Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Camat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia Ary Wahyudi; Hafizatul Ulum
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana konsekuensi hukum penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan apabila camat menyalahgunakan kewenangan diskresi, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum yakni sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan pidana jika terbukti dilakukan secara sengaja atau korupsi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) nabila aprilia; Ary Wahyudi; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 4 (2025): Unizar Recht Journal Volume 4 Issue 4, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pedofilia online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta bentuk pencegahan dan penanggulangan dilakukan terhadap kejahatan pedofilia online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Pelaku kejahatan pedofilia online dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk penjara dan denda, serta perlindungan bagi korban. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) melarang peredaran informasi asusila dan memberikan sanksi bagi pihak yang sengaja menyebarkan konten pornografi, termasuk yang berkaitan dengan anak. Sehingga pelaku kejahatan pedofilia online dapat dijerat berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pelaku dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 Miliar dan juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2) Upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan kerjasama antara pemerintah, orang tua, dan penyelenggara sistem elektronik diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Solusi dari masalah ini ialah perlunya strategi pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk pengembangan program-program rehabilitasi bagi pelaku, serta peningkatan mekanisme pelaporan bagi korban dan masyarakat umum agar dapat melindungi anak-anak dari risiko kejahatan pedofilia online secara efektif.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS PENYEBAB KECELAKAAN (STUDI KASUS DI POLRES LOMBOK TENGAH) Febryan Dikha Nugraha; Ary Wahyudi; Dhina Megayati; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Polres Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan perolehan data melalui wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative justice dilakukan melalui mekanisme mediasi penal yang menekankan perdamaian antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku melalui penggunaan diskresi kepolisian. Faktor pendukung meliputi karakter pelanggaran yang umumnya terjadi karena kelalaian, efisiensi penyelesaian perkara, dan kuatnya budaya musyawarah masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi teknis, perbedaan pemahaman aparat, penolakan korban, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan alternatif efektif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapannya lebih optimal.
TANGGUNGJAWAB PERDATA PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE ATAS KELALAIAN MITRA DRIVER YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN PENUMPANG Afriadi Husaini; Ary Wahyudi; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.306

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata penyedia jasa transportasi online dalam hukum positif Indonesia serta bentuk tanggung jawab perdata penyedia jasa transportasi online atas kelalaian mitra driver yang menimbulkan kerugian bagi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab perdata penyedia jasa transportasi online belum diatur secara khusus dalam satu regulasi, namun tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi terkait sistem elektronik. Penyedia jasa transportasi online tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian penumpang akibat kelalaian mitra driver karena perusahaan memiliki peran pengawasan, pengendalian operasional, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari layanan yang diselenggarakan. Bisa disimpulkan tanggung jawab perdata penyedia jasa transportasi online dapat dibebankan berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen dan hubungan kemitraan tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan terhadap keselamatan pengguna jasa. Disarankan agar pemerintah membentuk regulasi khusus transportasi online guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi konsumen.