Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Arrie Budhiartie
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Zahwa Nabila; Arrie Budhiartie; Iswandi
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.78

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu hak yang melekat pada semua orang serta tertera pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Undang-Undang, di mana kewajiban sebuah bangsa adalah guna menjamin dan menjaga hak ini akibatnya tidak satupun pihak mampu melanggarnya. Ironisnya, data terbaru menunjukkan dominannya tingkat tindak kekerasan terhadap perempuan. Ini mengindikasikan bahwa masalah mendalam tidak ditangani dengan baik. Sebaliknya, aparat negara sudah menetapkan peraturan hukum terkait hal ini, diawali dengan memasukkan pasal-pasal HAM pada UUD 1945 hingga menyusun peraturan spesifik untuk perempuan pada hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perspektif hukum mengenai HAM terhadap kekerasan yang dialami perempuan berdasarkan UU yang ada. Metodologi yang diterapkan mengaplikasikan kajian pustaka (library study) serta menggunakan hukum normatif maupun penelitian hukum berbasis pustaka. Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang dirancang guna melindungi serta menjaga hak-hak perempuan, kendati demikian kekerasan terhadap perempuan tetap terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan, regulasi yang ada seringkali masih dianggap mendiskriminasikan perempuan. Abstract Human Rights (HAM) are fundamental entitlements inherent to all individuals, as recognized in both the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and national legislation. The state bears the obligation to uphold and safeguard these rights from any form of violation. However, current statistics reveal that violence against women remains alarmingly prevalent, reflecting a persistent and unresolved issue. Despite this, the government has enacted several legal frameworks addressing the matter, from incorporating human rights provisions in the 1945 Constitution (UUD 1945) to drafting specific laws aimed at protecting women's rights. This study seeks to examine the legal perspective on the protection of women's human rights in the context of violence, using a normative legal research method supported by a library-based study. The results show that, although Indonesia has introduced various laws intended to protect and uphold women's rights, acts of violence against women still occur frequently. Moreover, some of the existing legal instruments are even viewed as discriminatory toward women.  
PERAN GENTLE PARENTING DALAM MENJAMIN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Rini Auliani; Arrie Budhiartie; Iswandi
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.79

Abstract

Abstrak Upaya meningkatkan kualitas pengasuhan yang menghormati hak dan kebutuhan anak semakin menyoroti pentingnya pendekatan gentle parenting. Gentle parenting muncul sebagai respons atas kebutuhan pengasuhan yang lebih sadar dan berpihak pada pemenuhan hak anak. Penelitian ini mengkaji peran gentle parenting dalam menjamin tumbuh kembang anak sebagai subjek hukum sejak dini, selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan bermartabat. Melalui kajian normatif, ditemukan bahwa pola asuh tersebut mendukung perlindungan anak secara menyeluruh dengan menekankan komunikasi terbuka, konsistensi, dan kehadiran yang peka terhadap fase tumbuh kembang anak. Penerapannya di Indonesia tetap mengakomodasi nilai-nilai lokal, menyesuaikan prinsip kelembutan dan penguatan karakter secara berdampingan. Dengan demikian, gentle parenting menjadi sarana nyata untuk membangun hubungan yang adil dan bermartabat antara orang tua dan anak.   Abstract Efforts to improve the quality of parenting that respects children’s rights and needs increasingly highlight the importance of a gentle parenting approach. Gentle parenting emerged as a response to the need for more conscious parenting and in favor of fulfilling children’s rights. This study examines the role of gentle parenting in ensuring the growth and development of children as legal subjects from an early age, in line with the principles of human rights that guarantee protection and respect for children as individuals who have the right to receive fair and dignified treatment. Through normative studies, it was found that this parenting pattern supports comprehensive child protection by emphasizing open communication, consistency, and a presence that is sensitive to the child’s growth and development phase. Its implementation in Indonesia continues to accommodate local values, adjusting the principles of gentleness and strengthening character side by side. Thus, gentle parenting becomes a real means to build a fair and dignified relationship between parents and children.  
Tanggung Jawab Negara dalam Pengawasan Praktik Dokter Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan AFAS (Asean Framework Agreement on Services) Ronaldy Fensy Pratama; Arrie Budhiartie; Akbar Kurnia Putra
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 2: Desember ( 2025 )
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i2.13818

Abstract

Keberlakuan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam mengatur praktik kedokteran oleh dokter asing. Penelitian ini bertujuan unuk menganalisis fungsi negara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melibatkan tenaga medis asing, serta dampaknya terhadap kualitas dan akses layanan kesehatan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode normatif dan komparatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil peneititan menunjukan negara berperan penting dalam menetapkan regulasi yang mengatur izin praktik, kompetensi tenaga medis, serta pengawasan terhadap pelayanan kesehatan oleh dokter asing yang masuk dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 216-223 yang mengatur secara teknis operasional praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA di Indonesia.  Selain itu, diperlukan harmonisasi standar pelayanan antar negara ASEAN untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan. Penelitian ini menyimpulakn bahwa fungsi negara dalam mengatur praktik dokter asing sangat krusial dan masih perlu perbaikan untuk melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehetan, dan memastikan memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban pemerintah dalam mengeluarkan seluruh kebijakan agar dapat diperhatikan, karena menyangkut hak-hak masyarakat Indonesia. Penyelesaian permasalahan terhadap kasus medis oleh dokter asing menjadi urgensi pemerintah agar mencegah tindakan-tindakan yang merugikan negara maupun masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder kesehatan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global di bidang kesehatan.Abstract: The implementation of the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) presents both challenges and opportunities for Indonesia in regulating the medical practice of foreign physicians. This study aims to examine the role of the State in the provision of healthcare services involving foreign medical practitioners and to analyze its implications for the quality and accessibility of healthcare services for the public. This research adopts a normative and comparative legal method, employing a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the State plays a crucial role in establishing regulatory mechanisms governing licensing, professional competence, and supervision of foreign medical practitioners. These mechanisms are reflected in the regulations of the Indonesian Medical Council and in Articles 216–223 of Law Number 17 of 2023 on Health, which provide the operational framework for the practice of foreign medical and healthcare personnel in Indonesia. The study further emphasizes the need for harmonization of healthcare service standards among ASEAN member states to ensure patient safety and service quality. It concludes that the State’s regulatory function remains essential and requires continuous improvement to protect public interests, enhance healthcare quality, and ensure compliance with established standards through effective governmental accountability and stakeholder collaboration.
Co-Authors Akbar Kurnia Putra Iswandi Iswandi Rini Auliani Ronaldy Fensy Pratama Zahwa Nabila