan selalu memonitoring aplikasi jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau gangguan agar dapat cepat ditangani, terlepas dari itu masih banyak masyarakat yang merasa kesusahan dalam menggunakan aplikasi SI D’Nok ini. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh khususnya kepada masyarakat yang sudah lanjut usia. Penambahan pegawai untuk mendukung pelaksanaan aplikasi SI D’Nok lebih efektif dan tidak terjadi penumpukan dokumen yang membuat pelayanan menjadi lama
Co-Authors Ahmad Biqnada Dewi Rostyaningsih Donny Adhi Kusuma FARLINDA KURNIA PUTRI Maximilian Jeremia Atur Parsaoran Sitoha Nina Widowati Retno Sunu Astuti Sri Suwitri Vanni Melyiana Yogi RahmatKurniawan