Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Proses Kolaborasi dalam Program Desa Binaan Imigrasi Analisis Collaborative Governance di desa Citeko Purwakarta: An Analysis of Collaborative Governance in Citeko Village, Purwakarta Dinda Putri Nuranisya Dinda; Indra Aditya; Nidaul Muthmainnah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 11 No 1 (2026): Public Service Governance
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v11i1.6228

Abstract

The problem of non-procedural Indonesian migrant workers (PMI) in rural areas due to a lack of immigration literacy increases their vulnerability to human trafficking. Responding to this governance challenge, the Directorate General of Immigration launched the Immigration Assisted Village (DBI) Program as a collaborative preventive measure. This study aims to analyze the collaborative governance process in the implementation of the DBI program in Citeko Village, Purwakarta Regency, using the Ansell and Gash (2007) framework, which focuses on five main dimensions: face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through non-participant observation, document analysis, and in-depth interviews with six informants representing immigration authorities, village officials, and community members. The data analysis technique used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). The findings indicate that all five elements of the collaborative process have been consistently implemented throughout the program's implementation. Intensive face-to-face interactions have successfully built trust among stakeholders; institutional commitment is realized through formal and informal coordination; and and fostered a strong shared understanding of the essence of preventing unsafe migration. This synchronized process has produced measurable intermediate impacts, particularly in improving residents' immigration literacy and strengthening the role of village governments in immigration oversight activities. However, the overall effectiveness of this program remains limited due to minimal private sector participation and uneven information dissemination to the grassroots level. This study contributes to the growing literature on collaborative governance of rural immigration, while also highlighting the importance of metagovernance and sustained local engagement.
KOMUNIKASI PEMERINTAH DIGITAL DI ERA SMART CITY: EFEKTIVITAS SP4N-LAPOR! SEBAGAI PLATFORM KOMUNIKASI PUBLIK DI KOTA TEGAL Afisa Afisa; Annisa Adilla; Alfiyani Aisyah; Nidaul Muthmainnah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.1347

Abstract

Perkembangan era digital telah membawa perubahan pada berbagai sektor termasuk komunikasi pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dalam mendukung konsep smart city di Kota Tegal dengan menggunakan model Harold D. Lasswell. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai komunikator cukup aktif merespons aduan masyarakat, dengan pesan berupa aspirasi publik yang berperan penting dalam evaluasi layanan. Aplikasi SP4N-LAPOR! dinilai efektif dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi, meskipun masih terdapat kendala pada kejelasan informasi, kualitas respons, literasi digital masyarakat, dan infrastruktur. Partisipasi masyarakat sebagai komunikan sudah menunjukkan keterlibatan dalam pengawasan pelayanan, namun belum merata. Efek yang dihasilkan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan responsivitas pemerintah, meski masih ada tantangan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan komunikasi pemerintah melalui SP4N-LAPOR! tergolong cukup efektif, tetapi masih perlu perbaikan pada aspek kelembagaan, kualitas komunikasi, dan partisipasi masyarakat.
Implementation of Labor Recruitment: A Case Study in Pasirranji Village Bekasi Regency Megga Amelia Putri Putri; Dadan Kurniansyah; Nidaul Muthmainnah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus (In Press)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1315

Abstract

This study aims to analyze the implementation of labor recruitment in Pasirranji Village, Bekasi Regency. The study was motivated by the ongoing issues in the implementation of labor recruitment, such as transparency of information and coordination among the parties involved. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were then analyzed using George C. Edward III’s policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of labor recruitment has proceeded fairly well, though it is not yet fully optimal. The findings indicate that coordination among stakeholders still needs to be strengthened, particularly in conveying information to the public and implementing more transparent recruitment mechanisms. Additionally, the absence of a joint standard operating procedure (SOP) has led to differing interpretations in the implementation of recruitment. Nevertheless, the Pasirranji Village Government, Karang Taruna, and the Department of Labor have supported the implementation of local labor recruitment. The implications of this study are the need to develop joint SOPs, improve coordination among parties, and enhance information transparency so that the implementation of labor recruitment becomes more effective, accountable, and in accordance with applicable regulations.
Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Karawang Raisa Siti Aminah; Rachmat Ramdani; Nidaul Muthmainnah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus (In Press)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1342

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain single-case study yang melibatkan 13 informan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Program GenRe telah berjalan baik di dalam jejaring kelembagaan, namun jangkauan informasi kepada remaja di luar jejaring PIK-R/M masih terbatas. Sumber daya kelembagaan tersedia, tetapi distribusi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran pada tingkat pelaksana belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program, sedangkan struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor, meskipun mekanisme kolaborasi formal masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program GenRe telah berjalan cukup baik, namun penguatan jangkauan komunikasi, pemerataan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan sistem evaluasi berbasis outcome diperlukan untuk meningkatkan kualitas implementasi program. Penelitian ini terbatas pada analisis proses implementasi di lokasi penelitian sehingga tidak mengukur efektivitas Program GenRe terhadap penurunan angka pernikahan dini.