Khotibul Umam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Normalization of Student Cohabitation and Its Implications for Social Functioning: An Ecological Social Work Perspective from Jember, Indonesia Akhmad Munif Mubarok; Aura Pamungkas; Khotibul Umam; Kusuma Wulandari
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahtaraan Sosial
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/welfare.2025.141-03

Abstract

Student cohabitation has become an increasingly visible phenomenon in university towns; however, it is often normatively framed as moral deviation or individual misconduct. Limited attention has been given to understanding cohabitation as a social–ecological process that shapes students’ social functioning, particularly from a social work perspective in non-Western contexts. This study aims to analyze the normalization of student cohabitation and its implications for social functioning through an ecological social work lens. Employing a qualitative approach with a phenomenological design, data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis involving students engaged in cohabitation, boarding house managers, and community actors in Sumbersari Village, Jember Regency, Indonesia. The data were analyzed thematically to capture the interactions among individual experiences, relational dynamics, and environmental structures. The findings indicate that student cohabitation is normalized through emotional closeness, practical considerations, and permissive housing environments. Students develop adaptive attitudes such as indifference to social judgment, personal rationalization, and selective disclosure of their relationships. Regarding social functioning, cohabitation produces ambivalent outcomes. On one hand, it strengthens emotional support and academic motivation; on the other, it may limit broader social engagement and increase emotional dependency, particularly when relational disruptions occur. This study demonstrates that student cohabitation should be understood as a social–ecological phenomenon rather than a purely individual choice. Its main contribution lies in advancing social work scholarship by positioning cohabitation as an issue of social functioning within a person-in-environment framework. The findings highlight the importance of preventive, community-based social work interventions in higher education settings, particularly those aimed at promoting healthy relationship literacy, emotional autonomy, and sustainable social support systems for students. Keywords: student cohabitation, social functioning, ecological systems theory, normalization, social work Kohabitasi mahasiswa merupakan fenomena yang semakin terlihat di kawasan pendidikan tinggi, namun masih kerap dipahami secara normatif sebagai penyimpangan moral atau persoalan individual. Kajian yang menempatkan kohabitasi sebagai proses sosial-ekologis yang memengaruhi keberfungsian sosial mahasiswa, khususnya dari perspektif pekerjaan sosial di konteks non-Barat, masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses normalisasi kohabitasi mahasiswa serta implikasinya terhadap keberfungsian sosial melalui perspektif pekerjaan sosial berbasis ekologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi terhadap mahasiswa pelaku kohabitasi, pengelola kos, serta aktor lingkungan di Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menangkap interaksi antara pengalaman individual, dinamika relasional, dan struktur lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi mahasiswa dinormalisasi melalui kedekatan emosional, pertimbangan praktis, serta lingkungan hunian yang permisif. Mahasiswa mengembangkan sikap adaptif berupa ketidakpedulian terhadap penilaian sosial, rasionalisasi personal, dan keterbukaan selektif dalam mengelola relasi. Dari sisi keberfungsian sosial, kohabitasi menghasilkan dampak yang ambivalen. Di satu sisi, kohabitasi memperkuat dukungan emosional dan motivasi akademik; di sisi lain, praktik ini berpotensi membatasi partisipasi sosial yang lebih luas dan meningkatkan ketergantungan emosional, terutama ketika relasi mengalami gangguan. Penelitian ini menegaskan bahwa kohabitasi mahasiswa perlu dipahami sebagai fenomena sosial-ekologis, bukan sekadar pilihan individual. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif pekerjaan sosial dengan memposisikan kohabitasi sebagai isu keberfungsian sosial dalam kerangka person-in-environment. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya intervensi pekerjaan sosial yang bersifat preventif dan berbasis komunitas di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam penguatan literasi relasi sehat, kemandirian emosional, dan sistem dukungan sosial mahasiswa yang berkelanjutan. Kata kunci: kohabitasi mahasiswa, keberfungsian sosial, teori sistem ekologi, normalisasi sosial, pekerjaan sosial.
Local Welfare Governance and Capability Deprivation in Stunting Policy: A Case Study of the PMT program in Rural Indonesia Akhmad Munif Mubarok; Akbil Maulana Fatoni; Khotibul Umam; Arif Arif
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 2 (2025): WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahtaraan Sosial
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/welfare.2025.142-03

Abstract

Stunting remains a persistent public health challenge in Indonesia despite the long-standing implementation of nutrition-based interventions. This study examines the Program Pemberian Makanan Tambahan (supplementary feeding) (PMT) not merely as a nutritional intervention but as a form of local welfare delivery that reflects the governance capacity of the state and its interaction with community actors. Drawing on the capability approach and welfare mix perspectives, this study explores how PMT is enacted in practice and why its impact on stunting reduction remains limited in a rural setting. Using a qualitative case study design in Desa Grajagan, Banyuwangi, data were collected through in-depth interviews with posyandu cadres and parents of toddlers, participant observation of posyandu activities, and document analysis, and analyzed using thematic coding within an interactive analytical framework. The findings reveal layered capability deprivations across micro, meso, and macro levels: low awareness, stigma, and inappropriate feeding practices constrain households’ conversion of resources into healthy functioning; uneven training, weak growth monitoring, and limited supervision undermine frontline capacity; and poor coordination, inadequate facilities, and minimal evaluation reduce PMT to an administrative routine. The study argues that PMT exemplifies a thin local welfare state, in which the state’s presence is largely formal while substantive welfare responsibilities are devolved to communities without adequate capacity building. Theoretically, this research reframes stunting as a manifestation of capability deprivation embedded in local welfare governance rather than solely a nutritional deficit, and calls for policy approaches that strengthen orchestration, agency, and institutional capacities to enable sustainable improvements in child well-being. Keywords: Stunting, Supplementary Feeding Program, Local Welfare Governance, Capability Deprivation   Stunting masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang persisten di Indonesia meskipun berbagai intervensi berbasis gizi telah lama diimplementasikan. Penelitian ini mengkaji Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tidak semata-mata sebagai intervensi gizi, melainkan sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan lokal yang merefleksikan kapasitas tata kelola negara serta interaksinya dengan aktor-aktor komunitas. Berangkat dari pendekatan kapabilitas dan perspektif welfare mix, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana PMT dijalankan dalam praktik serta menjelaskan mengapa dampaknya terhadap penurunan stunting masih terbatas di wilayah perdesaan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif yang dilaksanakan di Desa Grajagan, Kabupaten Banyuwangi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kader posyandu dan orang tua balita, observasi partisipatif terhadap aktivitas posyandu, serta analisis dokumen kebijakan dan pelaksanaan program. Data dianalisis menggunakan teknik pengodean tematik dalam kerangka analisis interaktif. Temuan penelitian menunjukkan adanya lapisan deprivasi kapabilitas pada tingkat mikro, meso, dan makro. Pada tingkat mikro, rendahnya kesadaran, stigma sosial, serta praktik pemberian makan yang tidak tepat membatasi kemampuan rumah tangga dalam mengonversi sumber daya menjadi keberfungsian kesehatan yang optimal. Pada tingkat meso, pelatihan yang tidak merata, lemahnya pemantauan pertumbuhan, dan minimnya supervisi melemahkan kapasitas pelaksana di tingkat garis depan. Sementara itu, pada tingkat makro, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana prasarana, serta evaluasi program yang minim menjadikan PMT cenderung tereduksi sebagai rutinitas administratif semata. Penelitian ini berargumen bahwa PMT merepresentasikan bentuk thin local welfare state, di mana kehadiran negara bersifat formalistik, sementara tanggung jawab kesejahteraan substantif dialihkan kepada komunitas tanpa dukungan penguatan kapasitas yang memadai. Secara teoretis, studi ini merekonseptualisasikan stunting sebagai manifestasi deprivasi kapabilitas yang tertanam dalam tata kelola kesejahteraan lokal, bukan semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang memperkuat fungsi orkestrasi negara, agensi aktor lokal, serta kapasitas institusional guna mendorong perbaikan kesejahteraan anak yang berkelanjutan. Kata kunci: Stunting, Program Pemberian Makanan Tambahan, Tata Kelola Kesejahteraan Lokal, Deprivasi Kapabilitas
From Cassava to Capability: Community-Based Economic Empowerment through Mocaf Innovation in Rural Cilacap, Indonesia Khotibul Umam
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 2 (2024): WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahtaraan Sosial
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/welfare.2024.132-02

Abstract

Community-based economic empowerment is widely recognized as a strategic approach to fostering inclusive and sustainable rural development in the Global South. However, limited research has explored how empowerment processes unfold within agro-based innovations from a social work perspective. This study aims to analyze the dynamics of community empowerment in the development of Modified Cassava Flour (Mocaf) in Karangreja Village, Cilacap Regency, Indonesia. Employing a qualitative case study design, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving farmers, members of Women’s Farmer Groups (KWT), local entrepreneurs, and community members. The data were analyzed using thematic analysis. The findings reveal that community empowerment evolves through four interrelated stages: critical awareness, capacity building, resource mobilization, and adaptive transformation. Women’s Farmer Groups play a central role as agents of change by facilitating collective learning, strengthening social capital, and initiating local innovation. From a social work perspective, these processes enhance social functioning, agency, and community resilience. However, structural constraints-such as limited access to capital, market integration, and institutional support-remain significant challenges. This study contributes to the literature by demonstrating how local resource-based agro-industrial innovation can serve as a medium of social transformation, while highlighting the need for multi-level interventions to sustain community-driven economic empowerment. Keywords: Community empowerment, Social work, Mocaf, Local economic development, Rural livelihoods   Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas telah diakui sebagai pendekatan strategis dalam mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di kawasan Global South. Namun demikian, kajian yang mengkaji secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan berlangsung dalam inovasi berbasis agro dari perspektif pekerjaan sosial masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemberdayaan komunitas dalam pengembangan Modified Cassava Flour (Mocaf) di Desa Karangreja, Kabupaten Cilacap, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang melibatkan petani, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku usaha lokal, dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan berkembang melalui empat tahapan yang saling terkait, yaitu kesadaran kritis, penguatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, dan transformasi adaptif. KWT berperan sebagai agen perubahan utama dalam memfasilitasi pembelajaran kolektif, memperkuat modal sosial, dan mendorong inovasi lokal. Dalam perspektif pekerjaan sosial, proses ini berkontribusi pada peningkatan keberfungsian sosial, agensi, dan resiliensi komunitas. Namun, keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan dukungan kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis sumber daya lokal dapat menjadi medium transformasi sosial, sekaligus menegaskan pentingnya intervensi multi-level dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan komunitas. Kata kunci: pemberdayaan komunitas, pekerjaan sosial, inovasi local, Mocaf, pembangunan pedesaan