Joseph Sarundajan
Universitas Pelita Harapan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembuktian Dalam Sengketa Konsumen Yudhiran R V M Demonggreng; Gavra Natadavie Ginting; Joseph Sarundajan; Justyn Valentino; Marcell Tirta; Johan Kristian Zebua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2870

Abstract

Pembuktian dalam sengketa konsumen menempati posisi penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan teknis, maupun akses terhadap dokumen produksi, mendorong lahirnya mekanisme pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menelaah bagaimana beban pembuktian diatur dan diterapkan dalam praktik, sekaligus menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya UUPK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan-temuan konseptual mengenai ketidakseimbangan para pihak dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik secara normatif telah diletakkan sebagai instrumen korektif untuk membantu konsumen yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membuktikan cacat produk atau kelalaian pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa penerapannya belum berjalan konsisten. Ketidakharmonisan antara UUPK dan hukum acara perdata, ditambah dengan variasi interpretasi aparat penyelesaian sengketa, membuat perlindungan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dalam banyak kasus, beban pembuktian tetap kembali kepada konsumen, sehingga mekanisme pembuktian terbalik tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penyelarasan norma, pedoman teknis yang lebih tegas, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa agar pembuktian terbalik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Terdakwa Wajib Membuktikan Kekayaan Bukan Hasil Korupsi Yudhiran R V M Demonggreng; Gavra Natadavie Ginting; Joseph Sarundajan; Justyn Valentino; Marcell Tirta; Johan Kristian Zebua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.2756

Abstract

Studi Penelitian ini menguraikan secara rinci kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak bersumber dari tindak pidana korupsi, yang lahir sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian sebagai ketentuan khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Persoalan ini menjadi penting karena pembuktian perkara korupsi pada praktiknya sering kali kompleks dan sulit diungkap. Penelitian ini diarahkan untuk menginvestigasi fondasi hukum pembalikan beban pembuktian, tingkat keselarasan konsep tersebut dengan prinsip konstitusi, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dalam lingkup hukum nasional. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakter deskriptif yang bersandar pada sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan pengadilan serta diperkuat oleh referensi ilmiah lainnya. Temuan penelitian menegaskan bahwa konstruksi hukum terkait pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang pemberantasan korupsi memiliki legitimasi yang kokoh dan dikukuhkan kesesuaiannya dengan UUD oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan. Keunggulan penelitian ini terletak pada upayanya menempatkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional terdakwa dalam kerangka due process of law.