<![CDATA[This study examines the impact of public sector accounting implementation, financial reporting transparency, and regulatory compliance on the performance accountability of local government agencies in Gorontalo City. Using a quantitative survey method, data were gathered through questionnaires administered to financial officials across various local government units. The results demonstrate that while financial reporting transparency significantly and positively affects performance accountability, public sector accounting implementation and regulatory compliance do not show a significant influence. These findings suggest that existing accounting systems and regulations are often treated as mere administrative formalities rather than being effectively internalized to drive substantive accountability. Theoretically, this research highlights the gap between systemic design and practical execution in public sector management. Practically, it implies an urgent need for local governments to transcend symbolic compliance by strengthening transparency mechanisms through accessible, user-friendly financial disclosures. Furthermore, enhancing human capital through performance-based training and intensifying internal oversight are critical to ensuring that accounting practices and regulations tangibly improve public service quality and communal trust. Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Gorontalo. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pejabat pengelola keuangan di berbagai unit kerja perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, implementasi akuntansi sektor publik dan kepatuhan regulasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi dan regulasi yang ada sering kali dianggap sebatas formalitas administratif dan belum terinternalisasi secara efektif untuk mendorong hasil akuntabilitas yang substantif. Secara teoretis, penelitian ini menyoroti adanya celah antara desain sistemik dan praktik pelaksanaan dalam manajemen sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk melampaui kepatuhan simbolis dengan memperkuat mekanisme transparansi melalui publikasi keuangan yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi berbasis kinerja dan penguatan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan regulasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.]]>
