Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law
Riska Zulfiyani Padarante
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS UJI COBA NUKLIR MENURUT NON- PROLIFERATION TREATY DAN COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY Riska Zulfiyani Padarante; Lembang Palipadang; Ikbal Ikbal
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara yang melakukan uji coba nuklir berdasarkan ketentuan dalam Non-Proliferation Treaty (NPT) dan Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPT berfokus pada upaya pencegahan penyebaran senjata nuklir (non-proliferasi), perlucutan senjata (disarmament), dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Namun demikian, NPT tidak secara eksplisit melarang pelaksanaan uji coba nuklir, sehingga ruang interpretasi terhadap tindakan tersebut masih terbuka. Di sisi lain, CTBT secara tegas melarang semua bentuk uji coba nuklir, baik untuk tujuan militer maupun damai, serta dilengkapi dengan mekanisme verifikasi internasional yang komprehensif, termasuk sistem pemantauan global dan inspeksi di tempat (on-site inspection). Dalam perspektif tanggung jawab negara, pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua perjanjian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab internasional. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban untuk menghentikan perbuatan yang melanggar, memberikan jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran, serta melakukan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi. Selain itu, negara pelanggar juga dapat menghadapi tekanan politik dan sanksi dari komunitas internasional.
Co-Authors Ikbal Ikbal Lembang Palipadang