Gunardi Lie
Universita Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGALITAS PERUSAHAAN SIAP PAKAI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Sherryl Syella Susilo; Gunardi Lie; Moody R.Syailendra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4657-4665

Abstract

Penelitian ini membahas legalitas Perusahaan Siap Pakai menurut kerangka hukum Perseroan Terbatas di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah ketentuan dalam UUPT, UUCIPTAKER, dan UU No. 6 Tahun 2023, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian dan pengalihan Perusahaan Siap Pakai pada dasarnya sah secara administratif, karena tidak terdapat larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik tersebut menimbulkan potensi penyimpangan, terutama terkait transparansi tujuan pendirian, akuntabilitas organ perseroan, dan integritas proses pengalihan. Jika dikaitkan dengan prinsip GCG, Perusahaan Siap Pakai cenderung menghadapi persoalan pada aspek transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, sehingga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan untuk memastikan praktik Perusahaan Siap Pakai tidak bertentangan dengan prinsip hukum korporasi dan tata kelola perusahaan yang baik. 
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DALAM KONTEKS BUMN: ANALISIS PERAN KPPU DALAM MENGAWASI SEKTOR STRATEGIS Khanifa Fauziah; Gunardi Lie; Moody R. Syailendra P
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4614-4622

Abstract

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku ekonomi sekaligus agen pembangunan nasional menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan hukum persaingan usaha di Indonesia terutama Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan BUMN dan dampaknya terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini juga membahas peran dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi praktik persaingan usaha yang melibatkan BUMN serta formulasi kebijakan yang ideal untuk meyeimbangkan fungsi pelayanan publik BUMN dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang menganalisis berbagai sumber terkait secara deskriptif kualitatif dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan BUMN. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperjelas kebijakan yang ada terutama Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 dan memperkuat kewenangan KPPU agar dapat melakukan pengawasan dengan lebih efektif.