Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM GASPOL 12 TAHUN (GERAKAN AYO SEKOLAH POL 12 TAHUN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG Inka Putri Rahmasari; R. Slamet Santoso; Kismartini Kismartini
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44242

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah pol 12 Tahun) serta elemen-elemen yang mendukung atau menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program GASPOL 12 tahun ini masih belum optimal karena masih ada target sasaran yang enggan kembail ke sekolah. Faktor pendorong dari implementasi program GASPOL 12 Tahun ini adalah Komitmen pimpinan politik dan waktu dan perubahan kepentingan. Faktor penghambat dari Impementasi program adalah semakinbanyaknya pemain/aktor semakin kompleks, adanya loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program yaitu masih kurangya fasilitas pendukung, tidak adanya SOP dalam implementasinya. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 Tahun) di Kabupaten Rembang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik namun beberapa faktor penghambat menyebabkan pelaksanaan program kurang optimal. Saran dari peneliti membuat SOP khusus, melakukan koordinasi rutin dengan aktor lainnya, pemberian insentif yang sesuai bagi implementator, penambhan sarana prasana penunjang seperti sekolah inklusi, serta pengawasan lebih lanjut terhadap target yang telah diintervensi sesuai dengan identifikasi sasaran.

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS REMBANG 1 Samuel Erta Ginting; R. Slamet Santoso; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45574

Pelayanan kesehatan di puskesmas adalah salah satu peran penting instansi pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas harus meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat serta memberikan kepuasan. Sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat, puskesmas adalah ujung tombak dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat. Di Puskesmas Rembang 1, terdapat masalah dalam pelayanan dan pengelolaan rekam medis, seperti gangguan pada aplikasi SIMPUS dan penumpukan berkas dari luar kabupaten. Beberapa indikator mutu rekam medis yang belum terpenuhi termasuk ketidaklengkapan pengisian berkas seperti Riwayat Penyakit Sekarang (RPS), Riwayat Penyakit Dahulu (RPD), dan kode diagnosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Rembang 1 dan menganalisis faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan quota sampling yang melibatkan 8 orang, termasuk Kepala Puskesmas, Kasubag Tata Usaha, dokter umum, perawat, dan pasien. Kualitas pelayanan diukur dengan lima dimensi dari teori Zeithaml: Tangible (kenampakan fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dimensi (Tangible dan Reliability) belum berjalan dengan baik, dua dimensi (Responsiveness dan Assurance) berjalan cukup baik, dan satu dimensi (Empathy) berjalan dengan baik. Dari enam faktor penghambat yang dikemukakan oleh Moenir, terdapat empat faktor yang menghambat kualitas pelayanan kesehatan: sumber daya manusia, sistem, prosedur dan aturan, kemampuan, serta sarana pelayanan

STRATEGI PELAKSANAAN DANA DESA PADA BIDANG PEMBANGUNAN (STUDI DI DESA SULANG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG) Nur’aini Lailatul Kodriyah; R. Slamet Santoso; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44172

Desa Sulang menggunakan Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Sulang untuk infrastruktur senilai 60% sedangkan non infrastruktur 40% yang berarti bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 karena seharusnya pembagian non infrastruktur 48% dan infrastruktur 52%. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi lingkungan strategi dan merumuskan Strategi Pelaksanaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan mix methods (kualitatif dan kuantitatif) yaitu kualitatif untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah fenomena sosial. Sedangkan kuantitaif untuk menentukan jumlah pembobotan dan rating untuk menentukan kuadaran Analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini memberikan strategi pelaksanaan dana desa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Sulang dengan memanfaatkan Strength dan Opportunity (SO) yang ditandai dengan posisi Kuadran 1, yaitu mendukung Strategi Agresif diantaranya sebagai berikut: 1) Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan ekonomi agar tidak bergantung kepada bantuan Dana Desa; 2) Ikut serta dalam pembangunan desa yang harus dikerjakan bersama antara pemerintah desa, masyarakat umum, lembaga desa dan pihak swasta; 3) Mengembangkan dan menggali potensi desa guna untuk mendapatkan pendapatan asli desa (PAD); 4) Menambah fasilitas pelengkap di kantor desa. Dari kesimpulan tersebut terdapat saran yaitu mendorong kolaborasi antar masyarakat, bekerjasama antara meningkatkan infrastruktur, mendukung petani dalam memberikan pelatihan gratis, dan memperbarui ruang tunggu di kantor desa.

EVALUASI KEBIJAKAN STUNTING DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG Anita Eka Mawarni; R. Slamet Santoso; Tri Yuniningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45196

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terhambat, salah satunya, oleh masalah gizi stunting. Sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah, pengurangan stunting telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang untuk mengurangi stunting adalah dengan mengadopsi 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting. Analisis terhadap input, proses, dan hasil dari kebijakan penurunan stunting merupakan tujuan dari penelitian ini. Dengan desain penelitian deskriptif, studi ini menggunakan metodologi kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Evaluasi Kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Rembang belum terlaksana secara optimal karena masih rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang mengindikasikan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman para ibu yang memiliki balita akan pentingnya pembentukan pola pengasuhan anak yang baik dan benar yang diberikan untuk mencegah terjadinya bayi stunting sejak dini

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Ferdi Praditya; R. Slamet Santoso; Kismartini Kismartini
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45339

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Mal Pelayanan Publik merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang terpadu dan efisien dalam satu tempat, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepuasan pelanggan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang dan juga menganalisis faktor pendorong kepuasan pelanggan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Informan terdiri dari masyarakat yang menggunakan layanan Mal Pelayanan Pubik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima layanan merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan, terutama dalam hal persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu dan penyelesaian, produk spesifikasi jenis layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana, faktor kesadaran, faktor aturan, faktor kemampuan, faktor sarana pelayanan. Namun, beberapa aspek seperti biaya / tarif, kompetensi pelaksana, faktor organisai, dan faktor pendapatan menunjukan masukan postif dari masyarakat penerima layanan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pengelola Mal Pelayanan Publik Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan dan mengevaluasi para pegawai Mal Pelayanan Publik. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dan menjadikan Mal Pelayanan Publik sebagai model pelayanan publik yang efisien dan efektif.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE) DI DESA NGEMPLAKREJO KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG Novita Putri Ramadhani; R. Slamet Santoso; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44361

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan proses collaborative governance serta faktor pendukung dan penghambat proses collaborative governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo. Penelitian ini memiliki metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat fenomena, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan,kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan situasi masyarakat desa yang membutuhkan banyak bantuan, telah terdapat collaborative governance dalam upaya menangani kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat dikatakan cukup karena keempat tahapan proses kolaboratif masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki serta terdapat tiga faktor yang belum berjalan dengan baik yaitu faktor struktur jaringan dan sumber daya modal. Peneliti memberikan saran untuk memperluas basis pemangku kepentingan dengan melibatkan pihak akademisi serta media massa, melakukan peningkatan kualitas sumber daya, mendorong partisipasi yang inklusif dan aktif dari semua pemangku kepentingan, meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, menetapkan jadwal pertemuan rutin untuk melakukan dialog tatap muka, membentuk kesepakatan formal di setiap kerjasama yang akan dilakukan, membuat struktur organisasi dan pembagian peran setiap stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi, menggandeng pihak-pihak dari sektor korporasi melalui kemitraan CSR.

PUBLIC VALUE DALAM PERNIKAHAN USIA MUDA DI KABUPATEN REMBANG Wahyu Nur Kholifah; R. Slamet Santoso; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44220

Nilai Publik (Public Value) mengakui bahwa nilai kepuasan Masyarakat memiliki dimensi penting lainnya.Pernikahan dini sangat penting untuk digali akar permasalahannya agar dapat menemukan solusinya. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang tidak stabil. Pernikahan dini terus terjadi dalam setiap tahunnya di berbagai daerah, Kabupaten Rembang salah satu daerah penyumbang kasus pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam memecahkan masalah seperti pernikahan usia muda, penting untuk menganalisis dan memahami nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan intervensi yang tepat dapat diimplementasikan. Pendidikan, kesadaran budaya, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi fenomena pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis public value dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang dan Menganalisis faktor pendorong terbentuknya public value dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Public Value dalam pernikahan usia muda di kabupaten Rembang belum baik, hal ini disebabkan karena publik value yang masih memerlukan peningkatan untuk mendukung hubungan yang sehat. Saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu penguatan program pendidikan seks dan bimbingan perkawinan untuk menyediakan informasi menyeluruh tentang pernikahan usia muda, pelatihan dan dukungan kepada orang tua untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang menunda pernikahan usia muda, kampanye media sosial yang edukatif dan menarik untuk meningkatkan kesadaran baik pasangan muda maupun masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia muda.

KINERJA PROGRAM KAMPUNG KB (KELUARGA BERKUALITAS) DI KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR Errol Mikhael Doncel; R. Slamet Santoso; Retno Sunu Astuti
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45342

Penelitian ini berlatar belakang dengan masih adanya Kampung KB yang tidak berjalan dengan baik di Jakarta Timur, yaitu Kampung KB Pondok Kelapa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penelitian ini memakai teori kinerja program menurut Mahmudi (2019) yang menyebutkan bahwa ada empat indikator dalam mengukur kinerja program yaitu ekonomi, efesiensi, efektivitas, dan manfaat sosial. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, dengan memakai tiga jenis pengambilan data yakni wawancara, dokumentasi, dan obeservasi. Hasil penelitian ini adalah masih adanya hambatan dalam program Kampung KB di Kelurahan Pondok Kelapa, yaitu anggaran yang terbatas dan sdm yang kurang terlatih dalam melaksanakan program, hal tersebut menjadi hambatan besar dalam menjalankan program Kampung KB Pondok Kelapa, sehingga harus adanya perbaikan dalam hambatan tersebut.

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG Gilang, Al.Faruq Mustafa; R. Slamet Santoso; Dewi Rostyaningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44363

Kinerja pegawai merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan strategi kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa kinerja pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari lima gejala kinerja yaitu, kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Faktor yang menjadi mendorong dalam kinerja yang dihasilkan yaitu faktor individu yang di dalamnya ada tingkat pendidikan dan tingkat keahlian. Sedangkan untuk faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor dukungan organisasi, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang diberikan kurang memadai. Saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang terjadi seperti, meningkatkan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ketat, analisis data dan evaluasi kinerja, edukasi pentingnya kedisiplinan, pengikutsertaan pegawai dalam ujicoba teknologi, menciptakan budaya organisasi yang mendorong kemandirian, menyediakan sarana dan prasarana yang layak atau dalam kondisi terbaik.

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA WONOLOPO KOTA SEMARANG Adela Sanmutiane; Retna Hanani; R. Slamet Santoso
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45165

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan tentang bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo. Desa Wonolopo dianggap masih terbelakang dibandingkan dari tiga Desa Wisata yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012, yaitu Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Nongkosawit, dan Desa Wisata Wonolopo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Wonolopo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo belum optimal. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Wonolopo meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, dan persaingan pasar. Berdasarkan hasil tersebut,direkomendasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal serta mengatasi kendala yang ada guna mencapai pengembangan pariwisata desa yang lebih optimal. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, DesaWisata, pariwisata berbasis masyarakat, keberlanjutan

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search