Garuda - Garba Rujukan Digital

Hegemonic Age Restriction Law in Labor Recruitment Sabrina Deviana; Herdiansyah Hamzah; A. Alfian
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 2 (2026): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i2.1842

Every individual has the right to decent work and fair employment conditions. However, many Indonesian citizens face difficulties in obtaining employment due to age restrictions imposed during recruitment, despite having adequate skills and productivity. This study aims to analyze the legal politics of age limitations in labor recruitment and examine their implications for employment policies. Using a socio-legal research method, this study combines normative legal analysis with social and non-legal approaches, supported by statutory and legal theory perspectives. The findings indicate that assumptions of lower productivity and higher operational costs often justify age restrictions. Such practices limit employment opportunities and potentially violate constitutional principles of equality and non-discrimination.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Asn Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur Andi M. Saleh; Rosmini Rosmini; Herdiansyah Hamzah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.14187

Reformasi birokrasi dan prinsip good governance menuntut terciptanya sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, dengan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kunci utama. Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah menjaga netralitas ASN, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana tantangan besar muncul akibat adanya tekanan politik eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pilih ASN dalam Pilkada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ada untuk menjaga netralitas ASN, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan peran ASN dalam politik untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Kekuatan Mengikat Konvensi Ketatanegaraan dalam Penetapan Waktu Pelantikan Presiden: Urgensi Kodifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia Kiki Fatmawati; Rosmini Rosmini; Herdiansyah Hamzah
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8, No 1 (2026): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v8i1.7117

This article aims to analyze the role of constitutional conventions in determining the timing of the inauguration of the President and Vice President, as well as to examine the legal and political implications should the inauguration not be conducted in accordance with established conventions. The focus is on the legal vacuum that results in the practice of holding the inauguration on October 20 being based solely on unwritten conventions without formal sanctions. To address this issue, the author draws upon the theory of constitutional conventions according to Dicey and Jennings, as well as legal-political theory. Data were collected through a literature review using primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed qualitatively using a normative legal research method that employs statutory, conceptual, and comparative approaches. This study concludes that the October 20 inauguration convention functions as unwritten law that is morally and politically binding but lacks formal legal force, and that deviations from this convention have the potential to create legal uncertainty, a crisis of legitimacy, and a threat to the stability of Indonesia's presidential system. This study offers a normative model for codifying constitutional conventions into positive law as an effort to strengthen legal certainty and prevent constitutional crises in national leadership succession, filling the gap in existing literature that has not specifically examined the urgency of codifying the timing of presidential inauguration.

ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik

ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik

Penafsiran Makna Frasa “Perbuatan Tercela” dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Alya Soraya Lisandra; Rosmini; Herdiansyah Hamzah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3639

Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mana salah satu syarat tersebut ialah “Perbuatan Tercela”. Makna Frasa “Perbuatan Tercela” hanya terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian normatif ini didasari oleh ketiadaan penafsiran terhadap apa saja yang dimaksud sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian. Belum ada Presiden Indonesia yang diberhentikan secara formal melalui mekanisme Pasal 7A-7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pascareformasi yang mengakibatkan tidak adanya praktik konkret yang dapat dijadikan pedoman yuridis dan prosedural (precedent) yang artinya, secara praktik ketentuan ini belum pernah diuji secara langsung. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bergantung pada kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ketiga lembaga tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penafsiran konstitusional yang tepat terhadap alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiadaan penafsiran yang jelas berpotensi menimbulkan pemaknaan yang bersifat politis dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, sehingga mekanisme pemberhentian dapat digunakan secara sewenang-wenang dan mengancam kepastian hukum serta stabilitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search