Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kenyamanan Wisatawan Dari Pedagang Asongan di Kawasan Wisata Geopark Kintamani ]]>
<![CDATA[I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.282-288
<![CDATA[Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan dari pedagang kaki lima, baik domestik maupun asing, masih lemah, dan terkadang undang-undang yang ada tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke Geopark Kintamani dan apa sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang tidak membawa perasaan nyaman bagi wisatawan yang berada di kawasan Geopark Kintamani. Gunakan metode penelitian konvensional. Menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Perlindungan hukum terhadap wisatawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Sanksi hukum terhadap PKL yang tidak memberikan kenyamanan kepada wisatawan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang diatur berdasarkan Pasal 58 dan 59 menjelaskan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi PKL. yang gagal melakukannya. memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Wisatawan menikmati kenyamanan dan keamanan PKL serta perlindungan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan telah diatur, dan Pemerintah Daerah serta dinas pariwisata harus dapat menafsirkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah dan melaksanakan peraturan tersebut.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan ]]>
<![CDATA[I Komang Adi Setyawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.296-303
<![CDATA[Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah yang masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam dalam urusan Pemerintahan. Adanya otonomi daerah menjadikan Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintahan. Permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua fondasi otoritas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan untuk menganalisis implementasi aktual dari urusan ini. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kendali atas urusan regional berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini mengkategorikan urusan pemerintah daerah menjadi kategori absolut, bersama, dan umum, yang selaras dengan prinsip - prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Konsep ini mengakui perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui bahwa daerah dapat mengelola sumber daya dan masalah secara mandiri Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang urusan pemerintah melalui forum, konsultasi publik, dan platform lainnya. Pemerintah meningkatkan koordinasi antara otoritas regional dan pusat untuk memastikan tata kelola yang stabil. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahan Umum Daerah Kerta Bali Saguna ]]>
<![CDATA[Ni Komang Dewik Ary Susanti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.354-360
<![CDATA[Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia. Perubahan dalam bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja dan daya saing entitas bisnis di era globalisasi. Pada khususnya, perusahaan daerah Bali mengalami transformasi menjadi perusahaan umum daerah dengan nama Kerta Bali Saguna. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan (1) Bagaimana pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? Metode yang digunakan pendekatan hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna diatur dengan rinci dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan budaya organisasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa ]]>
<![CDATA[Ni Made Noviana Ruth Yolanda]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.361-367
<![CDATA[Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung adalah tempat yang bagus untuk melakukan olahraga air. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban operator Watersport terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa dan apa saja tantangan yang dihadapi pengunjung pengguna jasa Water Sport dalam hal kerugian akibat kecelakaan tersebut. Teknik hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris berbasis fakta dan hukum. Analisis dokumen dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder secara bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha PT Elang Laut Dive and Watersport dan Hot Dog Watersport terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan hanya memberikan tunjangan asuransi. Walaupun pemberian informasi yang akurat, kenyamanan, keamanan penuh, dan perlindungan keselamatan bagi wisatawan merupakan pertanggungjawaban pengelola usaha, namun manfaat asuransi yang ditawarkan kepada wisatawan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b dan d UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hambatan eksternal yang dialami adalah regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Prinsip Proporsionalitas Dalam Konflik Bersenjata Israel–Palestina ]]>
<![CDATA[Tri Sakti Mandala Putra Hanes]]>;
<![CDATA[Ni Made Jaya Senastri]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.142-150
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjawab permasalahan mengenai interpretasi prinsip proporsionalitas yang penulis nilai memiliki kekaburan hukum, dan oleh karenanya menjadikan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menjadi berlarut, dikarenakan prinsip proporsionalitas yang justru menjadi justifikasi dari pelanggaran perang. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditentukan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan dan perkembangan prinsip proporsionalitas dalam studi Hukum Humaniter Internasional? dan bagaimana interpretasi prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata Israel–Palestina? Metode penelitian dilakukan secara normatif, dengan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional mengandung kekaburan hukum dikarenakan tidak ada definisi konkret mengenai keuntungan militer langsung (direct military advantage) dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, sehingga penafsirannya bergantung kepada kebijakan masing-masing negara dalam menerapkannya.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut ]]>
<![CDATA[Rizky Agus Sucipto]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.135-141
<![CDATA[Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya berharga di perairan lautnya. Sumber daya tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Indonesia beruntung memiliki begitu banyak sumber daya alam, terutama lautan. Lautan di Indonesia adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Dan 2) Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan untuk melindungi laut dan hewan yang hidup di sana di tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat. Mereka memiliki orang-orang yang berpatroli di area tersebut dan melibatkan masyarakat untuk membantu menjaga semuanya tetap aman. Taman Nasional Bali Barat memiliki aturan untuk menghukum orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka dapat disuruh melakukan pelayanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf, atau membayar uang untuk mengganti kerugian yang mereka timbulkan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Darsana Budi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.83-90
<![CDATA[Problematika sampah masih menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Terutama problematika sampah yang terjadi di daerah Gianyar yang merupakah salah satu destinasi wisata di Bali. Hal ini menyebabkan pemerintahan kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam Di Kabupaten Gianyar. Permasalahan yang peneliti bahas bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar serta bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar dan upaya penanggulangan. Metode penelitian hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukan bahwa peraturan bupati mengenai penggunaan plastik dan styrofoam di Kabupaten Gianyar belum efektif. Hambatan dari penerapan ini didasarkan oleh kesadaran masyarakat akan dampak terhadap kelestarian lingkungan di kabupaten Gianyar yang ditimbulkan dari penggunaan plastik dan styrofoam kurang diterapkan dan dipahami oleh unsur masyarakat.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Susila]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.76-82
<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dengan asas persamaan di hadapan hukum dan peran pemerintah mengatur warga negara, termasuk menerapkan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum, seperti dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahannya adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitiannya yaitu Tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung disebabkan oleh kemiskinan dan kemalasan, dengan penegakan hukum oleh Tim Yustisi. Upaya penanggulangan tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung melalui operasi razia dan penampungan sementara, serta melalui program Rumah Tinggal Kreatif. Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, disarankan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum, memperbaiki kinerja penegakan hukum, serta memperkuat upaya pencegahan dan kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Yang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Kawasan Wisata Ubud) ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Satya Pradnyana Putra]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.63-68
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap pelaku parkir sembarangan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan studi kasus di kawasan wisata Ubud. Parkir sembarangan adalah pelanggaran yang umum terjadi dan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, gangguan bagi pejalan kaki, dan kerusakan fasilitas umum. Adapun rumusan masalah yang dibahas 1) Bagaimana faktor - faktor penyebab terjadinya parkir sembarangan di kawasan wisata ubud ? dan 2) Bagaimana Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Di Kawasan Wisata Ubud ? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya parkir sembarangan dan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab parkir sembarangan di kawasan wisata Ubud meliputi kurangnya kesadaran hukum pengendara, terbatasnya lahan parkir resmi, dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku parkir sembarangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kekurangan dalam implementasi di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penambahan fasilitas parkir yang memadai, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten untuk mengatasi masalah parkir sembarangan di kawasan wisata Ubud.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Content Creator Akibat Cyberbullying Pada Sosial Media Instagram ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.69-75
<![CDATA[Dampak Cyberbullying yang berlanjut bisa sangat merusak bagi korban, menghancurkan rasa percaya diri mereka, membuat mereka menjadi murung, khawatir, dan merasa bersalah karena tidak mampu mengatasi gangguan tersebut sendiri. Selain itu, studi ini juga akan mengupas tentang sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku cyberbullying. Fokus masalah yang diteliti pada studi ini yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap content creator akibat cyberbullying? 2) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying? Tipe studi yang diterapkan dalam studi ini adalah metode studi hukum normatif, yang memanfaatkan analisis terhadap bahan hukum sebagai sumber untuk menyelesaikan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Studi ini menghasilkan jik perlindungan hukum untuk pembuat konten diatur melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap individu yang dengan sengaja maupun tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dokumen elektronik dan/atau elektronik yang berisi unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik. " Sanksi bagi pelanggar menurut Pasal 45 ayat (3) UU ITE menghasilkan jika"Setiap individu yang secara sadar dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik maupun dokumen elektronik mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik sebagaimana diatur melalui Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp750. 000000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".]]>
