Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAQASHID : Jurnal Hukum Islam Priviet Social Sciences Journal Jurnal Abdimas Ekonomi Terapan JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Rizky Wibowo
Universitas Selamat Sri
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Conflict of legal principles in drug crimes by children: Analysis of judges' discretion in cumulative decisions Rizky Wibowo; Nahar Surur; Lia Indah Khilmina
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 8 (2025): August 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i8.646

Abstract

This research analyzes the conflict of principles in juvenile criminal law, particularly in relation to the imposition of cumulative punishment on juveniles who commit narcotic offences. The paradigm of child protection in the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA), which prioritizes restorative justice and the ultimum remedium principle, is confronted by the samenloop principle of the Criminal Code and the classification of drug offences as extraordinary crimes. Through a deductive approach, the discussion identifies inconsistencies in judicial practice. Findings from several case studies show that judges often use discretion to impose cumulative punishments, overriding the mandate of the SPPA Law to prioritize rehabilitation over retribution. This conflict indicates a misalignment between legal ideals and practical implementation, rooted in rigid legal interpretations and normative lacunae. Therefore, this research recommends fundamental solutions, namely, the affirmation of the lex specialis principle that places the SPPA Law above the general law, the reinterpretation of extraordinary crime as a call for extraordinary rehabilitation, and the strengthening of binding decision guidelines for judges (SEMA). Judges' discretion must be directed towards a philosophical understanding that true justice for children is an opportunity for recovery, not a punishment that robs them in their future. Thus, the integrity of the juvenile criminal justice system could be upheld.
Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Interaksi antara Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia, dan Perubahan Sosial Ikka Sari; M. Alfaruq Nirwana; Nada Qinvi; Rizky Wibowo; Agsel Awanisa
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 5 No 2 (2026): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/fdjw3370

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis interaksi antara kebijakan publik perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial dalam politik hukum Indonesia pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan fokus pada kesenjangan antara desain normatif dan realitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan utama menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mendorong perubahan sosial positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan otoritas pengawas independen sebagaimana diamanatkan undang-undang, belum lengkapnya regulasi turunan, serta ketegangan antara kebijakan integrasi data publik dan perlindungan privasi individu. Dinamika ekonomi digital turut memengaruhi konstelasi politik hukum, di mana praktik monetisasi data tanpa persetujuan yang memadai menuntut kebijakan publik mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi bergantung pada penguatan kelembagaan, penyelesaian regulasi turunan, harmonisasi kebijakan, dan partisipasi publik yang bermakna, sehingga Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
INTERPRETATION OF MAQASID SHARIA PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S BEST INTEREST: To Avoid Dissenting Opinion On Adoption Motives M. Adib Ridwan Azizy; Rizky Wibowo
MAQASHID Vol. 9 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v9i1.2682

Abstract

The ambiguity of the phrase ‘best interests of the child’ in Article 39 of Law No. 23/2002 on Child Protection is a major source of potential dissenting opinions and disparity of decisions in the context of adoption in Indonesia. The absence of explicit and measurable juridical parameters opens room for subjective interpretation among judges and legal practitioners, hampering legal certainty and optimal protection of children's rights. This research aims to resolve the interpretative dilemma by proposing the interpretation of the Maqasid Sharia principle as a methodological framework. Using a qualitative normative research method with literature study and hermeneutic analysis, this research examines how the lofty goals of Maqasid Sharia particularly hifz al-nafs (preservation of the soul), hifz al-aql (preservation of the intellect), and hifz al-nasl (preservation of offspring) can provide more objective and structured guidance. The results show that the integration of Maqasid Syariah is able to minimise subjectivity, provide more consistent criteria for judges, and bridge positive law with universal benefit values, thereby reducing dissenting opinions and increasing legal certainty and the quality of child protection in adoption decisions.
Pelatihan Strategi Neuromarketing Digital Berbasis Nilai-Nilai Etika Islam untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muhammad Hilmi Labibunnajah; Septian Dwi Cahyo; Rizky Wibowo
Jurnal AbdiMas Ekonomi Terapan Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL ABDIMAS EKONOMI TERAPAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/879dbn94

Abstract

Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Selamat Sri memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi institusi, publikasi akademik, dan layanan profesional di era digital. Namun, sebagian Dosen dan Tenaga Kependidikan belum memanfaatkan media digital secara optimal serta masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai strategi komunikasi digital, konsep neuromarketing, dan penerapan nilai-nilai etika Islam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai strategi neuromarketing digital berbasis nilai-nilai etika Islam dalam mendukung komunikasi profesional dan membangun kepercayaan audiens. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung dalam pembuatan konten komunikasi digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai strategi komunikasi digital, konsep neuromarketing, serta penerapan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, amanah, dan transparansi. Peserta juga mampu memahami dan mempraktikkan strategi komunikasi digital sederhana untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan audiens. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi digital dan profesionalisme Dosen dan Tenaga Kependidikan di era digital.
Co-Authors Agsel Awanisa Ikka Sari Lia Indah Khilmina M. Adib Ridwan Azizy M. Alfaruq Nirwana Muhammad Hilmi Labibunnajah Nada Qinvi Nahar Surur Septian Dwi Cahyo