Legal disputes over village market assets create uncertainty in management and disrupt the community's socio-economic stability. This study examines the unique phenomenon of the Batujaya Village Government formally losing an ownership dispute over Batujaya Market (2016-2026) yet continuing to perform a role in maintaining market stability. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, and market traders, along with observation and documentation. The study applies Role Theory from Biddle and Thomas (1966), analyzed through three role dimensions synthesized from the literature: stabilizer, facilitator, and mediator. Results show the village government continues to perform the stabilizer role (security and order), the facilitator role (a channel for aspirations through the market supervisor), and the mediator role (deliberation). The main finding shows that this role no longer rests on the formal authority that was lost, but on social legitimacy and moral responsibility. Key obstacles include a management vacuum and communication that has not yet been optimal. The study concludes that under conditions of legal uncertainty, the village government adaptively reconstructs its role to prevent a total failure of market functions. ABSTRAKSengketa hukum aset pasar desa berdampak pada ketidakpastian pengelolaan dan gangguan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengkaji fenomena unik ketika Pemerintah Desa Batujaya secara formal kalah dalam sengketa kepemilikan Pasar Batujaya (2016-2026) namun tetap menjalankan peran menjaga stabilitas pasar. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kepala desa, perangkat desa, pedagang pasar, serta observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Peran (Role Theory) dari Biddle dan Thomas (1966) yang dianalisis melalui tiga dimensi peran hasil sintesis literatur, yaitu stabilisator, fasilitator, dan mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tetap menjalankan peran stabilisator (keamanan dan ketertiban), fasilitator (wadah aspirasi melalui mantri pasar), dan mediator (musyawarah). Temuan utama menunjukkan bahwa peran tersebut tidak lagi bertumpu pada kewenangan formal yang hilang, melainkan pada legitimasi sosial dan tanggung jawab moral. Hambatan utama meliputi kekosongan pengelolaan dan komunikasi yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian hukum, pemerintah desa melakukan rekonstruksi peran secara adaptif untuk mencegah kegagalan total fungsi pasar.