Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Warkat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Wardhani, Sartika Dwi Kusuma
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Merek Dagang Produk Pengolahan Ikan di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Zakaria, Fahmi Arif; Ambarsari, Ririen Indria Dian; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma; Wardhani, Sartika Dwi Kusuma
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v5i2.3291

Abstract

Dusun Sendangbiru memiliki beberapa hasil tangkapan laut, yang juga dibuat olahan ikan, antara lain Abon Ikan, sambal ikan tuna yang diolah secara home industry oleh masyarakat setempat. Pemasaran dilakukan secara lokal ataupun secara online. Beberapa produk olahan ikan tersebut telah memiliki Perizinan, PB-UMKU, SPP-IRT sehingga dapat dipasarkan, namun sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang pentingnya merek dagang, proses pendaftaran merek dan perizinannya bagi sebuah produk, sehingga masyarakat Dusun Sendangbiru belum mampu bersaing dalam pemasaran produk secara berkelanjutan dalam memanfaatkan hasil produk mereka. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengertian, dan menyampaikan informasi kepada warga masyarakat Dusun Sendangbiru mengenai pentingnya merek dagang,  proses pendaftaran merek dan perizinannya, serta pendampingan pendaftaran Merek Dagang sebagai Upaya perlindungan Merek Dagang terhadap hasil Pengolahan Ikan di Dusun Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan harapan  masyarakat Dusun Sendangbiru mampu mewujudkan produk hasil olahan ikan tuna yang memenuhi syarat pemasaran termasuk dalam pemenuhan untuk menciptakan merek dagang.
Tinjauan Hukum Terhadap Fenomena Kawin Kontrak : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Wardhani, Sartika Dwi Kusuma; Ambarsari, Ririen Indria Dian; Bidasari, Anindya; Suciati; Fahmi, Tishlahatul Ulya Muflihal
WARKAT Vol. 5 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/warkat.v5n1.2

Abstract

Marriage is a sacred and everlasting agreement. The phenomenon of contract marriage raises issues regarding the legal regulations that bind it. Contract marriage is a marriage based on an agreement to live together for a certain period of time and compensation to certain parties. The desire to fulfill biological needs is one of the objectives of implementing contract marriage. This study uses a normative legal method which is the main reference for the regulations in force in Indonesia. The results of the study explain that contract marriage has no legal force. The legal consequences that arise are that a wife cannot obtain the general rights of a legal wife, and children born from contract marriage do not have a civil relationship with their father.
Between Religious Legitimacy and Statelessness: A Juridical-Sociological Study of Siri Marriage and Its Gender Consequences in Coastal Indonesia Sartika Dwi Kusuma Wardhani; Fahmi Arif Zakaria; Darajatun Indra Kusuma Wijaya
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3810

Abstract

This study examines the practice of unregistered marriage in Tambakrejo Village and its legal implications for women and children. Nikah siri, which is not recorded by the state, remains prevalent in this coastal area due to economic factors, cultural traditions, limited legal education, and complex administrative procedures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research involved in-depth interviews with community leaders and the collection of secondary data from statutory regulations and previous studies. The findings reveal that local residents do not fully understand the legal consequences of nikah siri, leaving women without rights to alimony, inheritance, or legal protection in divorce cases. Children born from nikah siri also face administrative obstacles in obtaining birth certificates that include their father’s name, which affects access to education, healthcare, and other civil rights. The study emphasizes the need for preventive legal interventions and public legal awareness campaigns by the government to safeguard the rights of women and children, and to encourage the official registration of marriages to ensure legal certainty.
Penguatan Literasi Hukum Agraria dalam Mendukung Akses Redistribusi Tanah di Desa Wonoagung Anindya Bidasari; Christian Ade Wijaya; Sartika Dwi Kusuma Wardhani
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v6i2.4292

Abstract

Ketimpangan penguasaan tanah dan rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan utama dalam implementasi reforma agraria di Indonesia, khususnya di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai pelanggaran hukum, terutama terkait penguasaan dan pengalihan tanah hasil redistribusi yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta larangan hukum dalam pengelolaan tanah redistribusi guna mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, distribusi leaflet edukatif, dan klinik hukum lapangan. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test terhadap 35 peserta untuk mengukur tingkat pemahaman hukum masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata peserta dari 56% menjadi 82%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator pemahaman mengenai larangan pengalihan tanah secara ilegal atau praktik tanah absentee, yaitu dari 48% menjadi 85%. Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga mendorong transformasi kesadaran masyarakat dari sekadar memahami aturan menuju praktik kepatuhan hukum yang lebih nyata melalui pembentukan kelompok sadar hukum (Pokmasdartibnah) di tingkat desa.
Co-Authors Ambarsari, Ririen Indria Dian Bidasari, Anindya Christian Ade Wijaya Darajatun Indra Kusuma Wijaya Fahmi Arif Zakaria Fahmi, Tishlahatul Ulya Muflihal Suciati