<![CDATA[pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan sumber daya publik dan anggaran daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sumber daya publik kepada masyarakat. kondisi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Indonesia pada saat ini mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP telah menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi kapabilitas berada pada level 1. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil kriteria yang dikembangkan oleh IIA. Pada tahun 2019 pemerintah telah memiliki target yaitu 85% APIP dan harus berada pada level 3, berdasarkan data tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas aparatur di Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 indikator dari 58 indikator (34,5%). Mengkaji dari beberapa faktor yang ada di Inspektorat Kabupaten Ponorogo saat ini belum bisa mencapai tingkat kapabilitas yang lebih baik, dan mengkaji beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo agar inspektorat tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya. Faktor yang menjadi penyebab mengapa inspektorat tersebut belum bisa mencapai level yang lebih tinggi yaitu disebabkan karena kurangnya komitmen dari kepala daerah, tim kerja yang kurang optimal dalam peningkatan kapabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi. Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi jika belum ada mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, serta tujuan yang telah ditetapkan. Kata kunci: kapabilitas, peningkatan, indikator, keuangan.]]>
