p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut Rizky Agus Sucipto; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.135-141

Abstract

Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya berharga di perairan lautnya. Sumber daya tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Indonesia beruntung memiliki begitu banyak sumber daya alam, terutama lautan. Lautan di Indonesia adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Dan 2) Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan untuk melindungi laut dan hewan yang hidup di sana di tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat. Mereka memiliki orang-orang yang berpatroli di area tersebut dan melibatkan masyarakat untuk membantu menjaga semuanya tetap aman. Taman Nasional Bali Barat memiliki aturan untuk menghukum orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka dapat disuruh melakukan pelayanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf, atau membayar uang untuk mengganti kerugian yang mereka timbulkan.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Streamer Game Mobile Atas Promosi Situs Judi Online Putu Bagus Hendra Cahyana; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.128-134

Abstract

Perjudian dalam game online melibatkan taruhan uang, dan salah satu yang paling populer adalah judi slot. Promosi konten judi online oleh streamer game mobile menjadi masalah serius di era digital. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap promosi situs judi online oleh streamer game mobile serta sanksi pidana yang diberlakukan. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi situs judi online oleh streamer diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pemerintah perlu menerapkan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap promosi judi online oleh streamer game mobile. Streamer harus memahami jenis konten yang aman dan bermanfaat untuk dipromosikan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari promosi situs judi online di platform digital.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kadek Dwi Cahyani; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.91-98

Abstract

Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah. Korporasi sering terlibat dalam proyek pengadaan tanah yang bernilai besar, dan tidak jarang ditemukan praktik-praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan tanah. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif serta Ppendekatan Pperundang-Uundangan, konseptual dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengaturan hukum telah mengatur secara jelas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Korupsi pengadaan tanah adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah sangat penting dilakukan. Kasus ini menggambarkan konflik norma yang kompleks., antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dan dapat dijatuhkan pidana, baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya.