Sartika Dwi Kusuma Wardhani
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Between Religious Legitimacy and Statelessness: A Juridical-Sociological Study of Siri Marriage and Its Gender Consequences in Coastal Indonesia Sartika Dwi Kusuma Wardhani; Fahmi Arif Zakaria; Darajatun Indra Kusuma Wijaya
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3810

Abstract

This study examines the practice of unregistered marriage in Tambakrejo Village and its legal implications for women and children. Nikah siri, which is not recorded by the state, remains prevalent in this coastal area due to economic factors, cultural traditions, limited legal education, and complex administrative procedures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research involved in-depth interviews with community leaders and the collection of secondary data from statutory regulations and previous studies. The findings reveal that local residents do not fully understand the legal consequences of nikah siri, leaving women without rights to alimony, inheritance, or legal protection in divorce cases. Children born from nikah siri also face administrative obstacles in obtaining birth certificates that include their father’s name, which affects access to education, healthcare, and other civil rights. The study emphasizes the need for preventive legal interventions and public legal awareness campaigns by the government to safeguard the rights of women and children, and to encourage the official registration of marriages to ensure legal certainty.
Penguatan Literasi Hukum Agraria dalam Mendukung Akses Redistribusi Tanah di Desa Wonoagung Anindya Bidasari; Christian Ade Wijaya; Sartika Dwi Kusuma Wardhani
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v6i2.4292

Abstract

Ketimpangan penguasaan tanah dan rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan utama dalam implementasi reforma agraria di Indonesia, khususnya di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai pelanggaran hukum, terutama terkait penguasaan dan pengalihan tanah hasil redistribusi yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta larangan hukum dalam pengelolaan tanah redistribusi guna mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, distribusi leaflet edukatif, dan klinik hukum lapangan. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test terhadap 35 peserta untuk mengukur tingkat pemahaman hukum masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata peserta dari 56% menjadi 82%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator pemahaman mengenai larangan pengalihan tanah secara ilegal atau praktik tanah absentee, yaitu dari 48% menjadi 85%. Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga mendorong transformasi kesadaran masyarakat dari sekadar memahami aturan menuju praktik kepatuhan hukum yang lebih nyata melalui pembentukan kelompok sadar hukum (Pokmasdartibnah) di tingkat desa.