Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI PASAR TAVIP KOTA BINJAI SUMATERA UTARA Regina Lestari Erta Br Ginting; Retna Hanani; sri suwitri
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45101

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara, dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan disampaikan dengan membandingan empat teori menurut Van Horn dan Van Metter, Edward III, Charles O. Jones dan Marilee Girdle. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ditemukan permasalahan dalam memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan belum optimal hal ini disebabkan para pengelola Pasar Tavip Kota Binjai belum melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan belum tersedianya lokasi parkir kendaraan untuk para pedagang dan pengunjung serta fasilitas yang kurang memadai. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia yang masih terbatas. Rekomendasi peneliti adalah Dinas Ketenagakerjaan, Prindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai perlunya menyediakan lokasi khusus parkir kendaraan untuk para pengunjung pasar, perlu adanya penambahan jumlah tempat sampah serta penempatan tempat sampah yang strategis, melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan perlunya penambahan jumlah sumber daya manusia

PENANGANAN PENGADUAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG Farhan Atha Fajaryanto; Retna Hanani; R. Slamet Santoso
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44700

Penanganan pengaduan memiliki korelasi yang erat dengan pelayanan publik sebab penanganan pengaduan yang baik, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini karena penanganan pengaduan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi publik dari aduan yang di sampaikan masyarakat dan organisasi publik bisa memperbaikinya. Penanganan Pengaduan yang dilaksanankan di RSUD dr, R, Soetrasno Rembang penting untuk dilaksanakan secara optimal sehingga bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penanganan pengaduan dan menganalisis hambatan penanganan pengaduan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan di RSUD R. Soetrasno Kabupaten Rembang masih mengalami beberapa hambatan dalam menangani pengaduan, namun tidak signifikan dari segi internal, tetapi terdapat tantangan yang perlu diatasi terkait kurangnya partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan penggunaan pelayanan pengaduan. Petugas juga masih mengalami hambatan dan kurang mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan. Saran yang dapat peneliti berikan adalah dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi, RSUD R. Soetrasno dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan pelayanan pengaduan, evaluasi rutin dan pengembangan lanjutan, serta pelatihan dan pengembangan kepada petugas.

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN Alfina Putri Cahyaningrum; Retna Hanani; Kismartini Kismartini
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45122

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan besar swasta secara ilegal dengan tujuan untuk membuka lahan merupakan salah satu penyumbang terbesar dari tingginya laju deforestasi. Tingginya laju deforestasi tersebut dapat mengancam keberadaan dan kelestarian hutan. Hutan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten merupakan salah satu hutan yang memiliki angka kebakaran hutan dan lahan yang tinggi dan termasuk dalam hutan yang dimiliki oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan enam informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup baik adalah aspek dialog tatap muka, trust , komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat yang masih rendah, kurangnya sumber daya manusia dan masalah pembuatan laporan. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumber daya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi

PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG (Studi Pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri Kelurahan Gedawang) IZZA RAHMATIKA; Retna Hanani; Kismartini Kismartini
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47418

Bank Sampah Unit Gedawang Asri merupakan salah satu diantara dari bank sampah di Kota Semarang yang memerlukan proses partisipasi masyarakat mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan hingga partisipasi dalam evaluasi pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses partisipasi masyarakat dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan dan tanggung jawab masyarakat namun secara keseluruhan belum dilakukan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa tahap partisipasi yang dilakukan oleh internal bank sampah. Faktor pendorong proses partisipasi masyarakat yaitu keinginan dalam diri masyarakat, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, serta pengelola bank sampah. Faktor penghambat proses partisipasi masyarakat yaitu pengetahuan dan keahlian, sarana dan prasarana, serta media massa.

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA WONOLOPO KOTA SEMARANG Adela Sanmutiane; Retna Hanani; R. Slamet Santoso
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45165

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan tentang bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Desa Wonolopo dianggap masih terbelakang dibandingkan dari tiga Desa Wisata yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012, yaitu Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Nongkosawit, dan Desa Wisata Wonolopo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Wonolopo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum optimal. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, dan persaingan pasar. Berdasarkan hasil tersebut,direkomendasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal serta mengatasi kendala yang ada guna mencapai pengembangan pariwisata desa yang lebih optimal. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, DesaWisata, pariwisata berbasis masyarakat, keberlanjutan

MANAJEMEN PELAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Meylani Arum Jagaddhita; Retna Hanani; Tri Yuniningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45031

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan pengaduan masyarakat yang masih belum, berjalan dengan baik karena masih banyak jumlah surat pengaduan yang belum di proses dan setiap tahun jumlah surat yang dapat dilanjutkan ke Alat Kelengkapan Dewan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah surat yang masuk, hal ini di karena kan jumlah pegawai yang mengelola pengaduan masih kurang sehingga waktu penyelesaian pengaduan belum sesuai dengan SOP dan mengalami keterlambatan dalam penanganan pengaduan dan masyarakat masih kesulitan dalam mengirimkan pengaduan ke DPR padahal salah satu fungsi DPR adalah memberikan pengawasan terhadap program-program pelayanan yang berikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen pelayanan dan faktor penghambat dan pendukung layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Masyarakat Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dikatakan sudah optimal dilihat dari keberhasilan 3 dari 4 dimensi yang ada yaitu regulasi layanan (service regulation), fasilitas layanan (service fasilities), peranan tim pengarah (advisory team). Dan dimensi yang belum optimal adalah prinsip pelayanan (service principle). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rahmayanty (2013) tentang manajemen pelayanan publik menyatakan terdapat 4 indikator yaitu regulasi layanan (service regulation), fasilitas layanan (service fasilities), peranan tim pengarah (advisory team), dan prinsip pelayanan (service principle).

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search