Garuda - Garba Rujukan Digital

GERAKAN SADAR DEMOKRASI SEGMEN PEMILIH PEMULA PADA KOMUNITAS ATAU ORGANISASI KEMAHASISWAAN Iswandi Iswandi; Mochammad Farisi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.190

Gerakan Sadar Demokrasi menitikberatkan pada sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemilih pemula pada komunitas atau organisasi kemahasiswaan. Adapun tujuan dari gerakan sadar demokrasi adalah: 1) meningkatkan kualitas proses pemilu dan demokrasi, 2) meningkatkan partisipasi pemilih, 3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, 4) menambah mitra kerja penyelenggara pemilu dalam sosialiasi di masyarakat, 5) menumbuhkan komunitas/kelompok pemuda di masyarakat yang sadar terhadap pentingya demokrasi. Sosialisasi dilakukan dengan metode electiontainment, berupa sosialisasi yang mengibur dan menyenangkan dengan berbagai materi. Sedangkan, penyampaian materi sosialisasi dilakukan dengan metode simulasi, bermain peran, diskusi kelompok, ceramah tik- tok, alat bantu (visual dan non visual) dan kampanye gerakan sadar demokrasi di media sosial. Pelaksanaan PKM ini sasarannya adalah pemilih pemula yang tergabung dalam komunitas kemahasiswaan, yaitu: Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi, BEM Poltekkes Kemenkes, BEM Fakultas Hukum Unja, BEM Fisipol Unja dan BEM Universitas Batanghari. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan pada bulan Maret s.d Agustus 2019. Gerakan sadar demokrasi pada segmen pemula penting dilaksanakan karena generasi muda adalah generasi yang akan menjadi estafet pembangunan bangsa. Maka, kegiatan PKM melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang demokrasi dan kepemiluan sangat tepat dilaksanakan dengan metode electiontaiment yang menyenangkan dan menghibur, dengan sasaran/mitra yang telah dibekali ilmu akan menjadi relawan dan mampu menjelaskan tentang hakikat dan pentingnya demokrasi pada komunitas mahasiswa lainnya. Sehingga kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia khususnya di Jambi menjadi semakin baik.

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah Ahmad Baidawi; Iswandi Iswandi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze Jambi City government policies towards regional international cooperation and explain the authority of local governments in cooperating with foreign parties through international agreements in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia and to examine the implementation of international agreements made by local governments as a form of autonomy. area. This research was conducted using qualitative and normative juridical research methods. The type of data used consists of primary data, secondary data, tertiary data. Data collection was carried out through observation, interviews and literature study. All data collected were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the interim research show that the local government of the city of Jambi has carried out various international collaborations in various fields. However, the policies taken towards international cooperation have not been maximal. In addition, local governments are also given the authority to be able to carry out international cooperation with foreign parties. This international cooperation uses international treaty instruments. This collaboration aims to empower regional potential, improve public services, and improve the welfare of local communities, especially those in the city of Jambi. The purpose of this International Cooperation is to create opportunities for local communities to take part in taking part in the regional development process. One form of cooperation is through the sister city and sister province.

ANALISIS INDEKS KEPEKAAN LINGKUNGAN (IKL) PESISIR PANTAI TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI TERHADAP POTENSI TUMPAHAN MINYAK Iswandi Eka Putra
ENVIROSAN : Jurnal Teknik Lingkungan Vol 1, No 1 (2018): ENVIROSAN Juni 2018
Publisher : Universitas Kebangsaan

ABSTRAKKegiatan ekplorasi dan ekploitasi lepas pantai merupakan salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan dampak pada pencemaran wilayah pesisir. Perairan pesisir pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu daerah pesisir yang rawan terkena pencemaran minyak karena kawasan ini merupakan jalur pipa bawah laut. Dampak negatif jika terjadi tumpahan minyak di perairan pesisir pantai adalah rusak nya ekosistem pesisir seperti mangrove, hutan bakau dan padang lamun yang merupakan sumber nutrien, feeding, spawning dan nursery ground bagi biota laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meranking Indeks Kepekaan Lingkungan dan memetakan Indeks Kepekaan Lingkungan sebagai panduan langkah – langkah pencegahan dan penanganan tumpahan minyak melalui indikator nilai Indeks Kepekaan Lingkungan. Nilai Indeks Kepekaan Lingkungan di wiliayah pesisir timur Tanjung Jabung Timur tergolong tinggi (Peka – Sangat Peka). Daerah bersubstrat lumpur di Divisi 1, 2, 3 seluruhnya memiliki nilai kepekaan lingkungan maksimum yaitu Sangat Peka.Kata Kunci: Indeks Kepekaan Lingkungan, Tumpahan Minyak, Ekosistem Wilayah PesisirABSTRACTOffshore exploration and exploitation are activities that can impact the pollution of coastal area. East Tanjung Jabung Timur coastal area is one of area that is susceptive of oil spill contamination since this area is an underwater pipeline path. Oil spill could damage coastal ecosystem such as mangrove and seagrass which are nutrient source, feeding, spawning and nursery ground for sea organism. The aim of this research is to rank environmental sensitivity index and to map Environmental sensitivity index as a guidance to take steps and handle oil spill through the value of environmental sensitivity index indicator. East Tanjung Jabung coast environmental sensitivity index is categorized high (sensitive – very sensitive). All mud substrate area in division 1,2, and 3 are in maximum sensitivity state, very sensitive. Keywords: Environmental sensitivity index, oil spill, coastal ecosystem

PENDIDIKAN LITERASI POLITIK BAGI GENERASI MUDA DI KOTA JAMBI Iswandi; Dori Efendi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu( ABDI KE UNGU) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( ABDI KE UNGU)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilu serentak pada tahun 2019 menunjukkan terjadinya fenomena Hoaks di tanah air yang di dominasi oleh generasi muda. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan dan penguasaan terhadap literasi politik. Tingginya tingkat Hoaks saat ini menjadi ujian baru bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Di samping itu, Hoaks juga dapat menjadi ancaman bagi kerusakan demokrasi. Atas dasar itu, diperlukan Penguatan dan pemberdayaan pengetahuan literasi politik yang berkelanjutan untuk generasi muda. Merujuk dari masalah di atas, rumusan permasalahan dan solusi yang ditawarkan ialah: Pertama, membangun penguatan literasi politik yang berkelanjutan pada generasi muda melalui pengiat-pengiat literasi. Kedua, menyebar dan mensosialisasikan literasi politik kepada generasi muda yang kedepannya menjadi pewaris kemajuan demokrasi di Indonesia. Adapun, PPMI ini dilakukan dengan tiga cara berikut: 1) Pembekalan. Dalam pembekalan ini dilaksanakan diskusi, bedah buku dan saling berbagi pengalaman dengan pengiat-pengiat literasi. 2) Pelatihan. Agenda ini bertujuan menciptakan hubungan dan interaksi yang efektif bagi terciptanya kerjasama yang baik antara anggota. Pendamping dan Pendidik. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan generasi muda kota jambi terhadap literasi politik dan bisa meningkatkan budaya diskusi serta minat membaca bagi generasi muda terhadap literasi politik dikota Jambi.

STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 M. Rifqi Mahardika; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 serta untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dan juga kelebihan dan kekurangan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan MPR-RI sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945?, bagaimana kedudukan MPR-RI pasca amandemen UUD NRI 1945?, serta bagaimana perbandingan kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945?. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, teori, konsep, dan asas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (history approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedudukan MPR-RI sebelum dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, memilik banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, dalam kedudukan, bentuk, tugas, maupun wewenang MPR-RI.

Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan M. Thalib; Syamsir Syamsir; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the BPK in the Indonesian constitutional system based on the laws and regulations and to determine and analyze the authority of the BPK in conducting audits of state financial management and the laws and regulations in Indonesia. The research method used is a normative juridical method and the approach used is a conceptual approach and a normative approach. The results of the research are the basis for the formation of the BPK before the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. also to DPD, DPRD, Central Government/Regional Government, Other State Institutions, Bank Indonesia, BUMN, Public Service Agency, BUMD, Foundation, and other institutions or bodies. The BPK is authorized by the 1945 Constitution to examine state finances and is responsible for managing state finances managed by state administrators. With the regulatory authority that is expressly delegated by legislators (legislative delegation of rule-making power) to BPK, then BPK can be said to have a very large and broad authority, covering the fields of regulation (legislative), implementation (executive), even the imposition of sanctions (judicial). This means who is at fault and responsible, and how much state financial losses must be accounted for, is determined by a BPK decision. Suggestions Expand full support from the government to BPK to make policy regulations that support the optimization of the role of BPK as an independent financial supervisory agency so that BPK has the flexibility and authority to realize its control function at every level of government in the scope of taxation and it is necessary to hold management training so that financial management more effective and efficient. This needs to be done to improve the image of BPK in the eyes of the Indonesian people. Keywords: Authority, Supreme Audit Agency. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Dasar Pembentukan BPK Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan BPK diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam hal ini Lingkup Kewenangan BPK pasca perubahan UUD 1945 menjadi lebih luas, selain dapat memberikan pendapat kepada DPR, tetapi juga kepada DPD, DPRD, Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain. BPK diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memeriksa keuangan negara dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh para penyelenggara negara. Dengan adanya kewenangan regulasi yang secara tegas didelegasikan pembentuk undang-undang (legilslative delegation of rule-making power) kepada BPK, maka BPK dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, mencakup bidang-bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif), bahkan juga penjatuhan sanksi (yudikatif). Artinya siapa yang bersalah dan bertanggung jawab, dan berapa kerugian keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan, ditentukan dengan keputusan BPK. Saran Diperluaskan dukungan yang penuh dari pemerintah kepada BPK untuk membuat regulasi kebijakan yang mendukung optimalisasi peran BPK sebagai lembaga pengawas keuangan yang mandiri sehingga BPK memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk mewujdkan fungsi kontrolnya di setiap level pemerintahan dalam ruang lingkup perpajakan dan perlu diadakannya training management agar pengelolaaan keuangan libih efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan citra BPK di mata masyarakat Indonesia. Kata Kunci : Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN RIO DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARA BUNGO Selva Ilyanda; Arfa'i Arfa'i; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan hasil dalam pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan. Diketahui penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panita Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya laporan salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) , Untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (3) s/d Ayat (6).

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 Pebi Ramadian; Meri yarni; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.

Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) Ansorullah Ansorullah; Iswandi Iswandi; Firmansyah Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10

The holding of elections is inseparable from electoral institutions, namely the General Election Commission and the Election Supervisory Body in accordance with the Election Law and the Pilkada Law. Seeing the legal facts that occur in Indonesia and especially the Election of Regional Heads in the City of Sungai Penuh, a problem that always arises and occurs and this becomes an interesting discussion for organizers and the public is the effectiveness of law enforcement, especially election crimes. This study aims to examine the implementation of Bawaslu's authority in terms of handling election crimes and the effectiveness of law enforcement regarding criminal acts in the 2020 Regional Head election in Sungai Penuh City. The research method used is empirical juridical, using primary data and secondary data which is then analyzed using qualitative data analysis. The results of this study conclude that there are several problems in election law enforcement, namely: The regulation is still weak regarding mechanisms and procedures in law enforcement on election crimes. Differences in viewpoints regarding roles, authorities and responsibilities between The General Election Supervisory Agency, the Police and the Attorney. Community participation is still not optimal in the framework of election supervision. Facilities and infrastructure as well as recalculating the cost of organizing in handling cases of election violations. Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari lembaga kepemiluan yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada. Melihat fakta hukum yang terjadi di Indonesia dan khususnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh, permasalahan yang selalu muncul dan terjadi serta hal ini menjadi diskusi menarik bagi penyelenggara dan masyarakat adalah efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelakasanaan kewenangan Bawaslu dalam hal penanganan tindak pidana pemilu dan efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana pemilu Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum pemilu, yaitu: Masih lemahnya pengaturan terkait mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Perbedaan sudut pandang tentang peran, wewenang dan tanggung jawab antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Partisipasi masyarakat yang masih belum optimal dalam rangka pengawasan pemilu, serta menghitung kembali biaya pengorganisasian dalam penganan kasus pelanggaran pemilu.

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI Syafernando Akas Putra; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.19024

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kotabaru. 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kotabaru dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi mekanisme pengawasan yang lemah dan penerapan sanksi yang kurang tegas. 2). faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kota Baru yaitu: a) lemahnya sistem penegakan sanksi, b) kurangnya aparat dan c) tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik. Kata kunci: Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search