Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cepalo JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Agsel Awanisa
Universitas Bengkulu
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Interaksi antara Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia, dan Perubahan Sosial Ikka Sari; M. Alfaruq Nirwana; Nada Qinvi; Rizky Wibowo; Agsel Awanisa
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 5 No 2 (2026): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/fdjw3370

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis interaksi antara kebijakan publik perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial dalam politik hukum Indonesia pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan fokus pada kesenjangan antara desain normatif dan realitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan utama menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mendorong perubahan sosial positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan otoritas pengawas independen sebagaimana diamanatkan undang-undang, belum lengkapnya regulasi turunan, serta ketegangan antara kebijakan integrasi data publik dan perlindungan privasi individu. Dinamika ekonomi digital turut memengaruhi konstelasi politik hukum, di mana praktik monetisasi data tanpa persetujuan yang memadai menuntut kebijakan publik mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi bergantung pada penguatan kelembagaan, penyelesaian regulasi turunan, harmonisasi kebijakan, dan partisipasi publik yang bermakna, sehingga Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
THE ARRANGEMENT OF KUTEUI AS A SUBJECT OF CUSTOMARY VILLAGE GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF COMMUNITY LAND RESOURCES KUTEUI IN THE REGENCY OF REJANG LEBONG M. Yamani Yamani; Yulia Neta; Agsel Awanisa; Muhammad Syirazi Neyasyah
Cepalo Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v10no1.4607

Abstract

Kuteui is a customary law community in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province, recognized by the state under Regional Regulation Number 5 of 2018. It possesses customary (ulayat) territory managed according to Rejang customary law. The enactment of the Village Law (Law No. 6 of 2014) provides an opportunity to organize Kuteui as a customary village government with authority to manage its territory. Using an empirical juridical approach and qualitative analysis, this study finds that Kuteui meets the legal requirements for recognition as a traditional village government, including active membership, customary territory, and a functioning customary legal system. The main obstacle is the lack of concrete legal action transferring rights over customary territory from the state, particularly forest areas, to Kuteui.
Co-Authors Ikka Sari M. Alfaruq Nirwana M. Yamani Yamani Muhammad Syirazi Neyasyah Nada Qinvi Rizky Wibowo Yulia Neta .