Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Ade Maman
Universitas Singaperbangsa
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
RELASI ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BADUY: KAJIAN TENTANG HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN NILAI LOKAL Yusup Suprianto; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti; Ade Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.46-54

Abstract

Penelitian ini membahas relasi antara hukum adat Baduy sebagai manifestasi das sein dan hukum positif Indonesia sebagai das sollen dalam konteks perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya menjaga eksistensi, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat Baduy di tengah arus modernisasi dan ancaman eksternal, seperti alih fungsi lahan dan intervensi pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, melibatkan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat negara, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus terus diupayakan melalui penguatan regulasi, pemberdayaan lembaga adat, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat agar keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat Baduy dapat terwujud secara optimal.
ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG PT TIKTOK VERSUS FENFIANA SAPUTRA: PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM Imbar Imbar; Ade Maman; Try Setiadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.55-61

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas first to file dalam sengketa merek antara TikTok Ltd. dan Fenfiana Saputra, dengan fokus pada pentingnya pendaftaran administratif sebagai penentu hak eksklusif merek di Indonesia sesuai Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan merek serta konsep itikad tidak baik dalam konteks alih teknologi. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak klaim TikTok Ltd. karena Fenfiana telah lebih dulu mendaftarkan dan menggunakan merek “Tik Tok” secara sah. Temuan penelitian memperkuat asas first to file sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM lokal dari klaim merek internasional tanpa prioritas pendaftaran. Kasus ini menegaskan bahwa ketenaran global tidak menggantikan bukti registrasi resmi, serta pentingnya bukti penggunaan dan upaya aktif mempertahankan hak merek. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan itikad tidak baik di era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MASTERMINT YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN: NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022 Hermawan Hermawan; Ade Maman; Try Setiadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.131-140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif bagi pemilik merek terdaftar, termasuk terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Konsep persamaan pada pokoknya dinilai berdasarkan adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan serupa dan berpotensi membingungkan konsumen. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menegaskan penerapan prinsip tersebut, di mana pengadilan menyatakan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek “MasterTint” yang menyerupai merek terkenal MASTERTINT. Putusan ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan menegaskan bahwa sistem first to file tidak dapat digunakan untuk melegitimasi pendaftaran merek yang berpotensi menyesatkan maupun merugikan pemilik merek yang sah.
Co-Authors Hermawan Hermawan Imbar Imbar Tri Setiady Try Setiadi Wiwin Triyunarti Yusup Suprianto